Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15/PUU-XII/2014 TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE DI INDONESIA Musa Taklima
Et-Tijarie Vol 4, No 1: Juni 2017
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to determine the legal interpretation methods used by the Constitutional Court in resolving the case No. 15 / PUU-XII / 2014 and the implications of the decision contained in the decision No. 15 / PUU-XII / 2014. This type of research used in this study is the library with the doktirnal approach, relying on secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary and tertiary techniques all of which are obtained rehabilitated and reconstructed by the literature and analyzed using content analysis. The results of this study indicate that the first, the method used legal interpretation by the Constitutional Court in resolving the case No. No. 15 / PUU-XII / 2014 is the grammatical and systematic method of interpretation. The second implication of the decision of the Constitutional Court No. 15 / PUU-XII / 2014 is resulting in increasingly easy and trivial to appeal cancellation of the arbitral award in Indonesia. Besides the implications that can be raised of the Court's decision is causing its reduced one of the privileges of the arbitration institution final and binding decision that could give birth to skepticism even doubt the people (inside and outside the country) to arbitration in Indonesia.Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui metode interpretasi hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara No. 15/PUU-XII/2014 dan Implikasi putusannya yang termuat dalam putusan No. 15/PUU-XII/2014. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka dengan pendekatan doktirnal yang bertumpu kepada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kesemuanya didapat mellaui teknik studi pustaka dan dianalisis menggunakan teknik content analysis. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, metode interpretasi hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara No. No. 15/PUU-XII/2014 adalah metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Kedua implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 ini adalah mengakibatkan semakin mudah dan gampangnya melakukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia. Selain itu implikasi yang bisa dimunculkan dari putusan Mahkamah ini adalah menyebabkan tereduksinya salah satu keistimewaan dari lembaga arbitrase yang putusannya final dan mengikat yang bisa melahirkan kesangsian bahkan keraguan masyarakat (didalam dan luar negeri) terhadap arbitrase di Indonesia.Keyword: Implication, Decision Of The Constitutional Court, Decision Of The Arbitration Agency
ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN IKTIKAD TIDAK BAIK DALAMIMPLIKASI PENCANTUMAN HARGA PRODUK DENGAN PECAHAN RUPIAH YANG TIDAK BEREDAR Musa Taklima
Et-Tijarie Vol 5, No 1: Juni 2018
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKThe aim of this research is to find out the aspects of good intention and actions against the law that there is an activity of rounding up the price of goods of modern stores which is caused by the nominal use of rupiah that has not been circulated.The research method used normative juridical perspective with a doctrinal approach that relies on secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study, and analyzed using descriptive analysis method.The results of this research are first, rounding the price which is caused by the use of rupiah denominations that are not circulating is a form of business actor's violation of the principle of good intention in operating his business. Second, the act in the form of price rounding which is caused by the use of rupiah denominations that have not been circulated fulfilling the elements of illegal actions called by against the law. ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek niat baik dan tindakan terhadap hukum bahwa ada kegiatan pembulatan harga barang-barang toko modern yang disebabkan oleh penggunaan nominal rupiah yang belum beredar.Metode penelitian menggunakan perspektif yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang mengandalkan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pembulatan harga yang disebabkan oleh penggunaan denominasi rupiah yang tidak beredar merupakan bentuk pelanggaran pelaku usaha terhadap prinsip niat baik dalam menjalankan bisnisnya. Kedua, tindakan dalam bentuk pembulatan harga yang disebabkan oleh penggunaan denominasi rupiah yang belum beredar memenuhi unsur-unsur tindakan ilegal yang disebut dengan melawan hukum.Keywords: Iktikad Baik, Harga, Perbuatan Melawan Hukum.