Garuda - Garba Rujukan Digital

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diIndonesia: “Quo Vadis Internalisasi Nilai-Nilai Islam terhadap Hukum Perikatan” Rimba Supriatna
Syiar Hukum Vol 19, No 1 (2021): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v19i1.7926

Pembaharuan hukum perdata (civil law) yang merefleksikan nilai-nilai keislaman merupakan keniscayaan dalam rangka menghadirkan solusi pembaharuan hukum melalui internalisasi nilai-nilai islam kedalam sistem hukum perdata di Indonesia yang sudah lama berlaku. nilai-nilai keislaman mengandung postulat-postulat transendental yang berdimensi sosio-aksiologis sehingga bersifat universal untuk menjadi pijakan nilai dalam pembentukan norma-norma hukum Perdata di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis membatasi ruang lingkup hanya kepada beberapa isu-isu krusial dalam lapangan hukum perikatan yang diatur dalam KUHPer yang saat ini tengah menjadi prioritas baik di kalangan akademisi, praktisi, hingga berbagai asosiasi profesi di Indonesia. Selain itu, penulis akan memberikan penekanan mengenai metode pembaharuan hukum perdata dengan menggunakan pendekatan kodifikasi secara parsial dan terbukan yang diejawantahkan ke dalam lapangan hukum perikatan yang selama ini masih ditopang pengaturannya di dalam KUHPer. Setelahnya, Penulis ingin membedah terlebih dahulu problematika fundamental dalam pengaturan hukum perikatan di KUHPer dan mengidentifikasi sampling nilai-nilai islam yang mampu menjadi landasan dalam upaya menyusun konstruksi pembaharuan hukum perikatan nasional.

Implikasi Hukum atas Putusan Derden Verzet dalam Perkara Nomor 14/PK/Pdt/2019 Mengenai Bantahan terhadap Sita Eksekusi Ditinjau dari Hukum Acara Perdata Alya Pradhnyana; Toto Tohir Suriaatmadja; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Derden Verzet is one of the extraordinary legal efforts made by a third party in a civil case. The third party here is the party who in the previous case did not participate in the litigation and or was not involved at all. Derden Verzet is filed when the property rights of the third party have been violated due to a decision. The problem in this research is how the aspects of justice for the decision against Derden Verzet's lawsuit in the case of Number 14/PK/Pdt/2019 in conjunction with Number 133/Pdt.Bth/2012/PN.BB, and excess or legal consequences of Derden Verzet's decision. The research method for this legal research s a normative juridical approach, with a legal analysis method in the form of legal refinement, based on data sources relating to Civil Procedure Law. Suggestions that can be conveyed to the Panel of Judges in writing this Legal Research are to be more careful in granting the request for confiscation of execution so that the determination of the confiscation of execution doesn't violate the property rights of third parties. Abstrak. Derden Verzet adalah salah satu Upaya Hukum Luar biasa yang di ajukan oleh pihak ketiga dalam suatu sengketa keperdataan. Pihak ketiga disini ialah pihak yang pada perkara sebelumnya tidak ikut berperkara dan atau sama sekali tidak terlibat. Derden Verzet diajukan ketika hak milik dari pihak ketiga tersebut telah dilanggar karena adanya suatu putusan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek keadilan atas putusan terhadap gugatan Derden Verzet dalam perkara Nomor 14/PK/Pdt/2019 jo Nomor 133/Pdt.Bth/2012/PN.BB, dan excess atau akibat hukum atas putusan Derden Verzet tersebut. Adapun yang menjadi metode penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan metode analisi hukum berupa penghalusan hukum, berdasarkan sumber data yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata. Saran yang dapat di sampaikan untuk Majelis Hakim dalam penulisan skripsi ini adalah untuk lebih berhati-hati dalam mengabulkan permohonan sita eksekusi agar penetapan sita eksekusi tersebut tidak melanggar hak milik pihak ketiga.

