Sahirah Sahirah
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PROMOSI JABATAN DI BKD PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Sahirah Sahirah; Budi Setiawati; Burhanuddin Burhanuddin
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 3 (2015): Desember 2015
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v1i3.707

Abstract

 The aim of this study was to describe the process of gender mainstreaming in the promotion in accordance at BKD Makassar Government with Presidential Instruction No. 9 of 2009 on Gender Mainstreaming mandated to be implemented by government agencies including Local Government. The type of study was qualitative. Type of research is phenomenological. The data were collected using instruments such as interviews, observation and documents. The results of study indicated that there are three involved in this case, namely, (1) employees access to promotions that the difference in information for employees, (2) participation indicates the absence of employee involvement in the promotion except that it has the task, and (3) the promotion of employees in positions of authority do not exist except the mission from the leader. Keywords: gender mainstreaming, promotion   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses pengarusutamaan gender dalam promosi jabatan di BKD Pemerintah Kota Makassar sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian menggunakan tipe fenomenologis. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga yangg terkait dalam hal ini yaitu: (1) akses pegawai terhadap promosi jabatan itu adanya perbedaan informasi bagi pegawai, (2) partisipasi menunjukkan tidak adanya keterlibatan pegawai dalam promosi jabatan kecuali yang memiliki tugas, serta (3) kewenangan pegawai dalam promosi jabatan tidak ada kecuali adanya utusan dari atasan. Kata Kunci: pengarusutamaan gender, promosi jabatan