<![CDATA[Konsep bisnis waralaba ini telah menjadi salah satu pusat perhatian sebagai bentuk terobosan pengembangan usaha. Mengingat usaha yang diwaralabakan adalah usaha-usaha yang telah teruji dan sukses dibidangnya, sehingga dianggap dapat “menjamin” mendatangkan keuntungan. Melalui konsep waralaba seseorang tidak perlu memulai usaha dari nol, karena telah ada sistem yang terpadu dalam waralaba, yang memungkinkan seorang penerima waralaba menjalankan usaha dengan baik. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana bentuk hubungan hukum dalam bisnis waralaba, bagaimana pengaturan hukum tentang perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata dan bagaimana analisis yuridis terhadap penyelesaian masalah perjanjian waralaba (franchise) pada Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.Kediri). Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skrispsi ini adalah metode yuridis normatif.Studi kasus yang dibahas adalah Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.Kediri.Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang meliputi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ataupun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwabentuk hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah selaku penerima lisensi atau izin untuk memanfaatkan dan menggunakan merek PRIMAGAMA dalam kegiatan usahanyauntuk menjadi franchise lanjutan atas Primagama Pare-Kediri.Perbuatan melawan hukum yang dilakuan Para Tergugat dalam kasus putusan 72/Pdt.G/2013/PN.Kediri adalah tindakan Tergugat II yang mengeluarkan surat tugas pada tanggal 16 Juli 2013 kepada pihak lain untuk menindaklanjuti Surat KeputusanTergugat I. Analisis Yuridis terhadap penyelesaian masalah perjanjian waralaba (franchise)pada Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.Kediri adalah permasalahan dalam Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PN.Kediri mengenai perjanjian waralaba antara Pemegang Hak Lembaga Bimbingan Belajar PT. Primagama adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yakni Pihak Pemegang Hak (franchisor) dengan Pihak Penggugat yang berawal dari dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 075/DIRUT/01.B/I/2013. Dalam hal ini pihak Turut Tergugat tidak memenuhi unsur perjanjian yakni adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri sehingga dapatlah disimpulkan bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang telah diajukan Penggugat dalam gugatannya.Pengalihan hak franchise antara Turut Tergugat kepada Penggugat tidaklah sah dan berkekuatan hukum. Kata Kunci : Perjanjian, Waralaba, Hukum Perdata]]>