Mediasi dalam Persidangan Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Ditinjau dari Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Kompilasi Hukum Islam Muhammad Rafli Romadhon; Lina Jamilah; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

In the provisions of the Marriage Law one of the breakups of marriage is through divorce, and specifically regulated in the mediation of divorce is stipulated in the provisions of Perma No.1 Year 2016 and compilation of Islamic law. In practice, divorce must be done through mediation, one of which is in the religious court of Bandung. The purpose of this research is to find out the implementation of mediation in the divorce trial at the Bandung Religious Court reviewed from Perma No.1 year 2016 jo compilation of Islamic law, and what factors influence mediation in the divorce trial at the Bandung Religious Court. The research method used in this study is a normative juridical approach to the specifications of the research discriftif analysis and analysis of ny data is qualitative normative. The result of the study that the implementation of mediation in the Bandung Religious Court is in accordance with the procedures applicable at the United Nations, there are also factors that affect the mediation process the main factor is the strong desire of the ara parties to divorce. Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan salah satu putusya perkawinan adalah melalui perceraian, dan secara khusus di atur tentaang Mediasi perceraaian diatur dalam ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 dan kompilasi hukum islam. Dalam praktik terjadi peceraian harus melalui mediasi salah satu nya adalah di pengadilan agama bandung. Adapun tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui implementasi mediasi dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama Bandung ditinjau dari Perma No.1 tahun 2016 jo kompilasi hukum islam, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mediasi dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif spesifikasi penelitian nya diskriftif analisis dan Analisa datanya adalah normatif kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa impelementasi mediasi di Pengadilan Agama Bandung sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di PERMA, ada pun juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi faktor utama nya adalah keinginan yang kuat dari ara pihak untuk bercerai

Akibat Hukum dari Kebijakan PSBB di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Perjanjian Sewa Gedung Resepsi Perkawinan Akibat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai Bencana Nasional Dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata Muhamad Rekhfi Al Fauzi; Liya Sukma Muliya; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Agreement is a legal relationship between two parties whose contents are rights and obligations. During this covid-19 pandemic, many agreements have been postponed until they are cancelled, Based on Presidential Decree No. 12/2020 the government has declared a non-natural disaster that spreads Covid-19 as a national disaster. The legal consequence of this regulation is the PSBB which limits the organization of activities that cause crowds, one of which is wedding receptions. The purpose of this study was to find out the procedure for the rental agreement for the wedding reception building during the COVID-19 pandemic and to find out the legal consequences of this policy. PSBB during the Covid-19 pandemic on the rental agreement for the wedding reception building. To achieve these objectives, this research uses a normative juridical approach, qualitative research, and descriptive analysis research specifications. The results of the study indicate that the cooperation agreement between the client and the vendor of the Senora Wedding Organizer is carried out verbally. This makes this cooperation agreement contain the principle of freedom of contract, the principle of trust and also the principle of good faith. The agreement was canceled due to the Covid-19 pandemic, because of that, according to Articles 1244 and 1245 of the Civil Code, achievements that are not fulfilled due to circumstances forcing the client are not entitled to claim compensation for this. Abstrak. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban. Di masa pandemi covid-19 ini banyak Perjanjian yang ditunda hingga dibatalkan, contohnya Perjanjian sewa-menyewa gedung untuk perayaan pernikahan, Berdasarkan Keppres No. 12/2020 pemerintah menetapkan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Akibat hukum dari keluarnya peraturan tersebut adalah diberlakukannya PSBB yang membatasasi penyelenggaraan aktivitas yang menyebabkan kerumunan massa, salah satunya resepsi pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui prosedur perjanjian sewa menyewa gedung resepsi perkawinan di masa pandemi covid-19 ditinjau dari Buku III KUHPdt dihubungkan dengan kepres No.12/2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional dan Untuk mengetahui akibat hukum kebijakan PSBB di masa pandemi Covid-19 terhadap perjanjian sewa menyewa gedung resepsi perkawinan ditinjau dari Buku III KUHPerdata dihubungkan dengan keppres No.12/2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, penelitian kualitatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian kerjasama klien dan vendor Senora Wedding Organizer ini dilakukan secara lisan. Hal itu membuat perjanjian kerjasama ini mengandung asas kebebasan berkontrak, asas kepercayaan dan juga asas itikad baik. selain itu juga mengandung unsur konsensuil. Perjanjian menjadi batal akibat pandemic Covid-19, karena itu menurut Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata bahwasannya prestasi yang tidak dipenuhi karena keadaan memaksa pihak klien tidak berhak menuntut ganti kerugian atas hal tersebut.

