Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurisprudentie Journal Presumption of Law Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Wiwin Widiyaningsih
Faculty Of Law, Universitas Majalengka, Jawa Barat, Indonesia
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pangan Siap Saji Dihubungkan Dengan Asas Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Wiwin Widiyaningsih
Syiar Hukum Volume 16, No 2 (2018) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v16i2.5357

Abstract

Pangan siap saji merupakan usaha kuliner yang cukup berkembang tetapi dalam peredarannya belum memenuhi standar keamanan pangan akibatnya banyak konsumen dirugikan dan menuntut tanggung jawab pelaku usaha. Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha pangan siap saji. (2) untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan siap saji. Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis data sekunder, Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaku usaha yang memperdagangkan pangan siap saji tidak memenuhi standar keamanan pangan dan menimbulkan kerugian konsumen dibebani tanggung jawab langsung, (2) Upaya penegakan hukum untuk menyelesaikan sengketa akibat mengkonsumsi pangan siap saji dapat menempuh 2 (dua) jalur yaitu (a) Melalui gugatan perdata ke pengadilan (litigasi) (b) Melalui musyawarah untuk mufakat di luar pengadilan (non-litigasi).Pangan siap saji merupakan usaha kuliner yang cukup berkembang tetapi dalam peredarannya belum memenuhi standar keamanan pangan akibatnya banyak konsumen dirugikan dan menuntut tanggung jawab pelaku usaha. Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui tanggung jawab hukum pelaku usaha pangan siap saji. (2) untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pangan siap saji. Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis data sekunder, Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaku usaha yang memperdagangkan pangan siap saji tidak memenuhi standar keamanan pangan dan menimbulkan kerugian konsumen dibebani tanggung jawab langsung, (2) Upaya penegakan hukum untuk menyelesaikan sengketa akibat mengkonsumsi pangan siap saji dapat menempuh 2 (dua) jalur yaitu (a) Melalui gugatan perdata ke pengadilan (litigasi) (b) Melalui musyawarah untuk mufakat di luar pengadilan (non-litigasi). <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Gr
Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berulang Kali Melanggar Hukum di Kabupaten Majalengka Berkaitan dengan Pasal 69 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: A Case Study of Majalengka Soni Subekti; Wiwin Widiya Ningsih
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 12 No 2 (2025): Volume 12 Nomor 2 Desember 2025
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v12i2.62170

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of legal protection for repeat offenders in Majalengka Regency in relation to Article 69 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). However, findings in the field show that law enforcement officials in Majalengka still apply a repressive approach to repeat offenders, including imposing prison sentences under the pretext of deterrence and social pressure. This study uses a normative-empirical juridical approach by analyzing legal norms, institutional behavior, and law enforcement practices by the police, prosecutors, courts, and correctional institutions. Data was obtained through interviews, field observations, and studies of regulations and court decisions. The results of the study show a gap between the normative idealism of the SPPA and legal practices in the field, where the principle of restorative justice has not been consistently implemented. Law enforcement is still oriented towards retribution, not recovery, thus failing to nurture and reintegrate children into society. This study recommends the establishment of a Regional Regulation (Perda) on the protection of children who are repeat offenders, strengthening the role of correctional centers and social rehabilitation institutions, and training law enforcement officials on the principles of restorative justice. Theoretically, this study emphasizes the importance of a humanistic, educational, and restorative approach in the legal protection of children, in accordance with national and international standards on children's rights
Legal Certainty of Biometric-Based Electronic Contracts under Indonesian Contract Law Rahmawati Sabila; Wiwin Widiyaningsih; Zuraidah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 12 No 2 (2025): Volume 12 Nomor 2 Desember 2025
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v12i2.64393

Abstract

The development of information technology has encouraged the extensive use of electronic contracts, including the application of biometric methods as mechanisms for authentication and consent. Although biometrics provide efficiency and enhanced security, their use in electronic contracts raises legal issues concerning contractual validity and legal certainty. This study aims to analyze the legal certainty of biometric-based electronic contracts in relation to Article 1320 of the Indonesian Civil Code and the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law). This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by library-based analysis of relevant legal materials. The findings indicate that biometric-based electronic contracts may, in principle, be considered legally valid provided that the legal requirements for a valid contract particularly mutual consent are fulfilled. However, legal certainty remains limited due to the absence of explicit regulation governing the legal status of biometrics as a form of electronic authentication or electronic signature, as well as challenges related to the protection of biometric data as sensitive personal data. This study contributes by identifying normative gaps in the regulation of biometric authentication and proposing regulatory harmonization to enhance legal certainty and personal data protection
TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI CONSERVATOIR BESLAG (SITA JAMINAN) DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PDT.G/2018/PN MJL Wiwin Widiyaningsih; Sandyana Abdurochim
Journal Presumption of Law Vol 1 No 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v1i1.4

