Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Kontekstualisasi Maqashid Shari’ah Dalam Sustainable Development Goals Mohammad Farid Fad
Jurnal Iqtisad Vol 6, No 2 (2019): IQTISAD
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v6i2.3142

Abstract

Abstract The process of building a nation will never be separated from relations with other nations in the world. But on the other hand, development often only emphasizes the aspect of growth, it forgets the most important element, namely equity. As a result, the poverty curve is not decreasing, but it remains a problem in itself to create gaping gaps. In order to respond to fundamental problems, the world responds by setting sustainable development goals that contain 17 points. Then how is the contextualization of the objectives of contemporary Islamic law in response to the mandate of the SDGs? The type of method used in this study is a qualitative method. After the data is collected, an analysis is performed using descriptive-analytical methods to get a critical interpretation of the SDGs picture in the perspective of maqashid shari'ah. Research shows that the Sustainable Development Goals, which are summarized in 17 points of The Global Goals, are very much in harmony with the principles of the objectives of contemporary Islamic law, namely the Maqashid shari'ah version of Jasser Auda.
Omnibus Law Dalam Tinjauan Hifdzul Mal Mohammad Farid Fad
El-Mashlahah Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/maslahah.v10i1.1768

Abstract

The government has initiated the omnibus law nomenclature which was triggered by the overlapping and disharmonious implementation of laws and regulations regarding licencing in various sectors which aims at resolving business licencing constraints to lure investors and resolve taxation issues in Indonesia. However, the implementation of omnibus law needs to be reviewed on its benefits in perspective of maqashid syari’ah particularly hifdzul mal concept mainly related to the effectiveness of using the budget to create a conducive tax and investment climate. The qualitative method was used in this research. Descriptive-analytical method was then used to analyze collected data. The results showed that the purpose of establishing omnibus law is to fulfil an urgent need for a concise solution to conflicting laws and regulations, both vertically and horizontally for the benefits and consistency of such conflicting laws. Omnibus law is needed in order to maintain the stability of the State's economy (hifdzul mal) since it is time consuming and costly to address the laws one by one.Keywords: omnibus law, investment, taxation, hifdzul mal. AbstrakBelakangan ini, nomenklatur omnibus law digagas oleh pemerintah yang bermula dari fenomena tumpang tindihnya atau disharmoni peraturan perundang-undangan yang disebut di atas yaitu terkait perizinan di berbagai sektor, yang bertujuan untuk menyelesaikan hambatan perizinan usaha sehingga menarik para investor untuk menanamkan investasinya dan persoalan perpajakan di Indonesia. Namun penggunaan omnibus law ini perlu ditinjau dari sisi kemaslahatannya, dalam perspektif maqashid syari’ah, khususnya konsep hifdzul mal, utamanya terkait efektivitas penggunaan anggaran demi tercapainya iklim investasi dan perpajakan yang kondusif. Jenis metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Setelah data terkumpul, akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari pembentukan RUU omnibus law adalah dikarenakan ada kebutuhan mendesak untuk teknik merumuskan undang-undang yang mengubah lebih dari satu peraturan yang relevan, demi menciptakan kemaslahatan dan konsistensi berbagai undang-undang. Omnibus law diperlukan karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan demi menjaga kestabilan perekonomian Negara (hifdzul mal), sebab bila dibenahi satu persatu maka akan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak.
Legal Protection of Muzakki in Zakat Crowdfunding: Analysis of Maqasid Asy-Syari'ah Mohammad Farid Fad; Ali Imron
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i1.961

