Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial Humaniora JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat Sharia Oikonomia Law Journal
Ian Aji Hermawan
Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Eksepsi Kompetensi Relatif dalam Perkara Perdata Zaeni Dahlan; Ian Aji Hermawan
ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 2 No 1 (2019): Academia Vol 2 No 1 Agustus 2019
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.159 KB) | DOI: 10.54622/academia.v2i1.30

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis eksepsi kompetensi relatif dalam perkara perdata. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif putusan perkara perdata No.42/Pdt.G/2016/PN.Pwt.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Perkara Perdata No.42/Pdt.G/2016/PN.Pwt, gugatan Penggugat dilakukan eksepsi oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, kemudian Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I mengenai kompetensi relatif.
Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Ferry Dwi Setyawan; Ian Aji Hermawan
ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Vol 3 No 2 (2021): Academia Vol 3 No 2 Februari 2021
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54622/academia.v3i2.58

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana politik uang dalam pemilihan kepala daerah dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Krg; serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana politik uang dalam pemilihan kepala daerah dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 117/Pid.Sus/2018/PN.Krg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan tuntutan Penuntut Umum telah terpenuhi, Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih dengan cara memilih calon tertentu”. Penerima politik uang juga harus dikenakan sanksi pidana agar dapat menimbulkan efek jera bagi pemeberi maupun penerima politik uang serta melaksanakan isi dari pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
SOSIALISASI PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM DUNIA DIGITAL GUNA MEMBANGUN KEWASPADAAN DAN KESADARAN DILINGKUNGAN WISMA AIZY PUTRI: Sexual Harassment Prevention Socialization in the Digital World to Build Vigilance and Awareness in the Wisma Aizy Putri Environment Nuruzzaman MS Nuruzzaman MS; Ian Aji Hermawan; Nur Rahmawati
JAMAS : Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Forind Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jms.v4i1.233

Abstract

Perkembangan teknologi yang sangat pesat sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam beradaptasi, sehingga menimbulkan culture shock yang berdampak negatif terhadap perubahan perilaku individu maupun sosial. Kemajuan teknologi digital berjalan begitu cepat, sementara sistem hukum kerap tertinggal dan belum sepenuhnya mampu mengendalikan dampak buruk yang ditimbulkan. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami peningkatan signifikan adalah pelecehan seksual di dunia digital. Kejahatan ini kerap terjadi tanpa disadari oleh korban, terutama karena minimnya pengetahuan mengenai seksualitas. Selain itu, media sosial sebagai produk kemajuan teknologi digital turut berperan dalam menormalisasi perilaku yang di dunia nyata masih dianggap tabu, tetapi di dunia maya dipersepsikan sebagai hal yang wajar. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi yang komprehensif. Metode yang digunakan melalui cara edukatif, partisipatif dan preventif. Menggunakan metode di atas sangat membantu dalam penyampaian maksud dan tujuan pengabdian. Hasil pengabdian dari segi pendidikan seksualitas, pemahaman mengenai etika digital, serta pengetahuan tentang berbagai jenis kejahatan siber, termasuk tindak pidana yang melibatkan pelajar dan siswa guna melindungi masyarakat dari dampak negatif perkembangan teknologi digital mampu dipahami.
THE TRANSFORMATION OF CONSTITUTIONALISM IN THE NATIONAL CRIMINAL CODE: HARMONIZING CRIMINAL OFFENSES WITH HUMAN RIGHTS PROTECTION IN INDONESIA Ian Aji Hermawan
Sharia Oikonomia Law Journal Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : Yayasan Adra Karima Hubbi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/solj.v4i3.4113

Abstract

This research analyzes the urgency of synchronizing the national criminal codification under Law Number 1 of 2023 with constitutional principles and human rights protection in Indonesia. Employing a normative legal method utilizing statutory and conceptual approaches, the study evaluates the vertical synchronization between new criminal norms and the 1945 Constitution. The findings reveal a significant constitutional paradox: the expansion of criminal offenses, particularly those protecting state dignity and formally recognizing living law, risks narrowing democratic spaces and undermining fundamental legal certainty. Specifically, the protection of public officials' dignity potentially distorts popular sovereignty, while the integration of unwritten customary law threatens the strict principle of legality. Consequently, this study concludes that constitutionalism must serve as the ultimate compass for criminal law enforcement to prevent authoritarian regression. It strongly recommends the urgent harmonization of derivative regulations, rigorous judicial oversight by the Constitutional Court, and enhanced constitutional literacy among law enforcement officials to prevent the abuse of state punitive power and safeguard civil liberties.
Co-Authors Dahlan, Zaeni Ferry Dwi Setyawan Nur Rahmawati Nuruzzaman MS Nuruzzaman MS