Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PROSES PEMERIKSAAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH KOTA LANGSA TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS SARAH FADHILLA
PREMISE LAW JURNAL Vol 10 (2019): VOLUME 10 TAHUN 2019
Publisher : PREMISE LAW JURNAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.285 KB)

Abstract

Dosen Pembimbing:1. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum2. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum3. Notaris Dr. Suprayitno, SH, MKnĀ Notarial authority to make evidence has caused the deeds he draws to be perfectso that it will not decrease/eliminate their authenticity. People should trust a notary;therefore he has to be monitored. Regional Supervisory Council (MPD) is established bythe Minister to supervise a notary in doing his job in the first phase. There are someviolations against UUJN and KEN done by some of the notaries at Langsa; therefore, theMPD of Langsa plays an important role in decreasing the number of violations. Theresearch problems are how about the regulation on the process of examining notaries byMPD toward their violations, how about the practice of examining them, and how aboutthe procedure of MPD in recommending sanction for MPW on notaries who violateagainst their job.The result of the research shows that the regulation on the process of examininga notary by MPD is stipulated in UUJN, Permenkumham No. M.02.PR.08.10/2004,Permenkumham No. 40/2015, and Kepmenkumham No. M.39-PW.07.10/2004. Inpractice, MPD of Langsa examines and supervises notaries by visiting their offices orwaiting for their regular report. It is found that there are 4 (four) violations having beenexamined by MPD of Langsa in the period of 2015-2018. MPD of Langsa makes a reportregularly and incidentally to MPW of Aceh Province about what has happened in thefield, along with recommendation for sanction on notaries who have violated againsttheir job. The conclusion is that there are many regulations on examining a notary. MPDof Langsa has examined and supervised notaries even though they are not maximal. Itsalso reports about what has happened in the field, along with recommendation ofsanction on notaries who have violated their job. It is recommended that the Governmentestablish independent MPD. MPD of Langsa should develop and supervise regularly anddirectly. It should also be objective in giving recommendation about sanction imposed onnotaries.Keywords: Regional Supervisory Council, Violation against Job Implementation,Examining Notary
Gambaran Penggunaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Oleh Dokter Gigi Muda Di RSGM Unsyiah Herwanda Herwanda; Liana Rahmayani; Sarah Fadhilla
Cakradonya Dental Journal Vol 8, No 2 (2016): Desember 2016
Publisher : FKG Unsyiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.989 KB)

Abstract

Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya. Pentingnya mendapatkan informed consent dalam kedokteran gigi semakin diakui untuk membuat rasa aman dalam tindakan medis pada pasien dan sebagai pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya apabila timbul akibat yang tidak dikehendaki. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran penggunaan persetujuan tindakan medis (informed consent) oleh dokter gigi muda di RSGM Unsyiah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain cross sectional. Metode pengambilan subjek dilakukan dengan teknik total sampling yang melibatkan 259 subjek yang merupakan dokter gigi muda di RSGM Unsyiah. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat ukur untuk mengetahui gambaran penggunaan informed consern oleh dokter gigi muda di RSGM Unsyiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian yang menggunakan informed consent dengan kriteria baik adalah sebanyak 246 orang (95,0%), kriteria sedang sebanyak 12 orang (4,6%), dan kriteria buruk sebanyak 1 orang (0,4%).
Gambaran Penggunaan Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Oleh Dokter Gigi Muda Di RSGM Unsyiah Herwanda Herwanda; Liana Rahmayani; Sarah Fadhilla
Cakradonya Dental Journal Vol 8, No 2 (2016): Desember 2016
Publisher : FKG Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya. Pentingnya mendapatkan informed consent dalam kedokteran gigi semakin diakui untuk membuat rasa aman dalam tindakan medis pada pasien dan sebagai pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya apabila timbul akibat yang tidak dikehendaki. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran penggunaan persetujuan tindakan medis (informed consent) oleh dokter gigi muda di RSGM Unsyiah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain cross sectional. Metode pengambilan subjek dilakukan dengan teknik total sampling yang melibatkan 259 subjek yang merupakan dokter gigi muda di RSGM Unsyiah. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat ukur untuk mengetahui gambaran penggunaan informed consern oleh dokter gigi muda di RSGM Unsyiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian yang menggunakan informed consent dengan kriteria baik adalah sebanyak 246 orang (95,0%), kriteria sedang sebanyak 12 orang (4,6%), dan kriteria buruk sebanyak 1 orang (0,4%).