Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

UPAYA GANTI RUGI AKIBAT TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN PASCA DIKELUARKANYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 92 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KUHAP Heri Purwanto
Jurnal Media Hukum Vol 23, No 1 (2016): June
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2015.0067.48-61

Abstract

The point of research is compensation, so the aim of this research was to determine claims for losses due to it unlawful arrest and detention through the pretrial process. This research uses yuridis normative law research analyst with using approach of law (statute approach) and conseptual approach so it’s using the secondary dates sources such as primary,secondary and tertiary legal materials. Dates was collected with library research and analyzed by deductive logic. That the point to research about the compensation due to the implementation of the demands it unlawful arrest and detention through the pretrial process. Basic legal arrangement which is used to determine the pretrial process is the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). The results showed that to know whether the Government Order No. 92. 2016 on implementing the Criminal Code relating to the increase in the amount of compensation can be implemented with a simple process in accordance with the principles of simplicity and fairnes. Based on the results of research and discussion in mind that the process of implementation efforts related to the costs of compensation for damages can not be done easily, because they still have to refer to the decision of the Minister of Finance 983 / KMK.01 / 1983 that was already in need of revision due to too many stages that resulted the process becomes long in accordance with Government Regulation No. 92. 2015 which requires in Article 11, paragraph 2, which reads "Payment of compensation be made within 14 (fourteen) working days from the date of claim for damages is accepted by the minister who organized". The important thing from this research is to porpose immediately change the Indonesian Minister of Finance decision No. 983/KMK.01/198, into new decision implementing government regulation No.92. 2015. So in this case it mean that the proces of disbursement of compensation must be implemented is easy and quick short.
PERAN BANTUAN AHLI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN Luthfi Arya Ravi Pambudi; Heri Purwanto
Media of Law and Sharia Vol 1, No 2: March 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.276 KB) | DOI: 10.18196/mls.v1i2.8345

Abstract

Dalam suatu pembuktian perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh dan atau jiwa manusia Ilmu kedokteran forensik mempunyai peranan yang sangat penting. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif penelitian ini untuk mempelajari bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian sebagai penyidik, bidang hukum dan bidang kedokteran sangat berkaitan dalam rangkaian pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan dikarenakan tidak kemampuan ilmu yang dimiliki dari penyidik maupun hakim dalam menangani perkara tindak pidana pembunuhan yang berkaitan dengan tubuh dan jiwa manusia, dalam penelitian ini mencari bagaimana peran ilmu kedokteran forensik dalam membantu penyidik untuk menemukan kebenaran materiil pada perkara tindak pidana pembunuhan, berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peran bantuan ilmu kedokteran forensik sangat diperlukan untuk menemukan kebenaran materiil pada perkara tindak pidana pembunuhan agar dapat membuat terang perkara pidana tersebut dan memperoleh alat bukti yang sah, tetapi tidak selamanya peran ilmu kedokteran forensik berhasil, terdapat juga hambatan-hambatan yang terjadi. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini untuk aparat penegak hukum perlu adanya koordinasi dengan dokter forensik dan harus mengedepankan keadilan sebagai dasar melakukan penyidikan.
Peningkatan Pemasaran Produk Kerajinan Bambu di Dusun Sanggrahan I, Desa Muntuk, Dlingo, Bantul Ani Yunita; Heri Purwanto
JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) VOL. 4 NOMOR 1 MARET 2020 JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)
Publisher : Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.214 KB) | DOI: 10.30595/jppm.v0i0.4603

Abstract

Program pengabdian ini dilatarbelakangi oleh minimnya akses pasar dan informasi pemasaran di Dusun Sanggrahan I, Desa Muntuk, Dlingo, DIY. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan enterpreneurship, memperluas akses pasar dan akses informasi pemasaran baik secara pemasaran manual maupun online produk kerajinan bambu bagi Kelompok PKK di Dusun Sanggarahan I tersebut. Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam program kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah memberikan penyuluhan dan pelatihan dengan metode ceramah dan tanya jawab serta pendampingan pemasaran oleh Tim Pelaksana Program Pengabdian dengan metode pendampingan praktek. Pelaksanaan pengabdian ini memiliki sasaran yaitu Kelompok Ibu PKK Dusun Sanggrahan 1. Hasil dan pembahasan dalam pengabdian ini ialah kelompok PKK Dusun Sanggrahan 1 yang semulapengetahuan anggota kelompok PKK hanya mendapatkan pengetahuan berwirausaha 50 persen menjadi meningkat 75 persen dapat mengetahui dan memahami mengenai pentingnya berwirausaha dan cara pembuatan kerajinan bambu. Semula ketrampilan dan kreatifitas anggota kelompok PKK masih sangat terbatas berkisar 60 persen dalam membuat produk berupa tampah, tambir, irik, kalo dan ceting menjadi 90 persen lebih trampil, kreatif dan inovatif dalam membuat variasi produk kerajinan bambu berupa tempat pensil, tempat tisu, tempat permen dan tempat boneka.Ketrampilam anggota PKK dalam memasarkan hasil kerajinan bambu sebelumnya hanya 40 persen atau masih sangat tergantung dengan tengkulak maka setelah adanya pengabdian ini ketrampilan kelompok PKK melakukan pemasaran kerajinan bambu baik secara manual dengan menawarkan ke toko/swalayan maupun online melalui akun whatsapp, instagram dan facebook menjadi meningkat 70 persen lebih trampil.
PENANGGULANGAN ANARKISME SUPORTER MELALUI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PERSIB BANDUNG DAN PERSIJA JAKARTA): (Studi Kasus Persib Bandung dan Persija Jakarta) Laras Astuti; Heri Purwanto
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 2 Maret 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v5i2.3

