Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Permohonan Kepailitan demi Kepentingan Umum dalam Persperktif Asas Kepentingan Umum Hilda Ainy Apriliany
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 10 No 02 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.033 KB) | DOI: 10.25134/logika.v10i02.2401

Abstract

AbstractThe public interest is the interest of the Nation, the State, and society that must be realized by the government and used as much as possible for the prosperity of the people. The public interest still raises many interpretations in society. There are no clear boundaries or characteristics regarding the development criteria for the public interest as stipulated in the legislation. Basically the public interest must meet 2 criteria, namely what the activity is intended for and can provide benefits to the community. In the public interest, state law is not bound by a country's territorial boundaries because the law adjusts to all circumstances and events that involve a public interest. Including the national and state interests as well as the common interests of the people, taking into account social, political, psychological aspects based on the principles of National Development by heeding National Resilience and Archipelago Insight. The principle of public interest The principle that bases itself on the authority of the state to protect and regulate the interests in people's lives.Keywords: Bankruptcy, Principle of Public Interest, National Resilience AbstrakKepentingan umum adalah kepentingan Bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kepentingan umum masih menimbulkan banyak penafsiran dalam masyarakat. Tidak ada batasan atau karakteristik yang jelas mengenai kriteria pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pada hakekatnya kepentingan umum harus memenuhi 2 kriteria yaitu kegiatan tersebut ditujukan untuk apa dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepentingan umum, hukum negara tidak terikat pada suatu batas-batas wilayah suatu negara karena hukum menyesuaikan diri sama semua keadaan maupun kejadian yang menyangkut suatu kepentingan masyarakat. Termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara. Asas kepentingan umum asas yang  mendasarkan diri pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat.Kata Kunci : Pailit, Asas Kepentingan umum, Ketahanan Nasional
Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara pada Kawasan Hutan di Kalimantan Timur Hilda Ainy Apriliany
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 11 No 01 (2020)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4836.127 KB) | DOI: 10.25134/logika.v11i01.2535

Abstract

The purpose of this research is how do the laws and regulations governing coal mining reclamation obligations conform to the principles of forest protection? And how the implementation of the legislation regarding the reclamation of coal mines in the forest area in East Kalimantan. The research method used is normative juridical. The results of the study are that the implementation of the laws and regulations concerning the reclamation of coal mines in the forest area in East Kalimantan is not good. This is due to the choice of reclamation obligations that have consequences for forest loss. The East Kalimantan Provincial Government has not made efforts to improve regulations, including weak supervision of coal mining companies. The practice of reclamation as an obligation is not carried out properly and occurs in almost all districts / cities that have coal mining areas in the forest area.Keywords: mining reclamation; ForestAbstrakTujuan penelitian yaitu bagaimana pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban reklamasi pertambangan batubara memiliki kesesuaian dengan prinsip perlindungan hutan? Dan bagaimana implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tambang batubara di area kawasan hutan di Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative. Hasil penelitian adalah implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tam- bang batubara di area kawasan hutan di Kaltim tidak baik. Hal ini disebabkan adanya pilihan- pilihan kewajiban reklamasi yang berkonsekuensi hilangnya hutan. Pemerintah Provinsi Kaltim tidak melakukan upaya-upaya perbaikan aturan termasuk lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara. Praktik reklamasi sebagai kewajiban tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota yang memiliki area pertambangan batubara di kawasan hutan.Kata Kunci : reklamasi pertambangan; kawasan hutan