Abstract

Abstract: The concept of crowdfunding is rooted in the concept of crowdsourcing. It utilizes a "crowd" of people to provide feedback and solutions to develop a startup's activities. Along with its development, the crowdfunding model was adopted in the technique of collecting zakat funds to improve the management of more productive zakat assets. This study attempts to critically describe the practice of zakat crowdfunding from the perspective of maqasid asy-syari'ah, along with the concept of legal protection for muzakki (zakat payers). A qualitative method was used in this study. For analysis, the authors used a descriptive-analytical method and normative empirical approach to systematically describe and analyze the facts found factually and accurately. This study revealed the principles of hifz ad-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-mal, hifz al-nasl and hifz al-'ird are found in the application of muzakki legal protection in crowdfunding zakat, so from the viewpoint of fiqh, it is permissible. This implementation will reduce unemployment and economic disparities. Besides, it strengthens the country's economic infrastructure to achieve benefits, which become the goal of maqasid asy-syari'ah. Thus, preventive legal protection for the muzakki of crowdfunding zakat is very urgent to protect the worship interests of prospective muzakki.Abstrak: Konsep crowdfunding berakar dari konsep crowdsourcing yang memanfaatkan "kerumunan" orang untuk memberikan umpan balik dan solusi untuk mengembangkan kegiatan suatu perusahaan rintisan. Seiring perkembangannya, model crowdfunding diadopsi dalam teknik pengumpulan dana zakat demi peningkatan pengelolaan harta zakat yang lebih produktif. Artikel ini berupaya mendeskripsikan secara kritis tentang praktek zakat crowdfunding dalam perspektif maqasid asy-syari’ah, beserta konsep perlindungan hukum bagi muzaki. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif serta pendekatan empiris normatif, guna menggambarkan serta menganalisis secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan secara faktual dan cermat. Dari kajian yang telah dilakukan diperoleh temuan bahwa dalam zakat crowdfunding terdapat perlindungan hukum terhadap muzakki terutama dalam hal perlindungan agama (ḥifẓ ad-dīn), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-‘aql), perlindungan harta (hifz al-mal), perlindungan keturnan (hifz al-nasl) dan perlindungan terhadap kehormatan diri (hifz al-‘ird). Dengan demikian, praktik zakat crowdfunding secara fikih adalah diperbolehkan. Terwujudnya perlindungan hukum bagi muzaki dalam zakat crowdfunding telah berdampak positif terhadap berkurangnya angka pengangguran, kesenjangan ekonomi dan sekaligus memperkuat infrastruktur ekonomi negara hingga tercapai kemaslahatan yang menjadi tujuan maqasid asy-syari’ah. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif bagi muzakki crowdfunding zakat sangat urgen demi melindungi kepentingan beribadah muzakki.
Trading In Influence Dalam Perspektif Fikih Korupsi Mohammad Farid Fad
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v11i1.6855

Abstract

Corruption is a deep-rooted phenomenon existing in inumerable forms that occurs in almost all countries. Of the inumerable forms of corruption, trading in influence (TI) is considered soft corruption as it is not directly inflict losses on the state. However, through misuse influence a person has, he can obtain undue advantage. This article seeks to describe critically about the practice of trading in influence from the perspective of fiqh corruption. The type of method used in this study was a qualitative method. Descriptive-analitycal method was used to accurately describe and systematically analyze the facts found. This research found that fromthe perspective of Islamic criminal law, TI is considered khiyanah or ghulul (betrayal) and risywah (bribes), while the sentence is left to the policy of a judge or ruler (ta'zir), no matter whether the perpetrators are the government or private parties. AbstrakKorupsi merupakan fenomena yang terjadi hampir merata di berbagai negara. Dari berbagai macam varian korupsi yang ada, trading in influence (TI) termasuk kriteria korupsi yang soft, artinya, negara tidak secara langsung dirugikan, namun melalui pengaruh yang diperdagangkan, seseorang bisa memperoleh keuntungan yang tidak semestinya (undue advantage) lewat kebijakan yang bersifat memihak. Artikel ini berupaya mendeskripsikan secara kritis tentang praktek TI dalam perspektif fikih korupsi. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sementara dalam menganalisis, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis, guna menggambarkan serta menganalisis secara sistematis fakta yang ditemukan secara akurat dan cermat. Penelitian ini menemukan bahwa dalam perspektif hukum pidana Islam, TI dapat digolongkan dalam kategori khiyanah atau ghulul (pengkhianatan) dan risywah (suap), sementara hukumannya diserahkan pada kebijakan hakim atau penguasa (ta’zir), baik pelakunya penyelenggara negara maupun pihak swasta.
Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari’ah Mohammad Farid Fad
MUAMALATUNA Vol 13 No 1 (2021): Januari-Juni 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v13i1.4674

