<![CDATA[Pemeliharaan sungai merupakan salah satu upaya untuk melestarikan dan menjaga ketersediaan air, pemeliharaan dapat berupa normalisasi sungai. Hal inilah yang dilakukan oleh Dinas Pengairan Kabupaten Aceh Tenggara selaku pelaksana tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pengairan. Pengadaan barang/jasa perlu dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program pemerintahan yaitu memperoleh berang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu sesuai serta pengadaannya tepat waktu. Dalam rangka pelaksanaan normalisasi sungai kuta cingkam I, Dinas Pengairan Kabupaten Aceh Tenggara mengadakan kerjasama dengan CV. Aulia Beton, pembangunan ini tidak terlepas dari perjanjian kerja yang dituangkan dalam kontrak tertulis. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu bagaimana proses pelakasanaan perjanjian pemborongan apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanggung jawab para pihak, dan apakah pelaksanaan perjanjian pemborongan sudah sesuai dengan yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder serta data-data yang diperoleh setelah diadakannya survey kelapangan yang kemudian disusun secara sistematis untuk menggambarkan secara jelas hal-hal yang dipersoalkan dalam skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hubungan hukum diantara para pihak disebut dengan perjanjian pemborongan yang berupa Surat Perintah Kerja, pelaksanaan perjanjian pemborongan antara Dinas Pengairan Kabupaten Aceh Tenggara dengan CV. Aulia Beton secara formal tidak mengandung cacat hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana pelaksanaan pemborongan ini dilakukan dengan metode pelelangan umum secara pascakualifikasi. CV. Aulia Beton telah memenuhi kewajibannya tepat waktu seperti yang ditentukan dalam kontrak sehingga tidak ditemukan kendala yang timbul dan juga tidak terjadi perselisihan diantara para pihak dalam melaksanakan perjanjian pemborongan. Namun didalam kontrak terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pengguna jasa akan tetapi tidak ada tindak lanjut mengenai ketidakterlaksanaan kewajiban tersebut. Kata Kunci : Kontrak, Normalisasi Sungai, Perjanjian Pemborongan.]]>
