Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL DI MANGKUNEGARAN SURAKARTA 1912-1940 Guntur Ari Wibowo
AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA Vol 1, No 2 (2011)
Publisher : UNIVERITAS PGRI MADIUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.834 KB) | DOI: 10.25273/ajsp.v1i2.710

Abstract

Sekolah Siswo Mangkunegaran merupakan bagian dari Politik Etis yang pada awalnya bertujuan mempersiapkan pegawai pangreh praja, memperoleh tenaga administrasi yang murah dan terdidik dari lingkungannya sendiri. Dari Sekolah Siswo lahir tenaga-tenaga terdidik yang pada akhirnya mengisi profesi baru pada perusahaan gula Tasikmadu maupun Colomadu milik Mangkunegaran. Perusahaan gula Mangkunegaran dan perkebunan-perkebunan di sekitar Surakarta membutuhkan banyak tenaga kerja administrasi. Pemerintah swapraja Mangkunegaran tidak mungkin mendatangkan dari Barat karena biaya yang mahal. Adanya profesi-profesi baru dari kalangan terdidik, maka muncul para pekerja baru yang berstatus priyayi. Golongan ini datang dari lingkungan priyayi, tetapi mereka seringkali bergerak keluar dari lingkungan pangreh praja atau dengan kata lain keluar dari lingkungan tradisional. Mereka hidup dalam perbatasan antara masyarakat pribumi dan masyarakat kolonial. Betapapun tidak ada garis pemisah sosial yang absolut antara priyayi baru dan priyayi lama, antara kaum intelektual dan pejabat -pejabat pribumi, akan tetapi banyak orang dari kalangan bawah yang karena profesinya menjadikan mereka priyayi baru. Mereka dihormati seperti kaum priyayi tradisional. Banyak diantara mereka menyesuaikan diri dengan gaya hidup priyayi lama.
Ahimsa Sebagai Kewarganegaraan Kontestatif: Institusionalisasi dan Protes di Asia Selatan Guntur Ari Wibowo
Jurnal Pengetahuan Sosial dan Sejarah Vol. 2 No. 1 (2026): Pengetahuan Sosial dan Sejarah
Publisher : Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47574/jpss.v2i1.28

Abstract

This article examines how Ahimsa was institutionalized as a discourse of nonviolent citizenship in India and how this repertoire resonates in recent South Asian protest movements. Using qualitative document analysis and directed content analysis, the study analyzes Gandhian interpretations of Ahimsa and Satyagraha, Indian education policy documents, curriculum frameworks, and recent scholarly studies on civic resistance. The analysis traces three linked processes: moral translation, institutional transmission, and civic enactment. The findings show that Gandhi recast Ahimsa from a religious ethic into an active political repertoire through Satyagraha. Postcolonial institutions, especially education policy, then preserved Ahimsa as a normative language of citizenship. Recent protests in India, especially the farmers' movement and Shaheen Bagh, continued to use nonviolent repertoires while adapting them to gendered leadership, constitutional claim-making, and digital circulation. Comparative evidence from Bangladesh and Nepal further shows that youth-led civic resistance now relies heavily on networked communication, even when its moral language is not explicitly Gandhian. The article concludes that Ahimsa now operates less as a fixed personal trait than as a contested public language of nonviolent citizenship, strongest institutionally in India and echoed selectively elsewhere in South Asia.