Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara Ekuitas Jurnal Pnedidikan Ekonomi
Arief Maulana
Sekretariat Jenderal DPD RI
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara Arief Maulana
Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol. 7 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ekuitas.v7i2.17862

Abstract

Reformasi sistem Pemerintahan Republik Indonesia yang di antaranya ditandai dengan perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi telah berimbas pada trend pemekaran daerah. Tapi, mulai akhir tahun 2014 pemerintah menerapkan kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan alasan untuk fokus menyelesaikan masalah besarnya defisit anggaran sebelum mencabut moratorium tersebut. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor pendorong pembentukan DOB di Indonesia selama era reformasi dan bagaimana dampaknya terhadap keuangan negara. Kajian ini bersifat kajian kebijakan (policy research) dengan menghimpun data kemudian di analisis menjadi sebuah kesimpulan dan rekomendasi. Jenis kajian ini adalah studi literatur dengan metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa sejak era reformasi, pembentukan daerah otonomi baru sangat masif terjadi. Jika dihitung rata-rata dari 1999-2014, setiap tahun DOB provinsi dan kabupaten/kota bertambah sebanyak 13 DOB per tahun. Pembentukan DOB membutuhkan persiapan dan biaya yang cukup besar, mulai dari pembentukan awal hingga penyelenggaraannya. Selain itu, secara umum DOB menunjukkan dependensi fiskal yang lebih tinggi dibandingkan daerah lama. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pemebentukan DOB tersebut telah menimbulkan tekanan terhadap keuangan negara (APBN) akibat besarnya jumlah dana yang harus ditransfer kepada daerah-daerah baru.
FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUANGAN NEGARA Arief Maulana
NATAPRAJA Vol 7, No 2 (2019): Public Sector Innovation
Publisher : Yogyakarta State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.742 KB) | DOI: 10.21831/jnp.v7i2.25606

Abstract

The reformation of the Government of the Republic of Indonesia system, which was marked by the change from centralized to decentralized system, had an impact on the trend of regional expansion. But, from the end of 2014 the government implemented a moratorium on the formation of new autonomous regions with the reason to focus on resolving the problem of the size of the budget deficit before lifting the moratorium. The purpose of this study is to analyze the driving factors of the formation of new autonomous regions in Indonesia during the reformation era and its impact on state finance. This study is a policy study by collecting data and then analyzing it into a conclusion and recommendation. This type of study is a literature study with the method used is descriptive qualitative method. The results of the study show that since the reform era, the formation of a new autonomous region has been very massive. If calculated on average from 1999 to 2014, each year the new regions increase by 13 regions per year. The formation of the new autonomous regions requires considerable preparation and costs, starting from the initial formation to the implementation. In addition, in general the new autonomous regions show higher fiscal dependencies than the old regions. Thus, it can be stated that the establishment of the new autonomous regions has caused pressure on the state finances due to the large amount of funds that must be transferred to new regions.
Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara Arief Maulana
Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol. 7 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ekuitas.v7i2.17862

Abstract

Reformasi sistem Pemerintahan Republik Indonesia yang di antaranya ditandai dengan perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi telah berimbas pada trend pemekaran daerah. Tapi, mulai akhir tahun 2014 pemerintah menerapkan kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan alasan untuk fokus menyelesaikan masalah besarnya defisit anggaran sebelum mencabut moratorium tersebut. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor pendorong pembentukan DOB di Indonesia selama era reformasi dan bagaimana dampaknya terhadap keuangan negara. Kajian ini bersifat kajian kebijakan (policy research) dengan menghimpun data kemudian di analisis menjadi sebuah kesimpulan dan rekomendasi. Jenis kajian ini adalah studi literatur dengan metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa sejak era reformasi, pembentukan daerah otonomi baru sangat masif terjadi. Jika dihitung rata-rata dari 1999-2014, setiap tahun DOB provinsi dan kabupaten/kota bertambah sebanyak 13 DOB per tahun. Pembentukan DOB membutuhkan persiapan dan biaya yang cukup besar, mulai dari pembentukan awal hingga penyelenggaraannya. Selain itu, secara umum DOB menunjukkan dependensi fiskal yang lebih tinggi dibandingkan daerah lama. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pemebentukan DOB tersebut telah menimbulkan tekanan terhadap keuangan negara (APBN) akibat besarnya jumlah dana yang harus ditransfer kepada daerah-daerah baru.
Co-Authors