Tanggung Jawab Bank Terhadap Dana Nasabah yang Mengalami SIM Swap Fraud atas Transaksi Mobile Banking Ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum Alifiyah Assyifa; Arif Firmansyah; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. A bank is a business entity that has business activities to collect and distribute funds to the community in the form of credit and or other forms. To support the activities of collecting and channeling bank funds to provide other banking services, one of which is by providing banking services digitally. One of the digital banking services, namely mobile banking. This mobile banking service aims to provide convenience for customers, but in its implementation there is abuse of digital services. This is the loss of Bank Commenwealth customer funds due to customer losses due to SIM swap fraud for mobile banking transactions. Based on this phenomenon, the problem in this research is formulated as follows: (1) According to POJK No. 12/POJK.03/2018 on the implementation of digital banking services by commercial banks, is SIM swapping fraud a category of crimes for digital banking services for which banks are responsible? (2) How is the responsibility of banks towards customer funds that experience SIM swap fraud for mobile banking transactions in terms of POJK Number 12/POJK.03/2018 concerning the Implementation of Digital Banking Services by Commercial Banks?. This study uses a normative juridical research method through library materials. The research specifications in this study used descriptive analysis. The analytical method used is qualitative. The results of this study are: that SIM swap fraud is a category of crime in the banking sector in digital banking service products, so that banks can be held accountable under article 1366 of the Civil Code which explains that everyone is responsible not only for losses caused by his actions, but also for losses caused by negligence. Abstrak. Bank adalah badan usaha yang memiliki kegiatan usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Untuk mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana bank menyediakan layanan jasa-jasa perbankan lainnya, salah satunya dengan memberikan layanan perbankan secara digital. Salah satu layanan perbankan secara digital, yaitu mobile banking. Layanan mobile banking ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para nasabah, namun dalam pelaksanaannya terdapat penyalahgunaan layanan digital. Yaitu dengan hilangnya dana nasabah Bank Commenwealth akibat mengalami SIM swap fraud atas transaksi mobile banking yang mengakibatkan nasabah mengalami kerugian. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah SIM swap fraud termasuk kategori kejahatan layanan perbankan digital yang menjadi tanggung jawab bank ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum? (2) Bagaimana tanggung jawab bank terhadap dana nasabah yang mengalami SIM swap fraud atas transaksi mobile banking ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum?. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui bahan pustaka. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: SIM swap fraud merupakan kategori kejahatan di sektor perbankan pada produk layanan perbankan digital, khususnya mobile banking sehingga bank dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1366 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian.

