Garuda - Garba Rujukan Digital

Uqūbāt Membuang Sampah Spesifik: Telaah Kritis Terhadap Pasal 39 Ayat (1) Qānūn Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Sulfanwandi Sulfanwandi; Al Haris
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v8i2.5855

Pemerintah Aceh Besar telah menyusun sebuah Qānūn yang berhubungan dengan pengelolaan sampah yaitu Qānūn Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) butuh penafsiran lebih lanjut karena masih bersifat sangat umum. Qānūn tersebut sudah lama diundang-undangkan namun penulis mengamati sampai saat ini belum berjalan dengan semestinya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana tinjauan aspek hukum pidana terhadap sanksi pidana dalam pasal 39 ayat (1) Qānūn Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dan Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) Qānūn Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yakni bertujuan untuk memaparkan data yang ada, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah library research (kajian pustaka) dan field research (penelitian lapangan). Hasil penelitian ditemukan bahwa Ketentuan pidana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan ciri-ciri sanksi tindak pidana jenis pelanggaran karena pidana yang diancam adalah pidana kurungan bukan pidana penjara. Kata “setiap orang” mempunyai arti orang perorangan, kelompok orang, badan usaha, dan/atau badan hukum”. Maka dapat dipastikan larangan dalam Pasal 35 dan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) juga dapat dikenakan kepada sekelompok orang, dan badan hukum (korporasi). Penerapan sanksi terhadap pelanggar sampai saat ini belum diterapkan karena Dinas Lingkungan Hidup menyadari bahwa pengelolaan persampahan di Aceh Besar belum maksimal. Salah satu alasan kenapa tidak dapat diterapkan sanksi pidana adalah belum adanya aturan hukum tentang pelaksanaan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ‘uqūbāt bagi pembuang sampah spesifik adalah ta’zir. Ketentuan pidana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan ciri-ciri sanksi tindak pidana jenis pelanggaran. Sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) sampai saat ini belum diterapkan karena belum adanya Peraturan Pelaksana dan hambatan penerapan sanksi berupa kurangnya fasilitas dan kesadaran dari masyarakat.

The Thought of Wahbah Al-Zuhayli in Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Al-Manhaj [Pemikiran Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah al-Manhaj karya Dr. Wahbah al-Zuhayli] Sulfanwandi Sulfanwandi
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v10i1.10518

Abstract: Alquran is a for mankind in which there are several aspects such as aspects of balaghah, ma'ani, and other Arabic literature. Therefore, it is necessary to have an interpretation that acts as an explanation of the meaning of the verses of Alquran. In the treasury of interpretation, there have been many commentators who have interpreted Alquran from classical to contemporary crosses. The commentators examine the verses of Alquran with various styles and characteristics of each. In this case, the author sees the uniqueness of Wahbah al-Zuhayli in interpreting Alquran and he is a contemporary scholar who links interpretation and sharia. Then it can be seen how he interprets Alquran and what are the advantages and disadvantages of the book of interpretation. Abstrak: Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman bagi umat manusia yang di dalamnya terdapat beberapa aspek seperti aspek balaghah, ma’ani, dan sastra Arab lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya tafsir yang berperan sebagai penjelas terhadap makna ayat-ayat Alquran. Di dalam khazanah tafsir sudah banyak mufassir yang menafsirkan Alquran dari lintas klasik hingga kontemporer. Para mufassir menelaah ayat-ayat Alquran dengan corak-corak beragam dan ciri khas masing-masing. Dalam hal ini penulis melihat adanya keunikan dari Wahbah al-Zuhayli dalam menafsirkan Alquran dan beliau merupakan ulama kontemporer yang mengaitkan tafsir dan syariah. Maka dapat dilihat bagaimana cara beliau dalam menafsirkan Alquran serta apa kelebihan dan kekurangan dari kitab tafsir tersebut.

