Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Dani Krisnawati
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN BERSAMA 7 (TUJUH) LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Dani Krisnawati; Niken Subekti Budi Utami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.372 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15894

Abstract

This study is a normative-empirical research that use secondary and primary data. In the case of a voluntary reporting to the Sleman Police Precinct investigator by the drug addicts, the case will be coordinated tothe medical and/or social rehabilitation agency, in this case is PSPP. However, after the implementationof Joint Regulation, no drug addicts voluntarily reported themselves. Whenever the suspects of thedrug addiction that were caught, the Sleman Police Precinct investigator which is the element of lawenforcement team beside the Sleman Narcotics National Agency, Sleman District Attorney, and RegionalOffice of the Ministry of Law and Human Rights Yogyakarta Province, coordinate themselves as a part ofa joint assessment team, including with the Bhayangkara Hospital and Grhasia Hospital which serve asthe medical doctor team. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang mengolah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyidik pasca berlakunya Peraturan Bersama terhadap pecanduyang secara sukarela melaporkan diri ke penyidik Polres Sleman, akan dikoordinasikan ke lembaga medisdan/atau sosial, dalam hal ini Panti Sosial Pamardi Putra. Meskipun pasca berlakunya Peraturan Bersamabelum ada pecandu yang secara sukarela melaporkan diri, sedangkan bagi tersangka pecandu narkotikayang ditangkap, penyidik Polres Sleman saling berkoordinasi dengan tim hukum yang lain sebagai bagiandari tim assessment terpadu dan tim dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit Grhasia yangmerupakan bagian dari tim dokter.
LAW ENFORCEMENT PREPAREDNESS FOR THE IMPLEMENTATION OF INDONESIA’S LAW ON JUVENILE JUSTICE SYSTEM Dani Krisnawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 3 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.77 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16081

Abstract

Paradigmatic changes stipulated in Law Number 11 of 2012 on Juvenile Justice System, including regulations concerning restorative justice and diversion require the competency and skills of the law enforcement officers. This research identifies measures that have been taken and the existing barriers in preparing for the implementation of this Law. The research demonstrates that the readiness of the investigators and child prosecutors are merely limited to the outreach of Law Number 11 of 2012, whilst knowledge of the court judges only covers the draft Law. The number of officers receiving outreach is limited and should be increased. Negative perception on the officers due to the risk of a bribery accusation is feared to hamper the implementation of diversion regulation based on a restorative justice. Perubahan paradigmatik yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk diantaranya ketentuan mengenai keadilan restoratif dan diversi, memerlukan kompetensi dan keahlian aparat penegak hukum. Penelitian ini mengidentifikasi langkah yang telah dilakukan dan kendala persiapan implementasi Undang-Undang tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kesiapan penyidik dan penuntut umum anak masih terbatas pada partisipasi sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sedangkan hakim anak memiliki pengetahuan hanya pada Rancangan Undang-Undang. Jumlah aparat yang menerima sosialisasi Undang-Undangmasih terbatas dan perlu ditingkatkan jumlahnya. Pandangan negatif terhadap aparat karena bisa menimbulkan dugaan suap dikhawatirkan menjadi penghambat diterapkannya ketentuan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif.
Co-Authors Niken Subekti Budi Utami Niken Subekti Budi Utami