Anita Dewi Prahastuti Sujoso
Program Studi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Hambatan dan strategi implementasi kebijakan kesehatan kerja di sektor informal (studi kasus pada work related diseases pada petani tembakau di Kabupaten Jember) Anita Dewi Prahastuti Sujoso
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 35, No 4 (2019): Proceedings the 5th UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/bkm.43869

Abstract

Pertanian tembakau tersebar meluas di beberapa daerah di Indonesia. Produksi tembakau memiliki dampak ekonomis terhadap ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan negara. Namun, selain memiliki dampak ekonomis, pertanian tembakau juga berdampak terhadap kesehatan pekerja. Selama melakukan aktifitasnya, pekerja tembakau terpapar bahaya yang bersumber dari lingkungan kerja dan proses kerja. Sumber bahaya yang ditemukan adalah nikotin yang berasal dari dau tembakau, pajanan pestisida baik kontak melalui kulit atau air borne. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap faktor hambatan dan strategi dalam perlindungan kesehatan kerja petani tembakau. Metode yang digunakan adalah content analysis yang bertujuan untuk menggali informasi dari pelaku atau pihak yang terlibat dalam implementasi kesehatan kerja sektor informal. Hasil pemeriksaan kesehatan pada petani tembakau menunjukkan bahwa petani tembakau telah mengalami gangguan pernafasan, penyakit kulit, keluhan muskuloskeltal. Selain itu ditemukan pula kasus keracunan pestisida, yang ditunjukkan dengan penurunan cholinesterase. Hal ini menujukkan bahwa pertanian tembakau berisiko terhadap kesehatan. Petani tembakau adalah pekerja yang wajib mendapatkan perlindungan dan jaminan kesehatan. Namun, kondisi ini umumnya tidak disadari oleh petani tembakau karena kurang informasi dan edukasi. Pengawasan kesehatan kerja informal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, belum sepenuhnya dilakukan secara terintegrasi. Masih ditemukan penjabaran kerja yang saling timpang sehingga kebijakan tidak berjalan efektif.