roy sapheli
Univeritas Katolik Parahyangan

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Kejaksaan Dan Kepolisian Republik Indonesia Roy Sapheli
Syiar Hukum Volume 15, No 1 (2017) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v15i1.2145

Abstract

Kewenangan Penyidikan pada KPK adalah konstitusional, hal ini dipertegas dengan sejumlah putusan dari Mahkamah Kontitusi. Kewenangan penyidikan tidak dapat dimonopoli oleh Kejaksaan atau kepolisian saja, dengan melihat bahwa Kejaksaan dan kepolisian masih berada dalam lingkup eksekutif/pemerintah sehingga independensinya masih dipertanyakan. Hal ini dapat dilihat dari Jaksa Agung dan Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga dapat memungkinkan adanya intervensi politik. Sehingga kewenangan penuntutan yang ada pada KPK sudah tepat karena lembaga ini bergerak secara independen tanpa intervensi kekuasaan manapun.