Catur Budi Wiati
Balai Besar Penelitian Dipterokarpa

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

BIAYA INVESTASI LANGSUNG PENGELOLAAN HUTAN DENGAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM JALUR (TPTJ) OLEH PT INTRACAWOOD MANUFACTURING DI KALIMANTAN TIMUR Catur Budi Wiati; Karmilasanti Karmilasanti
Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol 7, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Dipterokarpa
Publisher : Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jped.2013.7.2.75-84

Abstract

Pelaksanaan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) diharapkan dapat menjawab permasalahan menurunnya produktivitas hutan di Indonesia. Di sisi lain, besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan system silvikultur ini membutuhkan komitmen yang tinggi dari perusahaan, mengingat belum adanya kepastian besarnya keuntungan perusahaan jika melaksanakan TPTJ. Oleh karena itu, penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang biaya investasi langsung yang dilakukan PT Intracawood Manufacturing (PT IWM)  dalam pengelolaan hutan dengan sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) menjadi penting dilakukan. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis sekitar bulan Juni - Juli 2012 di PT IWM menunjukkan bahwa biaya investasi langsung dalam kegiatan TPTJ di PT IWM pada RKT 2011, tidak termasuk biaya tenaga kerja karyawan perusahaan yang melakukan pengawasan kegiatan ini, mencapai Rp 6.591.270 per Ha.
KAJIAN ATURAN ADAT PEMANFAATAN TANE' OLEN OLEH MASYARAKAT LOKAL DI DESA SETULANG KABUPATEN MALINAU, KALIMANTAN TIMUR Catur Budi Wiati
Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol 7, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Dipterokarpa
Publisher : Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jped.2013.7.2.123-130

Abstract

Keberadaan Tane Olen yang masih dipelihara dan dikelola secara bijaksana menunjukkan bahwa  masyarakat Desa Setulang memiliki suatu aturan adat dalam pemanfaatannya. Keberadaan aturan adat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan mencerminkan pentingnya keberadaan sumberdaya hutan bagi masyarakat lokal. Penelitian yang dilakukan antara April – Mei 2012 di Desa Setulang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur ini bertujuan untuk menginformasikan hasil identifikasi hukum adat dalam pemanfaatan Tane’ Olen oleh masyarakat Desa Setulang. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan adat pemanfaatan Tane’ Olen yang dimiliki masyarakat Desa Setulang sangat dipengaruhi oleh aturan adat leluhur mereka dari suku Dayak Kenyah Oma’ Longh saat masih di Long Sa’an, hulu Sungai Pujungan, Kabupaten Malinau. Aturan adat tersebut berupa aturan pembatasan pemanfaatan Tane’ Olen agar seluruh masyarakat Desa Setulang dapat memperoleh manfaatnya secara adil dan berkelanjutan.
KAJIAN PELAKSANAAN PELELANGAN KAYU MERANTI DI KALIMANTAN TIMUR Catur Budi Wiati
Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol 7, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Dipterokarpa
Publisher : Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jped.2013.7.1.19-28

Abstract

Kebijakan pelelangan kayu termasuk kayu meranti telah mengalami beberapa kali perubahan dari SK Menhut No. 319/Kpts-II/1997 direvisi menjadi Permenhut No. P.02/Menhut-II/2005, dan yang terakhir menjadi Permenhut No. P.48/Menhut-II/2006, dengan harapan dapat mempercepat proses pelelangan kayu. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelelangan kayu meranti di Kalimantan Timur sekaligus untuk mengetahui permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memperoleh pendapatan sekitar Rp 35 milyar pada tahun 2006 dan Rp 17 milyar pada tahun 2007 dari hasil pelelangan kayu termasuk meranti di KPKNL Samarinda. Nilai ini tidak termasuk nilai lelang barang-barang bukan kayu seperti kapal  motor dan truk. Namun demikian pelaksanaan pelelangan kayu di Kalimantan Timur masih tidak berjalan maksimal karena ketiadaan pendanaan untuk menangani masalah illegal logging, terbatasnya jumlah PPNS di  institusi kehutanan dan lemahnya koordinasi antar institusi yang menangani pelelangan kayu.
BIAYA INVESTASI LANGSUNG PENGELOLAAN HUTAN DENGAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM JALUR (TPTJ) OLEH PT INTRACAWOOD MANUFACTURING DI KALIMANTAN TIMUR Catur Budi Wiati; Karmilasanti Karmilasanti
Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol 7, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Dipterokarpa
Publisher : Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jped.2013.7.2.75-84

