Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Komunikasi Organisasi pada Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Thoriq Ramadani
Jurnal Komunikasi Vol 14, No 2 (2020): September
Publisher : Jurusan Ilmu Komunikasi UTM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ilkom.v14i2.7076

Abstract

Penelitian bertujuan mengetahui iklim komunikasi organisasi dan strategi komunikasi pada Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Metode yang digunakan adalah  paradigma kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap key informants dan data sekunder dengan melakukan peninjauan literatur. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa iklim komunikasi organisasi pada faktor pimpinan, memberikan motivasi kepada bawahan untuk menjalankan pekerjaan dengan baik. Pada faktor tingkah laku pegawai, masih terkotak-kotak antar generasi, antar Bagian, dan beberapa orang belum berkomunikasi secara dua arah dengan baik. Pada tingkah laku kelompok kerja terkotak-kotak antar Bagian. Faktor eksternal organisasi, penurunan anggaran memiliki efek terhadap produktivitas kerja. Strategi komunikasi, komunikator adalah pimpinan yang dapat mempersatukan seluruh pegawai. Target yang ditetapkan adalah seluruh pegawai. Pesan yang disusun berisi kebijakan. Media yang digunakan aplikasi WhatsApp dan e-mail. Saluran komunikasi yang digunakan kelompok melalui rapat Biro, rapat Bagian, antar pribadi seperti e-mail, telepon, WhatsApp, dan Short Message Service (SMS). Efek yang diharapkan adalah keguyuban.
Komunikasi Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Pengalihan Pejabat Fungsional Bidang Penelitian Thoriq Ramadani; Eviana D Sofyaningrum
JURNAL APARATUR Vol 6, No 2 (2022): Jurnal Aparatur
Publisher : Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52596/ja.v6i2.161

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 mengamanatkan pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan juga diikuti dengan pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS), perlengkapan, pembiayaan, dan aset yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dan menjadi PNS, perlengkapan, pembiayaan, dan aset Badan Riset Inovasi Nasional. Penelitian ini membahas penggambaran komunikasi organisasi yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada pengalihan Pejabat Fungsional bidang Penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada komunikasi organisasi pada pengalihan Pejabat Fungsional bidang Penelitian dari Kementerian ESDM ke BRIN. Penelitian mengungkapkan komunikasi organisasi Kementerian ESDM dalam Pengalihan Pejabat Fungsional bidang Penelitian sudah dilakukan. Hal ini terlihat dari komunikasi organisasi untuk menyampaikan pandangan, pikiran, dan gagasan dalam Pengalihan Pejabat Fungsional bidang Penelitian menggunakan sarana pertanyaan dan jawaban yang efektif, sehingga memudahkan saat dialog dan sosialisasi. Komunikasi organisasi untuk membagikan informasi dilakukan melalui arahan Sekretaris Jenderal, pertemuan Bersama instansi terkait, dan Focus Group Discussion. Pada komunikasi organisasi untuk menjelaskan perasaan dan emosi, terlihat dengan mendengarkan perasaan dan emosi Pejabat Fungsional bidang Penelitian, termasuk membuka komunikasi untuk mendengarkan keluhan-keluhan. Komunikasi organisasi sebagai bentuk koordinasi dalam pengalihan Pejabat Fungsional bidang Penelitian, terlihat terstruktur, dua arah, dan sangat dinamis. 
The Implementation of Public Communication Management Policy at Ministry of Energy and Mineral Resources: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Komunikasi Publik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: The Implementation Thoriq Ramadani
Jurnal Borneo Administrator Vol. 15 No. 1 (2019): April 2019
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1231.234 KB) | DOI: 10.24258/jba.v15i1.369

Abstract

Management of public communication plays significant role in a government. The implementation of well-made management of public communication can be a means to deliver government policies both as programs and achievements broadcasted to public. The purpose of this study was to determine the implementation of communication policy management at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM). The method used was a case study at the ESDM with analysis implementation by using used Edwards III model. Based on the analysis, it was found that the implementation of the public communication management policy at the Ministry of Energy and Mineral Resources was already underway, such as the availability of a planned public communication strategy, and indicators of success in the mass media which were not only numerous but also positive and neutral quality, so that negative coverage could be minimized. Besides, the support of Officials and Implementers, Standard Operating Procedures (SOP), and creative content through hashtags related to the Energy and Mineral Resources sector could also increase the social media followers. Keywords: Policy, Implementation, Communication Management, Public Communications Abstrak Pengelolaan komunikasi publik merupakan hal penting dalam sebuah pemerintahan. Implementasi kebijakan tentang pengelolaan komunikasi publik yang telah dibuat, sebagaimana pengelolaan komunikasi publik menjadi sarana penyampaian kebijakan Pemerintah, baik itu program maupun capaian yang disampaikan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan komunikasi publik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Metode yang digunakan adalah studi kasus pada Kementerian ESDM dengan analisis implementasi kebijakan pengelolaan komunikasi publik dengan model Edwards III. Berdasarkan hasil analisa ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan komunikasi publik di Kementerian ESDM sudah berjalan, seperti adanya strategi komunikasi publik yang terencana, indikator keberhasilan berupa pemberitaan di media massa yang tidak hanya banyak tapi juga kualitasnya yang positif dan netral, sehingga pemberitaan negatif dapat diminimalisir. Selain itu, dukungan Pejabat dan Pelaksana, Standard Operating Procedure (SOP), dan konten-konten kreatif melalui tanda pagar (tagar) yang terkait sektor ESDM dapat meningkatkan jumlah pengikut media sosial. Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Pengelolaan Komunikasi; Komunikasi Publik