This Author published in this journals
All Journal Yustisia
Moch Najib Imanullah
Jurnal Yustisia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN NASIONAL (KAJIAN SINKRONISASI POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG HAK PVT DAN UNDANG-UNDANG PANGAN) Moch Najib Imanullah
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11076

Abstract

AbstractThe aim of this research is to determine the level of legal synchronization horizontally on legal policy of national food security within Act on Plant Variety Protection and Act on Food. In order to achieve this aim, it was conducted normative legal research which using secondary data which is based on primary and secondary legal materials. Data were analyzed by using a legal grammatical interpretation. Its results are there is a synchronization between Act on Plant Variety Protection and Act on Food and by the legal protection of plant varieties will increase enthusiasm plant breeders to produce new quality seeds crop, including the food crops seeds. It will lead to increasing national food security conditions, which will provide guarantee on quality and sufficient of food for families who receive it.Keywords: legal policy, crop variety, food, national food security.AbstrakPenelitian ini bertujan untuk mengetahui taraf sinkronisasi hukum secara horizontal politik hukum ketahanan pangan nasional dalam Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-undang Pangan. Untuk mencapai tujuan ini maka dilakukan penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman sinkron  dengan Undang-undang Pangan, yaitu adanya perlindungan hukum terhadap Hak Perlindungan Varietas Tanaman akan meningkatkan gairah para pemulia tanaman untuk menghasilkan benih-benih tanaman baru yang berkualitas, termasuk benih-benih tanaman bahan pangan. Tersedianya benih-benih tanaman bahan pangan yang cukup, akan meningkatkan produksi bahan pangan, sehingga akan tercapai kondisi meningkatnya ketahanan pangan nasional, yang menjamin  sampai pada tingkat keluarga menerima bahan pangan yang cukup dan bermutu.Kata kunci : politik hukum, varietas tanaman, pangan, ketahanan pangan nasional.
PERLINDUNGAN VARIETS TANAMAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PARA PEMULIA TANAMAN MENUJU KETAHANAN PANGAN NASIONAL Prasetyo - Hadi Purwandoko; Moch Najib Imanullah
Yustisia Jurnal Hukum Vol 2, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10162

Abstract

AbstractThis paper is partly the result of prime research of Higher Education discusses the contribution of legislation in the field of food PVP and protect the economic rights of breeders of plant varieties that produce seeds crops. research conducted an empirical legal research. Data obtained from informants and analyzed using interactive models of analysis. The results showed that Indonesia as one of the country have little megabiodiversity germplasm that can be developed into high-yielding varieties. Although there is little genetic but basically each region has the potential to develop high yielding varieties through plant breeding and protected by pvp. pvp is a form of protection of the economic rights of plant breeders. Although each region has the potential for yielding varieties that can be requested, but the PVP application of knowledge communities and relevant agencies on the protection of plant varieties is still lacking. Legislation in the field of food has not been able to PVP and encourage breeders of plant varieties produce seed crops because they can not protect their economic rights. Draft a list of six National Legislation Program 2010-2014, only two bill that has been passed into law, the Act Number 13 of 2010 concerning Horticulture was passed in 2010 and the Act Number 18 of 2012 concerning Food was passed in 2012.Keywords : protection of plant variety, protection of economic rights, food securityAbstrakTulisan ini merupakan sebagian hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi yang membahas kontribusi perundang-undangan bidang PVT dan pangan dalam melindungi hak ekonomi pemulia varietas tanaman yang  menghasilkan bibit unggul tanaman pangan.  Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh dari informan dan dianalisis dengan menggunakan interactive models of analysis.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversity hanya mempunyai sedikit plasma nutfah yang dapat dikembangkan menjadi varietas unggul.. Meskipun hanya terdapat sedikit plasma nutfah tetapi pada dasarnya tiap daerah memiliki potensi varietas unggul yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman dan dilindungi melalui PVT. PVT merupakan salah satu bentuk perlindungan hak ekonomi para pemulia tanaman. Meskipun tiap-tiap daerah mempunyai potensi atas varietas unggul yang dapat dimintakan permohonan PVT tetapi pengetahuan masyarakat dan instansi terkait tentang perlindungan varietas tanaman masih kurang.   Perundang- undangan di bidang PVT dan pangan belum mampu mendorong pemulia varietas tanaman menghasilkan bibit unggul tanaman pangan   karena belum dapat melindungi hak ekonomi mereka. Dari enam daftar RUU  Program Legislasi Nasional tahun 2010-2014, baru  dua  RUU yang telah disahkan menjadi UU, yaitu Undang Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yang telah disahkan pada tahun 2010 dan Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan yang disahkan tahun 2012.Kata kunsi : Perlindungan varietas tanaman, perlindungan hak ekonomi, ketahanan pangan