The Kompilasi Hukum Islam in Indonesia: Compilation and Its Relation to Islamic Jurispridence [Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Penyusunan dan Kaitannya dengan Ushul Fikih] Sulfanwandi Sulfanwandi
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i2.8513

Abstract: Based on the constitutional law, the legal basis for KHI is still weak because it places KHI in an unwritten legal position, plus the material for KHI is separate from the Presidential Instruction. Besides that, the position of KHI as a guide in litigation places judges and the community seeking justice not to be bound by it. Therefore, theoretically, KHI still cannot provide legal certainty which is the demand of modern Indonesian society. Thus, the contribution of Islamic law in the development of national law is becoming increasingly far from expectations. Furthermore, in terms of its effectiveness in the community, it needs to be reviewed further. This is due to a misunderstanding in society which states that Islamic law is only found in Islamic law books. Whereas Islamic law books are only one part of Islamic law. Alongside it is the fatwas of the ulama, the laws and regulations of Muslim countries, and the decisions of the Religious Courts. Therefore, it is necessary to socialize KHI in the community as well as to make efforts to correct the misunderstanding of Islamic law. Abstrak: Dilihat dari hukum tata negara, landasan hukum KHI itu masih lemah karena menempatkan KHI dalam posisi hukum yang tidak tertulis ditambah lagi materi KHI terpisah dari lnpres tersebut. Di samping itu posisi KHI sebagai pedoman dalam berperkara menempatkan hakim dan masyarakat pencari keadilan untuk tidak terikat padanya. Oleh karena itu, secara teoritis KHI tetap saja tidak bisa memberi kepastian hukum yang merupakan tuntutan masyarakat Indonesia modern. Dengan demikian sumbangsih hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional menjadi semakin jauh dari harapan. Selanjutnya dari segi efektivitasnya di masyarakat perlu ditinjau lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman yang keliru dalam masyarakat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu hanya terdapat dalam kitab-kitab fikih . Padahal kitab-kitab fikih merupakan satu bagian saja dari hukum Islam. Di sampingnya terdapat fatwa-fatwa ulama, peraturan perundang-undangan negeri-negeri muslim, dan keputusan Pengadilan Agama. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi KHI di masyarakat sekaligus diperlukan usaha-usaha untuk meluruskan kekeliruan pemahaman terhadap hukum Islam tersebut.

The Legal Position of Masbuk for Jum'at Prayers to the Perspective of the Syafi'i and Hanafi Sulfanwandi Sulfanwandi
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 3 No 2 (2023): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v3i2.2697

Masbuk is one thing that often happens in congregational prayers. In syara' terms, masbuk is a condition in which a person is left behind in part or all of the cycles of prayer in congregation following the imam. In the implementation of the Friday prayer, the laggards of the second raka'ah with the priest have legal implications that are different from the laggards of the congregation in the second raka'ah in other obligatory prayers. The most contrasting variation in the opinion of the imam of the madzhab in this regard is between the Hanafi and Shafi'i schools which also represent jumhur. The research question in this thesis is what is the opinion of the Hanafi and Syafi'i schools regarding the law of intoxication in Friday prayers, and what are the arguments and legal istinbath used by the Hanafi and Syafi'i schools regarding the law of intoxication in Friday prayers. This research found two things; first, according to the Hanafi School, the law of intoxication during the Friday prayer is obligatory for the masbuk to continue this prayer as the Friday prayer as following the prayer of the priest with two cycles of prayer. Meanwhile, according to the Syafi'i school of thought and the majority of scholars, it is obligatory for a drunken person to perform the midday prayer because he does not get the Friday prayer. Second, the argument used by each school was narrated by Abu Hurairah, but with a different hadith editorial and path. The legal istinbath method used by the Hanafi School is in the form of bayani and ta'lili reasoning. As for the Shafi'i School, it only uses bayani reasoning. From the arguments of the two, this study views that the view of the Shafi'i School has a more appropriate and well-founded argumentation, because missing the bowing in the second cycle of Friday prayers in congregation shows that a person is not only left behind in his cycles, but also left behind in his Friday prayer with the Imam.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search