<![CDATA[Abstract The objective of research was to find out and analyze the legal protection of the buyer whether parties both in selling bengkok land and analyze legal consequences over the transition (sale) on behalf of the bengkok land buyers. This journal was compiled using research methods with normative juridical and also with statute and case approaches. Based on the results of the research note that the good intentioned buyers get legal protection in the form of compensation for the parties which is not a good intentioned as listed in Article 1267 of the civil code, while the legal consequences over selling the bengkok land  was annulled by law because it contains elements of fraud and errancy. Given that the object is traded a bengkok land which is basically a waiver should not be made unless of the public interest. It is based on Article 15 of Regulation No 4 of 2007 that the wealth of the village in the form of land in this village is not allowed to do land Bengkok release ownership rights to other parties unless necessary for the public interest, but in fact the release of the ownership rights to private interests Key words: legal protection, buyer good intentioned, bengkok land  Abstrak Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak pembeli yang beritikad baik dalam jual beli tanah bengkok serta menganalisis akibat hukum atas peralihan (jual-beli) tanah bengkok bagi pihak pembeli. Jurnal ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembeli yang beritikad baik mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti rugi atas pihak yang tidak beritikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1267 KUHPerdata, sedangkan akibat hukum atas jual beli tanah bengkok adalah batal demi hukum karena mengandung unsur penipuan dan kekhilafan. Mengingat bahwa objek yang diperjual belikan adalah tanah bengkok yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan pelepasan hak kepemilikan kecuali untuk kepentingan umum. Hal tersebut berdasarkan pada pasal 15 Permendagri No 4 Tahun 2007 bahwa kekayaan desa yang berupa tanah desa dalam hal ini tanah bengkok tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum, namun faktanya pelepasan hak kepemilikan tersebut untuk kepentingan pribadi. Kata kunci: perlindungan hukum, pembeli yang beritikad baik, tanah bengkok]]>
