Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD): ANTARA PERWAKILAN DAERAH DAN PERWAKILAN PARTAI POLITIK Joko J Prihatmoko
SPEKTRUM Vol 18, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (915.808 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v18i1.4103

Abstract

After the third amendment to the 1945 Constitution, the representative and parliamentary system in Indonesia changed from a unicameral system (one chamber) to a bicameral system (two chambers) consisting of the DPR and DPD. The DPR Chamber is filled with representatives of political parties with ideologies that represent all Indonesian people. While the DPD Chamber is occupied by regional representatives who bridge the territorial representation. Both have an equal position with strong legitimacy through general elections. But in political reality, DPD with limited authority cannot be separated from the influence of political parties. The DPD philosophy as a regional representative institution is challenged by the many interests of political parties in the DPD institution. Keywords: DPD, Regional Representatives, Political Parties
Rekrutmen PDIP dalam Pilkada 2020: Antara Strategi Pemenangan dan Pelembagaan Partai Politik Joko J Prihatmoko
SPEKTRUM Vol 19, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/spektrum.v19i2.6655

Abstract

This paper describes the winning strategy and institutionalization of political parties in the recruitment of PDIP candidates in 21 districts/cities in the 2020 simultaneous regional head and deputy regional head elections in Central Java Province. The research uses a literature study method with a qualitative approach. The results showed that the recruitment of PDIP candidates in the simultaneous regional head elections was capitalized as part of a winning strategy rather than party institutionalization. Using Adman Nursal's concept, found 7 recruitment patterns, which are based on four strategies: a) reinforcement, b) rationalization, c) inducement, and d) confrontation.From the point of view of party institutionalization based on the concept of Vicky Randall and Lars Svasand, it can be seen that the magnitude of the push as a floating party is indicated by the degree of (1) systemness, (2) value identity, (3) autonomy in decision making, and (4) knowledge or public image (reification) of a political party.The pattern of PDIP regional election recruitment that is closed but seems open confirms the development of the character of a “floating party”, namely a political party that is less responsible and less responsive to its constituents. Luckily, in a floating mass atmosphere that is not politically literate, PDIP candidates won the majority of the 2020 simultaneous regional elections in Central Java.Keywords: Political Recruitment, Winning Strategy, Political Institutionalization, Floating PartyAbstrakPenelitian ini ingin menjelaskan strategi pemenangan dan pelembagaan partai politik dalam rekrutmen calon PDIP di 21 kabupaten/kota pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan rekrutmen calon PDIP pada pilkada serentak dikapitaliasi sebagai bagian strategi pemenangan dibanding pelembagaan partai. Menggunakan konsep Adman Nursal, ditemukan 7 pola rekrutmen, yang didasarkan pada empat strategi: a) penguatan (reinforcement strategy), b) rasionalisasi (rationalization strategy), c) bujukan (inducement srategy), dan d) konfrontasi (confrontation strategy). Dari sudut pelembagaan partai berdasarkan konsep Vicky Randall dan Lars Svasand terlihat besarnya dorongan sebagai partai mengambang (floating party) yang diindikasikan dari derajat (1) kesisteman (systemness), (2) identitas nilai (value infusion), (3) otonomi dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy), dan (4) pengetahuan atau citra publik (reification) terhadap suatu partai politik. Pola rekrutmen pilkada PDIP yang tertutup tapi terkesan terbuka mengkonfirmasikan terbangunnya watak “partai mengambang” (floating party), yakni partai politik yang kurang bertanggungjawab dan kurang tanggap terhadap konstituen. Beruntung, dalam atmosfer massa mengambang (floting mass) yang tidak melek politik, calon-calon PDIP memenangi mayoritas pilkada serentak tahun 2020 di Jawa Tengah.Kata Kunci : Rekrutmen Politik, Strategi Pemenangan, Pelembagaan Politik, Partai Mengambang
Perilaku Memilih Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kota Semarang Tahun 2020 Fazalani, Lalu Agsal; Prihatmoko, Joko J
JURNAL LANSKAP POLITIK Vol 1 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwahas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jlp.2022.1.1.7795

Abstract

This study aims to explain the extent to which novice voters in the city of Semarang are actively involved in the implementation of the 2020 Pilkada, as well as to find out what factors can influence the behavior of novice voters in making choices. This research uses descriptive qualitative method. Researchers use this method in order to more deeply analyze the voting behavior of novice voters. Data collection techniques were taken through in-depth interviews with related sources, literature studies, and field observations. This is intended so that the data obtained can be more comprehensive and make it easier to map the area of election factor analysis for novice voters. The results showed that in general, novice voters in the city of Semarang were classified as rational voters, these novice voters chose regional head candidates based on considerations of past performance or the vision-mission carried by the candidate.
Pergeseran dan Disproporsionalitas Suara dalam Pemilu DPRD Kabupaten Demak 2004-2019 Prihatmoko, Joko J
Unnes Political Science Journal Vol 7 No 1 (2023): July
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/upsj.v7i1.21973

Abstract

Pergeseran suara menjadi hal yang wajar terjadi pada pada pemilu. Selain karena dinamika perubahan masyarakat, perubahan elemen-elemen teknis pemilu berpengaruh terhadap hasil pemilu.Dalam system pemilu proporsional, idealnya keterwakilan atau representasi hasil pemilu juga proporsional, yakni ketika perolehan suara partai atau calon sama dengan perolehan kursi di lembaga perwakilan.Keseimbangan ini menunjukkan tingkat disporporsionalitas atau sebaliknya proporsionalitas suara dalam pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disproporsionalitas hasil pemilu seiring terjadinya perubahan elemen-elemen teknis dan pergeseran suara partai pada empat Pemilu DPRD di Kabupaten Demak (2004, 2009, 2014, dan 2019. Dari penelitian diketahui bahwa konsep representasi tetap menjadi problematik pada dapil menengah besar. Tidak ada jaminan yang mengonfirmasi bahwa dapil menengah besar mendorong tingkat proporsionalitas suara dan hasil pemilu. Dapil menengah besar juga tidak mempengaruhi tinggi-rendahnya indek disproporsionalitas. Indek disproporsionalitas menunjukkan derajat disproporsionalitas suara dalam suatu sistem pemilu. Sebaliknya, disproporsionalitas suara menimbulkan persoalan keadilan, yaitu apakah suara pemilih mendapatkan perlakuan sama.