Penerapan Sifat Aktif Mediator dalam Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan dalam Mewujudkan Perdamaian Para Pihak Ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Erfan Prasetiawan; Husni Syawali; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. In social relations, conflicts or disputes that occur in the community in general involve rights and obligations classified as civil disputes, Mediation is a method of peaceful dispute resolution that is appropriate, effective and can open wider access to the parties to obtain a satisfactory settlement. and fair. This study discusses mediation as an alternative dispute resolution since the issuance of Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2003 which was later replaced by Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2008 and lastly replaced by Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2016 concerning procedures mediation in court. This regulation is an implementation of Article 130 of HIR (Herzine Inlandsch Reglemen) which applies to Java and Madura and Article 154 of RBg (Rechtsreglemen voor de Buitengewesten) which applies to areas outside Java and Madura. In this study, it will be arranged using a descriptive qualitative research research type which aims to find out how the implementation of the Mediator's duties in assisting the parties in the negotiation process of civil dispute resolution at the Bandung District Court and knowing in depth the role of the mediator in the negotiation process in civil cases Number 150/ Pdt.G/2021/PN Bdg. Abstrak. Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, konflik atau sengketa yang terjadi pada masyarakat pada umumnya menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan kedalam sengketa perdata, Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Penelitian ini membahas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sejak dikeluarkannnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini merupakan implementasi dari Pasal 130 HIR (Herzine Inlandsch Reglemen) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura dan Pasal 154 RBg (Rechtsreglemen voor de Buitengewesten) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura pada intinya menginsyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan. Dalam penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian penelitian metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tugas Mediator dalam membantu para pihak dalam proses perundingan penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bandung dan mengetahui secara mendalam peranan mediator dalam proses perundingan dalam perkara perdata Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Bdg.

Kedudukan Hukum Debt Collector dalam Melaksanakan Penagihan Kepada Debitur Perusahaan Pembiayaan dan Tanggung Jawabnya di Hubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Mentari Nuralya Fahirattunisa; Neni Sri Imaniyati; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. A finance company is a financial company that is engaged in the service sector, in this case a company that provides funds in the form of credit/or financing. Collector is a collection of people/groups of people who sell services to collect the debts of a person or institution that hires their services. Debt Collector is a third party connected between creditors and debtors in terms of credit collection. Debt collection services created a cooperation agreement, so that it can represent the financial company / bank to withdraw consumer goods. However, in terms of collection by debt collectors, it is detrimental to the customer. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The approach method is by taking material or data from the literature, which refers to the rules and legal norms in society. The research specifications that the authors do are descriptive analytical. Analytical descriptive research method is a method that describes the object to be studied thoroughly and systematically from the subject matter. In this study the author will describe the relationship between the matters of the problem that are intended or to the object being carried out, regarding debt collection by debt collectors against bank credit debtors who are in default based on applicable laws and regulations. This type of research is a technique of collecting data by means of document studies, namely by using literatures, scholarly scientific works, laws and regulations, and scientific notes to obtain secondary data. The results of this study conclude that the bank is responsible for all things done by debt collectors in billing to customers and debt collectors have responsibilities to two parties, namely to the bank that recruits and the customer. Abstrak. Perusahaan pembiayaan merupakan perusahaan yang bergerak dalam sector jasa keuangan,dalam hal ini perusahaan yang menyediakan dana dalam bentuk kredit/atau pembiayaan.pada tahun 2018 otoritas jasa keuangan atas kewenangan independennya telah menerbitkan peraturan nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.Debt Collector merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih utang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. Debt Collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. Jasa penagih utang lahir karena perjanjian kerjasama, untuk itu dapat mewakili pihak perusahaan finance/Bank menarik barang milik konsumen.namun dalam hal ini penagihan oleh debt collector banyak merugikan pihak nasabah. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yaitu metode pendekatan dengan cara mengambil bahan ataupun data dari kepustakaan, dimana penelitian ini mengacu para peraturan dan norma-norma hukum dalam masyarakat Adapun Spesifikasi penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis adalah metode yang menggambarkan objek yang akan diteliti secara menyeluruh dan sistematis dari pokok permasalahannya. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan keterkaitan hal-hal dari permasalahan yang bermaksud diungkapkan atau terhadap objek yang diteliti, mengenai penagihan utang oleh debt collector terhadap debitur kredit bank yang melakukan wanprestasi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen, yaitu dengan literatur-literatur, karya ilmiah sarjana, peraturan perundang-undangan, serta catatan–catatan ilmiah untuk memperoleh data sekunder. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa bank bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukan oleh debt collector dalam penagihan kepada nasabah dan debt collector memiliki tangung jawab terhadap dua pihak yaitu kepada pihak bank yang merekrut dan pihak nasabah

