<![CDATA[Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melakukan pembangunan dalam berbagai bidang. Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan tersebut adalah pembuatan jalan raya Lanjutan Peningkatan Jalan Jurusan Bukit Martajam-Parlimbatan Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam pembangunan tersebut, yang bertindak sebagai pemberi pekerjaan adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara, sedangkan yang bertindak sebagai pemborong adalah PT. Putra El Khoir. Hubungan kerjasama kedua belah pihak dituangkan dalam surat perjanjian (kontrak) Nomor. 620/3525/PPK/2017. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan kontrak pembuatan jalan raya apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanggung jawab para pihak, dan bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul dalam kontrak pembuatan jalan raya. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif yang didukung penelitian empiris. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Bahan hukum sekunder ialah penjelasan dari bahan hukum primer dan tersier. Adapun bahan hukum primer dalam skripdi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dari skripsi ini yaitu bahwa kontrak pembuatan jalan raya ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, para pihak memiliki tanggung jawab masing-masing dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai pihak pemberi pekerjaan bertanggung jawab atas penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, mengawasi dan memerikasa pekerjaan dengan meminta laporan periodik dan melakukan pembayaran terhadap prestasi yang telah diselesaikan seratus persen dengan baik oleh penyedia jasa. Sedang PT. Putra El Khoir sebagai pihak penyedia jasa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal, melaporkan pelaksanaan secara periodik, menyerahkan hasil pekerjaan dan menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan. Penyelesiaan sengketa yang timbul didalam kontrak kerja pembuatan jalan raya dilakukan secara musyawarah namun apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesiakan menurut peraturan prosedur lembaga arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pemutus sengketa. Kata Kunci: Kontrak, Pengadaan Barang, Jalan Raya]]>