Abstract

Penelitian ini mengambil judul “Tinjauan Yuridis Implementasi Conservatoir Beslag (Sita Jaminan) Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mjl”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Majalengka dalam mengkualifisir permohonan sita jaminan, sehingga menyatakan sah dan berharga dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mjl.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Putusan Perkara Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mjl, undang-undang dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis dan terperinci, dan analisis data dilakukan secara normatif.Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini adalah berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta bukti-bukti dan keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Koperasi Dwi Fani dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menggelapkan uang milik para penggugat sebagai nasabah koperasi Dwi Fani. Tergugat I sebagai ketua, Tergugat II sebagai sekertaris, Tergugat III dan IV sebagai bendahara dan Tergugat V sebagai pengawas dari Koperasi Dwi Fani yang sah dan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang milik Para penggugat sebagai nasabah sebesar Rp.2.391.494.600 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) secara kontan. Inilah yang dijadikan hakim sehingga menyatakan sah dan berharga Conservatoir beslag (Sita jaminan) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor 2/Pen.Pdt.G/2018/PN.Mjl tanggal 5 Juni 2018, terhadap objek sengketa.
KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN STANDAR BAKU DALAM MENCAPAI KEADILAN BERKONTRAK Wiwin Widiyaningsih
Journal Presumption of Law Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v2i1.340

Abstract

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang dipergunakannya sebagai landasan keberadaan perjanjian baku dalam mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, namun dalam kenyataannya sangat jarang para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai posisi tawar seimbang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak dalam mewujudkan keadilan para pihak dan untuk mengetahui kedudukan perjanjian baku agar dapat mencapai keadilan bagi kedua belah pihak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian baku seringkali menjadi alasan pembenar bagi pelaku usaha kepada konsumen sehingga menimbulkan ketidakadilan. Adanya ketidakseimbangan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen menyebabkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku lebih menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen. Oleh karena itu diperlukan pembatasan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku dengan memberlakukan aturan yang melarang beberapa klausul tertentu untuk dimasukkan dalam kontrak baku, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan kontrak baku dalam kegiatan bisnis.
Challenges of Implementing Public Involvement in Environmental Approval in the Regions Nida Alifah Amir; Wiwin Widiyaningsih; Yeni Nuraeni; Yuki Rahmat Fauzi
Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 01 (2026)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v13i01.1400

Abstract

This study aims to analyze the implementation of public involvement in environmental approvals under Article 26 of Law Number 32 of 2009 in Majalengka Regency, addressing the gap between legal norms and field reality. Purpose: The purpose is to identify the implementation, assess its effectiveness, and examine the factors inhibiting public participation. Methods: In order to achieve the stated objectives, a socio-legal method was adopted, with descriptive-analytical qualitative analysis. Data were collected through in-depth interviews with 20 respondents, comprising 10 affected community members and 10 academics, alongside literature reviews. Results: The obtained results showed that public participation remains an administrative formality, as the community reported being ignored, subjected to intimidation, and burdened by complicated bureaucratic processes, while academics pointed to weaknesses in regulations and local government capacity. Conclusion: Based on the observations, it was inferred that public involvement was ineffective, primarily because the factor remained confined to procedural formalities. Suggestion: To address this issue, suggestions include comprehensive structural reforms, such as implementing environmental education, strengthening the apparatus capacity, and integrating digital technology to facilitate access to information and minimize conflict. Contribution: The contribution and novelty of this study are in the integration of a procedural justice framework into the evaluation of environmental approvals through a triangulation of perspectives. By repositioning public participation as a governance instrument that determines legitimacy and accountability, the present investigation produces implementation indicators replicable enough to support more inclusive policy improvements in the future.
Co-Authors Nida Alifah Amir Rahmawati Sabila Sandyana Abdurochim Soni Subekti Yeni Nuraeni Yuki Rahmat Fauzi Zuraidah