Implementasi Penggantian Kerugian atas Wanprestasi yang Dilakukan Pengembang Apartemen Meikarta kepada Konsumen Tiara Salzhabilla; Yeti Sumiyati; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9778

Abstract. This research aims to analyze the implementation of compensation for defaults made by the Meikarta developer to its consumers after the court decision Number 162/Pdt.G/2020/PN Ckr and the efforts that consumers can take in order to claim their right to receive compensation. In the process of enforcing the protection of consumer rights, the consumer (Djuara Pirmaton) won the compensation claim in the form of compensation in the amount of Rp. 415,716,086 cannot be implemented, because the judge did not grant the request for confiscation of the account guarantee. And consumers experience legal uncertainty regarding the type of execution, bankruptcy legal action, and/or judicial review legal action. The approach method used in this research is the case study approach. This approach refers to the legal norms contained in laws and regulations and court decisions as well as the value of justice that exists in society, descriptive analysis research, namely by describing applicable laws and regulations linked to legal theories and implementation practices. positive law in the judge's decision. Payment of compensation cannot be implemented immediately when the judge decides 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr, because the decision is not accompanied by formal procedural law regarding the procedures for how compensation of IDR 415 million is transferred to the victim consumer. Judge Number 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr has rejected the confiscation of collateral for the Nobu bank account owned by PT MSU, and granted compensation, this is not a progressive step for the judge. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait implementasi penggantian kerugian atas wanprestasi yang dilakukan pengembang meikarta kepada konsumennya pasca putusan pengadilan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Ckr dan Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam rangka menuntut haknya mendapatkan ganti rugi. Dalam proses penegakan terhadap perlindungan hak konsumen di tempuh dengan menggunakan ranah keperdataan, yaitu ganti rugi dengan gugatan wanprestasi, namun gugatan ganti rugi yang dimenangkan oleh konsumen (Djuara Pirmaton) berupa ganti rugi sebesar Rp. 415.716.086 tidak dapat dilaksanakan, karena permohonan sita jaminan rekening tidak dikabulkan hakim. Dan konsumen menadapatkan ketidak pastian hukum terkait jenis eksekusi, upaya hukum kepailitan, dan atau upaya hukum peninjauan kembali. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan case study. Pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif dalam putusan hakim. Pembayaran ganti rugi tidak dapat langsung diimplementasikan seketika saat putusan 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr oleh hakim, karena putusan tersebut tidak disertai dengan hukum acara formil tentang tata cara bagaimana ganti rugi sebesar Rp.415 Juta di alihkan pada konsumen korban. Hakim Nomor 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr telah menolak sita jaminan rekening bank nobu yang dimiliki oleh PT MSU, dan mengabulkan ganti rugi, hal tersebut bukan langkah progresif hakim.

Perlindungan Hukum Peserta Arisan Online Akibat Tindakan Wanprestasi Penyedia “Arisan Online” Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kiki Rizki Ananda; Ananda, Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9888

The development of communication technology gave birth to various phenomena in society, one of which is the phenomenon of online arisan. Previously, arisan was often found in the midst of Indonesian society and was carried out conventionally by holding meetings between its members. Nowadays, arisan can be found online through various social media with various types and ways of implementation. In arisan, there is an engagement relationship between arisan members and the relevant arisan chairman or owner. In general, arisan is carried out only with an oral agreement between the members and the chairman. Online arisan activities are not free from various problems such as the negligence of the parties in carrying out their obligations. Therefore, this thesis will specifically discuss the case in verdict Number 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt regarding protection due to default actions of online arisan providers and the application of Law by Judges in verdict Number: 2/Pdt/G.S/2021/PN Trt against compensation claimed by online arisan participants for default by online arisan providers based on Book III of the Civil Law. This research uses normative juridical research methods by using laws and regulations as primary legal materials and qualitative research types. The research specification is descriptive analytical to obtain a comprehensive description and analysis by describing the laws and regulations. The results of this study show that the form of legal protection given to online arisan participants is repressive legal protection in the form of rules related to online arisan formulated in the Civil Law. Repressive legal protection in the form of compensation. The profit fee agreed by the parties in the agreement was not fulfilled by the judge on the grounds of the principle of justice of the online arisan provider. In this case, the Judge's application of law is inconsistent in his considerations. On the other hand, the Judge's decision is made based on his authority as stipulated in the Judicial Power Act.

