Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan Ilegal Gas Bumi : Studi di Sumatera Selatan Iyan Nasriyan
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 9 No 02 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.262 KB) | DOI: 10.25134/logika.v9i02.2456

Abstract

The author conducted this research with the aim of analyzing illegal mining law enforcement in South Sumatra. The method used in this research is normative juridical, which is done by examining library materials or secondary data. The results of this study Illegal oil mining is one of the problems in the oil and gas sub sector which is currently still a challenge for the government. In Law Number 22 of 2009 concerning Oil and Gas has been regulated, activities that do not have licenses in upstream and downstream oil and gas business activities as stipulated in the laws and regulations are categorized as criminal acts.Keywords: Illegal Mining; Gas and Earth; ViolationAbstrakPenulis melakukan penelitian ini yaitu dengan tujuan menganasisis penegakan hukum penambangan illegal di Sumatra Selatan . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini Penambangan minyak ilegal merupakan salah satu permasalahan dalam sub sektor migas yang saat ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Migas telah diatur, kegiatan yang tidak memiliki izin dalam kegiatan usaha hulu dan hilir migas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindakan pidana.Kata Kunci : Penambangan Ilegal; Gas dan Bumi; Pelanggaran
Asas Kepastian Hukum dalam Penyelengaraan Perpajakan di Indonesia Iyan Nasriyan
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10 No 02 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.855 KB) | DOI: 10.25134/logika.v10i02.2402

Abstract

Law is a regulation made by an authorized institution to regulate public order. A realistic approach to law is legal certainty. The purpose of this research is to find out the principle of legal certainty that plays a role in the administration of taxation in Indonesia. The research method used by the author is Normative Juridical, with data collection tools through literature study. The results showed that legal certainty is "sicherkeit des Rechts selbst" (certainty about the law itself). A law must be certain because with certain things it can be used as a measure of truth and for the achievement of legal objectives that demand peace, tranquility, welfare and order in society as well as legal certainty must be able to guarantee public welfare and guarantee justice for the community.Keywords: Principle of Legal Certainty, taxation AbstrakHukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur ketertiban masyarakat. Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Asas kepastian hukum berperan dalam penyelenggaraan perpajakan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif, dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kepastian hukum adalah “sicherkeit des Rechts selbst” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Suatu hukum harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.Kata Kunci : Asas Kepastian Hukum, perpajakan