Abstract

ABSTRAK Anarkisme suporter sebagai salah satu permasalahan klasik dalam penyelenggaraan liga sepakbola di Indonesia akan terus terjadi di setiap tahunnya, apabila tidak ada pola penyelesaian yang baik. Terakhir, anarkisme tersebut menewaskan suporter Persija Jakarta (Haringga Sirila) dalam pertandingan antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Penanggulangan anarkisme suporter perlu dilakukan dengan serius agar tidak ada lagi suporter yang menjadi korban. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi anarkisme supporter. Tulisan ini merupakan hasil penelitian normatif dengan didasarkan pada inventarisasi dan identifikasi data sekunder secara deskriptif kualitatif melalui pendekatan analisis kasus. Berdasarkan hasil penelitian, penanggulangan anarkisme suporter dapat dilihat dari dua pendekatan. Pertama, upaya penal mengedepankan penghukuman kepada terdakwa pengeroyokan Haringga Sirila, tiga belas orang divonis penjara sedangkan satu orang di vonis bebas. Kedua, upaya non penal mengedepankan proses pencegahan dengan mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya anarkisme suporter yang dapat dilakukan dengan kebijakan penanaman nilai-nilai sportivitas dan fairplay serta pembinaan suporter. Kata kunci: anarkisme; hukum pidana; kebijakan; suporter. ABSTRACT Anarchism of supporters as one of the classic problems in organizing the football league in Indonesia which always occurs every year if it is not resolved properly. Latest, anarchism caused the death of Persija Jakarta supporters (Haringga Sirila) in a match between Persija Jakarta and Persib Bandung at the Gelora Bandung Lautan Api Stadium. Resolving anarchism of supporters needs to be taken seriously, so that no more supporters become victims. Criminal law policy can be used as an alternative in resolving anarchism of supporters. This paper is the result of normative research based on an inventory and identification of secondary data in a descriptive qualitative manner through a case analysis approach. Based on the research results, the resolving anarchism of supporters can be seen from two approaches. First, the penal approaches made the conviction of the defendant beatings Haringga Sirila, thirteen people were sentenced to prison while one person was sentenced to be acquitted. Non-penal approaches to prioritize the prevention process by identifying the factors causing the occurrence anarchism of supporters which can be carried out with a policy of forming the values of sportsmanship, fair play, and as well as fostering supporters. Keywords: anarchism; criminal law; policy; supporters.
Efektivitas Pembinaan Residivis di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo di Tinjau dari Aspek Kriminologi Salsabilla Faradita Johari; Heri Purwanto
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 3, No 3 (2022): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v3i3.17474

Abstract

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo adalah suatu rumah tahanan negara yang selain mengadakan pembinaan kepada tahanan namun pula mengadakan pembinaan kepada narapidana. Menurut website resmi direktorat jenderal pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosobo tercatat pada bulan Desember 2020 jumlah total 208 Narapidana terdapat 32 Narapidana residivis. Dalam pelaksanaannya, pola pembinaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo sama untuk seluruh narapidana, tidak ada pembinaan khusus yang diberikan untuk narapidana residivis. Untuk itu diperlukan adanya pendekatan secara tepat sasaran sebagai upaya menurunkan tingkat residivis di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor yang mendorong narapidana residivis melakukan Pengulangan Kejahatan dan Bagaimana kriminologi dapat berperan dalam pola pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo, tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui yang mendorong narapidana residivis melakukan pengulangan kejahatan dan peran kriminologi dalam pola pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Wonosobo. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sehingga membuat narapidana bukan tidak mungkin melakukan tindak kejahatan kembali. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan baru untuk dapat meminimalisir jumlah residivis yaitu dengan pendekatan kriminologi