Critical Study of the Fulfillment of Employee’s Rights Post Employment Termination Due to Unperformance Ayu Wahyuningsih Syarifah; Rimba Supriatna, S.H., M.H.
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.10013

Abstrak. Perselisihan hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, Pemenuhan hak pasca pemutusan hubungan kerja kerap kali menjadi permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak perkerja pasca pemutusan hubungan kerja dengan dasar kinerja buruk atau uperformance berdasarkan undang-undang dibidang ketenagakerjaan, serta Bagaimana dasar kesesuaian pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 763K/ Pdt.sus-PHI/2020 dengan aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dekskriptif kualitatif, yakni analisis terhadap bahan hukum primer, skunder, dan tersier yang dituangkan dalam bentuk narasi berupa pengambilan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukan Pemenuhan hak pekerja pasca pemutusan hubunga kerja dengan dasar kinerja buruk atau unperformace harus didasari dengan Pasal 161 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikarenakan kinerja buruk merupakan salah satu tindakan pekerja yang melanggar kewajiban pekerja baik dalam peraturan perusahaan maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tentunya dengan memperhatikan lebih seksama mengenai proses pemutusan hubungan kerjanya. Pelaksanaan eksekusi sebagai pemenuhan hak pekerja (pemohon kasasi) pasca hubungan kerja sedikit melenceng dari kata adil. Pelaksanaan eksekusi yang molor selama sembilan bulan dari putusan dibacakan, seharusnya dilakukan maksimal 8 hari dari putusan dibacakan sebagaimana pasal 195 HIR.Kesesuaian pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 763K/Pdt.sus-PHI/2020 dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia menurut penulis sedikit tidak sesuai. Mahkamah Agung seharusnya lebih jeli mengenai prosedur pemutusan hubungan kerjanya terlebih dahulu, dikarenakan akan fatal apabila ada kesalahan dari dasarnya. Abstract. An industrial relations dispute is a dispute of opinion that results in conflict between an employer or an entrepreneur's association with a worker/worker or a union of workers/unions of workers due to the existence of disputes over rights, conflicts of interest, termination of the employment relationship and disputes between a union/union of workers within a company. If he does not comply with the rights and obligations outlined in the treaty, there may be a dispute in the matter. The fulfillment of the right after the termination of the employment relationship is often a problem. This research aims to find out how the fulfillment of employment rights after termination of an employment relationship based on poor performance or performance based on employment law, as well as how the legal considerations in Decision No. 763K/ Pdt.sus-PHI/2020 are compatible with the rules of labor law in force in Indonesia. This research uses qualitative descriptive research methods, namely analysis of primary, squander, and tertiary legal materials that are presented in the form of narrative inductive conclusion-taking. The results of the research show that the fulfillment of an employee's rights after termination of an employment relationship based on unperformance should be based on Article 16 Verse 1 of the Employment Act No. 13 of 2003 due to poor performance is one of the acts of the employee who violates the obligations of both the company regulations and the Employment Act Number 13 of 2003, and of course by paying more attention to the termination process. The enforcement of the execution as the fulfillment of the rights of the worker (claimant of cassation) after the employment relationship is a little narrow from the fair word. The execution of execution that molor for nine months from the judgment is read, should be carried out a maximum of 8 days from the decision read as in article 195 HIR. The legal considerations in decision No. 763K/Pdt.sus-PHI/2020 with the rules of law in force in Indonesia according to the author are a little inappropriate. The Supreme Court should be more cautious about the termination procedure first, as it would be fatal if there were a fundamental mistake.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search