Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kebijakan Publik Yang Partisipatif Dan Komunikatif Yuli Tirtariandi El Anshori; Enceng '; Ayi Karyana
Jurnal Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.3.2.p.%p

Abstract

This article summarizes theresults of a study to analyze how the process of defining urban planning policy issued by the CityGovernment Pangkalpinang particularly in the field of transportation. This policy is about one-way regulation which was enacted in 2011 on certain roads. The study was conducted to find outwhat are the barriers to the implementation of participatory and communicative urban planningpolicies. The research method uses a qualitative approach, descriptive analysis and use casestudy design. Datas were collected through interviews, observation, and documentary studies.The results showed that the policy of one-way streets that carried by the local government wasless participatory. Not all stakeholders are involved in the formulation of policy. The City Governmentdid not respond to City Council to delay implementation of the policy because it found manyproblems in the test phase. Communication is woven by the City Government is also less effectiveso that the policy was not optimally socialized.
Perilaku Fraud dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Ayi Karyana
Jurnal Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.3.1.p.%p

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tentang penipuan dalam konteks SistemAdministrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). Penelitian ini menggunakan metodeanalisis deskriptif. Penipuan adalah tindakan mal-administrasi dan penyakit administrasi yangmemicu rusaknya tatanan dan tujuan SANKRI. Dalam prakteknya, perilaku penipuan telahmemasuki titik kritis karena penyebab ketidakefisienan, ketidakefektifan, sumber daya manusiamenjadi tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, dan tidak sesuai dengan aturan. Penelitianini merekomendasikan pentingnya reformasi pengawasan dalam berbagai aspek SANKRI untukmencapai sistem yang baik dari administrasi negara di Indonesia.Kata Kunci: fraud, mal-administrasi, SANKRI
Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan Mas Halimah; Ayi Karyana
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13544

Abstract

Penetapan usulan skala prioritas pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang) Kecamatan Pamulang tahun 2012 yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai komponen seperti dari unsur Muspika, Unsur Pemerintah Kecamatan, Unsur Perwakilan Kelurahan dan Unsur Masyarakat, cenderung dipengaruhi dan melaksanakan untuk meraih visi, misidari Walikota terpilih, disamping untuk memenuhi tradisi forum musyawarah tahunan yang sudah menjadi kewajiban terstruktur di tingkat Kecamatan sesuai petunjuk pelaksanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Walikota Tangerang Selatan sebagai turunan dari aturan yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil analisis terhadap interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam proses,aktivitas dan dinamika Musrenbangcam tentang kesepakatan usulan skala prioritas dari masing-masing komponen masyarakat menunjukkan derajat yang berbeda dalam hal ketajaman usulan prioritas kebutuhan masyarakat. Usulan lebih tajam dan didominasi oleh perwakilan aparat pemerintah ketimbang perwakilan dari unsur masyarakat dan pengusaha lokal, dan kegiatan perbaikan infrastruktur menjadi usulan paling utama ketimbang kegiatan pemberdayaan masyarakat.