Garuda - Garba Rujukan Digital

Indonesian Online Shopping Practices in the COVID-19 Pandemic Era: A Study of Culture and Cyber Security Law Radius Setiyawan; Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Jurnal Hukum Novelty Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v12i01.a16944

Introduction to the Problems: The condition during COVID-19 that made people doing more activities at home drove the increase in spending intensity. This condition referred to a new normal. Online shopping has long been a habit for some people because of the convenience provided. In conditions of increasing online shopping activities certainly have implications for the communityâ€”online shopping practices of Indonesian people in the Covid-19 pandemic era, with an approach and cybersecurity.Purpose/ Objective Study: This research aims to examine the relationship between online shopping practices of the Indonesian people in the Covid-19 pandemic era.Design/Methodology/Approach: With an approach to the study of culture and cybersecurity, with integration between culture studies, economy, and digital law studies.Findings: This research finds that massive online shopping practices in Indonesia have implications for social vulnerability. In a cultural context, people could get caught up in alienation. Online shopping activities as productive work (work to make commodities) alienate humans, four sides humans from themselves, productive work objects (instruments and productive work objects), and products consumed. While in the context of security, there was a risk of using misused personal data. It was necessary to ratify the Law of Personal Data Security as a legal regulation mechanism for sanctions for the data privacy misused in.Paper Types: Research article

Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan Sami an Sami an; Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Media of Law and Sharia Vol 2, No 4: September 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Penelititian ini bertujuan mendiskripsikan penyalahgunaan kekuasaan oleh kaum blater di daerah otonomi bangkalan dimana dalam penelitian ini menganalisis tentang jaringan politk oligarki di bangkalan beserta sebab dan akibat hukum yang timbul dari praktek oligark tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian Social-Legal.sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah studi kasus KH Fuad Amin . menginterpretasi data secara deskriptif menggunakan pendekatan sosiologi legal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam terhadap jabatan di daerah bangkalan yaitu: (1)politik oligarki ; (2) pelanggaran Ham; (3) korupsi; (4) hegemoni kelas sosial;. Rumusan Berdasarkan Fakta yang dibahas selama penelitian ini adalah 1.Pertanggung jawaban hukum Oligarki dikalangan pebisnis,pemerintah dan aparat di kabupaten bangkalan 2.Analisis politik hokum dan budaya hukum menguatnya oligarki di Kabupaten Bangkalan.Simpulan penelitian ini adalah mengembalikan peran pemerintahan daerah dibangkalan berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta menghilangkan hegemoni kelas sosial dalam politik hukum dan budaya hukum terhadap sistem demokrasi di pemerintahan kabupaten bangkalan

PILPRES RI 2019 DAN ANCAMAN SPYING ELECTION DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v2i2.1244

Muncul modus operandi baru dari kegiatan mata-mata (spying) dalam bentuk intervensi terhadap hasil pemilihan Presiden (presidential election), yang bisa disebut sebagai spying election, merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan dan keamanan negara di era globalisasi ini. Isu hukum yang diangkat pada penelitian hukum ini adalah: (1). Apakah spying election merupakan melanggar hukum internasional dan hukum Indonesia ? (2) Bagaimana mekanisme hukum untuk menindak terhadap kejahatan spying election?. Penulisan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil Penelitian ini adalah: (1). Sebagai bagian dari pelanggaran hukum internasional dan hukum nasional, kegiatan spying hanya boleh digunakan sebagai strategi pada masa perang. Sehingga dengan tipologi pelanggaran yang ada, jelas spying election merupakan salah satu kejahatan terhadap kedaulatan dan keamanan negara yang itu telah jelas diatur dalam Piagam PBB dan perjanjian internasional lainnya dan termasuk dalam KUHP milik Indonesia; (2). kejahatan spy yang masih terbatas dalam KUHP sebagai kejahatan selama masa perang, dan tidak diakomodirnya spying election dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 yang tidak dijelaskan secara spesifik perlu diantisipasi oleh pemerintah RI dan parlemen untuk membuat peraturan hukum yang mengakomodir pelaku kejahatan tersebut untuk diadili di Indonesia dan agar tidak terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden RI pada 2019 mendatang.