Abstract

Pelaksanaan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) diharapkan dapat menjawab permasalahan menurunnya produktivitas hutan di Indonesia. Di sisi lain, besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan system silvikultur ini membutuhkan komitmen yang tinggi dari perusahaan, mengingat belum adanya kepastian besarnya keuntungan perusahaan jika melaksanakan TPTJ. Oleh karena itu, penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang biaya investasi langsung yang dilakukan PT Intracawood Manufacturing (PT IWM)  dalam pengelolaan hutan dengan sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) menjadi penting dilakukan. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis sekitar bulan Juni - Juli 2012 di PT IWM menunjukkan bahwa biaya investasi langsung dalam kegiatan TPTJ di PT IWM pada RKT 2011, tidak termasuk biaya tenaga kerja karyawan perusahaan yang melakukan pengawasan kegiatan ini, mencapai Rp 6.591.270 per Ha.
KAJIAN ATURAN ADAT PEMANFAATAN TANE' OLEN OLEH MASYARAKAT LOKAL DI DESA SETULANG KABUPATEN MALINAU, KALIMANTAN TIMUR Catur Budi Wiati
Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol 7, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Dipterokarpa
Publisher : Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jped.2013.7.2.123-130

Abstract

Keberadaan Tane Olen yang masih dipelihara dan dikelola secara bijaksana menunjukkan bahwa  masyarakat Desa Setulang memiliki suatu aturan adat dalam pemanfaatannya. Keberadaan aturan adat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan mencerminkan pentingnya keberadaan sumberdaya hutan bagi masyarakat lokal. Penelitian yang dilakukan antara April – Mei 2012 di Desa Setulang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur ini bertujuan untuk menginformasikan hasil identifikasi hukum adat dalam pemanfaatan Tane’ Olen oleh masyarakat Desa Setulang. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan adat pemanfaatan Tane’ Olen yang dimiliki masyarakat Desa Setulang sangat dipengaruhi oleh aturan adat leluhur mereka dari suku Dayak Kenyah Oma’ Longh saat masih di Long Sa’an, hulu Sungai Pujungan, Kabupaten Malinau. Aturan adat tersebut berupa aturan pembatasan pemanfaatan Tane’ Olen agar seluruh masyarakat Desa Setulang dapat memperoleh manfaatnya secara adil dan berkelanjutan.
KAJIAN PELAKSANAAN PELELANGAN KAYU MERANTI DI KALIMANTAN TIMUR Catur Budi Wiati
Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol 7, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Dipterokarpa
Publisher : Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jped.2013.7.1.19-28

Abstract

Kebijakan pelelangan kayu termasuk kayu meranti telah mengalami beberapa kali perubahan dari SK Menhut No. 319/Kpts-II/1997 direvisi menjadi Permenhut No. P.02/Menhut-II/2005, dan yang terakhir menjadi Permenhut No. P.48/Menhut-II/2006, dengan harapan dapat mempercepat proses pelelangan kayu. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelelangan kayu meranti di Kalimantan Timur sekaligus untuk mengetahui permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memperoleh pendapatan sekitar Rp 35 milyar pada tahun 2006 dan Rp 17 milyar pada tahun 2007 dari hasil pelelangan kayu termasuk meranti di KPKNL Samarinda. Nilai ini tidak termasuk nilai lelang barang-barang bukan kayu seperti kapal  motor dan truk. Namun demikian pelaksanaan pelelangan kayu di Kalimantan Timur masih tidak berjalan maksimal karena ketiadaan pendanaan untuk menangani masalah illegal logging, terbatasnya jumlah PPNS di  institusi kehutanan dan lemahnya koordinasi antar institusi yang menangani pelelangan kayu.