Abstract

Abstract In the world of computing and digital, an individual is required to recognize and define the boundaries or boundaries of his preferences in order to reach agreement on the status of his privacy in a particular context or space. In other words, each individual should acquire the right to use his/her own personal data, which will ensure a more active role in the management of his/her personal data. While on the other hand, personal data or information has become something that is very valuable, as well as vulnerable as a commodity so that it poses a risk of vulnerability to misuse or theft of personal data. For this reason, it is necessary to analyze risk mitigation in a syar'i manner in order to avoid the crime of theft and misuse of personal data in cyberspace called the sadd dzari'ah method. This research uses a qualitative approach. Data collection methods used in this study are literature, documentation and observation methods. In analyzing the data that has been collected, the researcher will use descriptive-analytical analysis with ushuliyah approach. The findings of this study are in the perspective of sadd dzari'ah, personal data contains honor and personal dignity that should not be disturbed. When there is misuse of data, it creates a danger (mudharat) in the form of damage to a person's dignity (hifz al-irdh) even though Islamic law as much as possible creates benefits for humans. Therefore, the Government is obliged to draw up a Personal Data Protection Law in order to create a protected and guaranteed digital ecosystem. Keywords: Protection, Personal Data, Sadd Dzari’ah. Abstrak Dalam dunia komputasi dan digital, seorang individu dituntut untuk mengenali dan menetapkan garis batas atau batasan preferensinya untuk mencapai kesepakatan tentang status privasinya dalam konteks atau ruang tertentu. Dengan kata lain, masing-masing individu harus memperoleh hak untuk menggunakan data pribadinya sendiri, yang akan memastikan peran yang lebih aktif dalam pengelolaan data pribadinya. Sementara di sisi yang lain, data atau informasi pribadi telah menjadi sesuatu yang sangat berharga, sekaligus rentan sebagai komoditas hingga menimbulkan resiko kerawanan penyalahgunaan ataupun pencurian data pribadi. Untuk itu diperlukan analitis mitigasi resiko secara syar’i demi terhindar dari kejahatan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi di ruang siber yang disebut metode sadd dzari’ah. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode literature, dokumentasi dan observasi. Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti akan menggunakan analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan ushuliyah. Temuan penelitian ini adalah dalam perspektif sadd dzari’ah, data pribadi memuat kehormatan, dan martabat pribadi yang tidak boleh diganggu. Ketika terjadi penyalahgunaan data, maka menimbulkan bahaya (mudharat) berupa rusaknya harkat dan martabat seseorang (hifz al-irdh) padahal syariat Islam sebisa mungkin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, Pemerintah wajib menyusun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi demi menciptakan ekosistem digital yang terlindungi dan terjamin keamanannya. Kata Kunci: Perlindungan, Data Pribadi, Sadd Dzari’ah.
Omnibus Law Dalam Tinjauan Hifdzul Mal Mohammad Farid Fad
El-Mashlahah Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/maslahah.v10i1.1768

Abstract

The government has initiated the omnibus law nomenclature which was triggered by the overlapping and disharmonious implementation of laws and regulations regarding licencing in various sectors which aims at resolving business licencing constraints to lure investors and resolve taxation issues in Indonesia. However, the implementation of omnibus law needs to be reviewed on its benefits in perspective of maqashid syari’ah particularly hifdzul mal concept mainly related to the effectiveness of using the budget to create a conducive tax and investment climate. The qualitative method was used in this research. Descriptive-analytical method was then used to analyze collected data. The results showed that the purpose of establishing omnibus law is to fulfil an urgent need for a concise solution to conflicting laws and regulations, both vertically and horizontally for the benefits and consistency of such conflicting laws. Omnibus law is needed in order to maintain the stability of the State's economy (hifdzul mal) since it is time consuming and costly to address the laws one by one.Keywords: omnibus law, investment, taxation, hifdzul mal. AbstrakBelakangan ini, nomenklatur omnibus law digagas oleh pemerintah yang bermula dari fenomena tumpang tindihnya atau disharmoni peraturan perundang-undangan yang disebut di atas yaitu terkait perizinan di berbagai sektor, yang bertujuan untuk menyelesaikan hambatan perizinan usaha sehingga menarik para investor untuk menanamkan investasinya dan persoalan perpajakan di Indonesia. Namun penggunaan omnibus law ini perlu ditinjau dari sisi kemaslahatannya, dalam perspektif maqashid syari’ah, khususnya konsep hifdzul mal, utamanya terkait efektivitas penggunaan anggaran demi tercapainya iklim investasi dan perpajakan yang kondusif. Jenis metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Setelah data terkumpul, akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari pembentukan RUU omnibus law adalah dikarenakan ada kebutuhan mendesak untuk teknik merumuskan undang-undang yang mengubah lebih dari satu peraturan yang relevan, demi menciptakan kemaslahatan dan konsistensi berbagai undang-undang. Omnibus law diperlukan karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan demi menjaga kestabilan perekonomian Negara (hifdzul mal), sebab bila dibenahi satu persatu maka akan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak.
Revitalization of Fiqh Al-Bi'ah in the Implementation of Green Banking for Islamic Bank Mohammad Farid Fad
Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 7 No. 1 (2021)
Publisher : Department of Islamic Economics, Islamic University of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jielariba.vol7.iss1.art2

Abstract

The banking industry can play a role in a balanced manner between economic growth and environmental protection. This kind of banking is called green banking, a banking system that operates its business based on the principles of sustainable development to carry out environmentally friendly practices and reduce the carbon footprint of banking operations. This study aims to understand the philosophy of green banking and its implementation in an effort to revitalize the values of fiqh al-bi'ah. The type of method used in this research is a qualitative method. Meanwhile, in the analysis, researchers used descriptive-analytical methods to systematically analyze and analyze facts that are accurate and accurate. This study found that in green banking practice there is harmony with the principles of environmental fiqh, namely in the management of environmental preservation obligations. With carbon emission policies and financing of environmentally friendly projects, green banking can play a dual role, namely supporting national development and economic growth against mafsadat by protecting the environment from arbitrary exploration and exploitation activities.