Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ners Indonesia JURNAL YURIDIS UNAJA
Novia Sartika
Unknown Affiliation
Dentistry Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Veterinary

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI LANSIA Novia Sartika; Reni Zulfitri; Riri Novayelinda
Jurnal Ners Indonesia Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Keperawatan, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (610.371 KB) | DOI: 10.31258/jni.2.1.39-49

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi lansia (faktor sosial ekonomi, faktor penurunan fisiologis/fungsi tubuh dan faktor kesejahteraan psikologis/ Psychological well-being). Metode penelitian ini menggunakan desain deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru terhadap 84 lansia dengan menggunakan teknik cluster sampling dan proportional sampling. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner dengan 29 pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti serta pengukuran berat badan dan tinggi badan. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor sosial ekonomi terhadap status gizi lansia dengan derajat kemaknaan 0,05 diperoleh p<0,05 yaitu 0,033. Akan tetapi tidak ada pengaruh yang signifikan antara faktor penurunan fisiologis/ fungsi tubuh (p>0,05) dan faktor kesejahteraan psikologis (Psychological well-being) terhadap status gizi lansia (p>0,05). Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bagi puskesmas dan keluarga tetap meningkatkan upaya-upaya peningkatan status gizi lansia sehingga dapat mendukung tercapainya derajat kesehatan yang optimal pada lansia
PRINSIP KEHATI-HATIAN PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Novia Sartika; Yetniwati; Muskibah
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i2.812

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan prinsip kehati-hatian dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia antara debitur dengan kreditur. Permasalahannya yaitu bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian terhadap proses pemberian kredit dalam perspektif peraturan perundang-undang di Indonesia, serta bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia antara debitur dengan kreditur. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder mengenai prinsip kehati-hatian sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian perbankan di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah pengaturan prinsip kehati-hatian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur pada Pasal 2, Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam hal kredit bermasalah para pihak dapat menyelesaikan dengan cara penyelamatan kredit yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali, apabila tidak mencapai suatu kesepakatan maka dapat diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan dengan mediasi perbankan maupun di pengadilan dan kantor pelayanan kekayaan negara dan dengan cara lelang.
Surat Keputusan Pensiun Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Dalam PerUndang-Undangan di Indonesia Novia Sartika
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v6i2.967

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Surat Keputusan Pensiun sebagai jaminan kredit dan menganalisis usaha perbankan dalam mengantisipasi kredit macet terhadap debitur dengan jaminan SK Pensiun. Permasalahannya bagaimana pengaturan SK Pensiun sebagai jaminan kredit dalam perspektif perundang-undangan serta bagaimana usaha perbankan dalam mengantisipasi kredit macet dengan jaminan SK Pensiun. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder mengenai SK Pensiun sebagai bahan untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pengaturan SK Pensiun sebagai jaminan kredit dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah SK Pensiun tidak dapat dijadikan jaminan kredit karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai menyatakan bahwa hak atas pensiun-pensiun tidak boleh dipindahkan dan tidak boleh digadaikan, perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan SK Pensiun tidaklah memiliki kekuatan hukum. Kedua yaitu usaha perbankan dalam mengantisipasi kredit macet terhadap debitur dengan jaminan SK Pensiun yaitu dengan upaya penyelamatan kredit yang dilakukan pihak bank yaitu, restrukturisasi kredit antara lain penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit hingga pengurangan tunggakan pokok kredit.
Co-Authors Muskibah Reni Zulfitri Riri Novayelinda Yetniwati