Pertanggungjawaban Agresi Militer Rusia Terhadap Ukraina Di Wilayah Donbass Fikri Iman Firmansyah; Satria Unggul Wicaksana Prakasa
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i2.885

Rusia melancarkan agresi ke Ukraina serta mengadakan serbuan dari segala penjuru. Hal ini dianggap sebagai " Perang Putin" oleh semua negara. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Rusia terhadap Ukraina akibat perbuatan agresi yakni harus reparasi atau pemulihan terhadap negara yang menjadi korban negara aggressor. Konflik ini belum diakui secara resmi sebagai kejahatan terhadap perdamaian internasional. Negara Ukraina dianggap sebagai korban agresi menurut hukum internasional meskipun agresi kepada Ukraina merupakan pelanggaran nyata terhadap piagam pbb serta statuta roma. Permasalahan utama yang akan dikaji ada dua : (1)Bagaimana pertanggungjawaban secara individu dan kolektif ( sebagai negara) terkait agresi ini. (2) Mekanisme ajudikasi dan non ajudikasi dari kejahatan agresi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan agresi militer Rusia terhadap Ukraina beserta implikasi hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah Sosio-Legal. Untuk menuntut Putin dan para pemimpin politik dan militer Rusia lainnya di pengadilan kriminal internasional memiliki hambatan dari sisi hukum maupun politik. Pengadilan Kriminal Internasional tidak memiliki data terkait kejahatan agresi, serta penarikan diri Rusia dari Pengadilan Kriminal Internasional mampu mereduksi yurisdiksi ICC. Alternatif lain diupayakan yakni pengadilan ad hoc karena kejahatan agresi erat kaitannya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang. Atau dengan dilakukannya praktik penerapan yurisdiksi universal untuk mengadili pelaku kejahatan agresi.

Forestry Sector Corruption and Oligarchy: A Case Study of the Laman Kinipan Indigenous People, Central Kalimantan Satria Unggul Wicaksana Prakasa; Achmad Hariri; Samsul Arifin; Asis Asis
Unnes Law Journal Vol 8 No 1 (2022): Promoting Law, Justice and Security in Indonesia and the World
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v8i1.55904

Corruption is a serious problem in the rule of law development and sustainable development efforts. Law enforcement for weak environmental destroyers. On the other hand, the corruption process that is conducted involves a very strong power network and has impunity. This paper used a socio-legal based legal research method. Corruption in the forestry sector in Indonesia not only harms the state financially, but also creates environmental degradation that has an impact on human rights violations for the Laman Kinipan indigenous people. The Laman Kinipan indigenous people as victims of environmental damage have the right to get a solution from the perspective of being victims of environmental damage, both in the context of criminology, access to responsibility and accountability for environmental damage, then the impact of community sociology recovery, ensuring for perpetrators of environmental damage receive appropriate sanctions, as well as recovery in a collective sense. An effective anti-corruption mechanism with programs and compliance intended for business people and the government in preventing bribery corruption in the licensing sector, especially for PT.SML and the concession management circle at Laman Kinipan. Strengthening the concept of strict liability is a very strategic option in this era of industrialization to prevent environmental damage from corruption in the forestry sector.

Forestry Sector Corruption and Oligarchy: A Case Study of the Laman Kinipan Indigenous People, Central Kalimantan Satria Unggul Wicaksana Prakasa; Achmad Hariri; Samsul Arifin; Asis Asis
Unnes Law Journal Vol. 8 No. 1 (2022): April, 2022
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v8i1.37359

Corruption is a serious problem in the rule of law development and sustainable development efforts. Law enforcement for weak environmental destroyers. On the other hand, the corruption process that is conducted involves a very strong power network and has impunity. This paper used a socio-legal based legal research method. Corruption in the forestry sector in Indonesia not only harms the state financially, but also creates environmental degradation that has an impact on human rights violations for the Laman Kinipan indigenous people. The Laman Kinipan indigenous people as victims of environmental damage have the right to get a solution from the perspective of being victims of environmental damage, both in the context of criminology, access to responsibility and accountability for environmental damage, then the impact of community sociology recovery, ensuring for perpetrators of environmental damage receive appropriate sanctions, as well as recovery in a collective sense. An effective anti-corruption mechanism with programs and compliance intended for business people and the government in preventing bribery corruption in the licensing sector, especially for PT.SML and the concession management circle at Laman Kinipan. Strengthening the concept of strict liability is a very strategic option in this era of industrialization to prevent environmental damage from corruption in the forestry sector.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search