Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)
Tri Rini Puji Lestari
Pusat Pengkajian Pengolah Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Religion Humanities Education Health Professions Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen Lestari, Tri Rini Puji
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1523

Abstract

Consuming unsafe food can endanger the health and lives of consumers. But until now, the circulation of unsafe food is still a problem for Indonesia. Even though the provisions regarding food safety have been regulated in the Law on Food and the Law on Health. This paper uses a literature study. The analysis uses theories and concepts in the literature as the main object to answer questions related to the conditions of the implementation of food safety in Indonesia and various factors that need to be considered in the implementation of food security so that the rights of the community as consumers can be protected. The findings show that at this time Indonesia adheres to multiple agency systems where the application of this system involves a long bureaucratic path and prone to the occurrence of sector egos in the implementation of food security. There are five technical factors recommended by the WHO in providing safe food, namely: maintaining cleanliness, preventing pollution, storing food at safe temperatures, heating food at the right temperature, and using water and raw materials that are safe for consumption. Guaranteed implementation of protection for the community from unsafe food is a major factor that must always be sought by all parties concerned.AbstrakMengonsumsi pangan yang tidak aman dapat membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen. Namun, hingga saat ini peredaran pangan yang tidak aman masih menjadi permasalahan bagi Indonesia. Meskipun ketentuan mengenai keamanan pangan sudah diatur dalam Undang- Undang (UU) tentang Pangan dan UU tentang Kesehatan. Tulisan ini menggunakan studi pustaka. Analisis menggunakan teori dan konsep pada literatur sebagai objek utama untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana kondisi penyelenggaraan keamanan pangan di Indonesia dan berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan keamanan pangan agar hak masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi. Hasil temuan menunjukkan bahwa saat ini Indonesia menganut multiple agency system di mana penerapan sistem ini melibatkan jalur birokrasi yang panjang dan rawan terjadinya ego sektoral dalam penyelenggaraan keamanan pangan. Ada lima faktor teknis yang direkomendasikan oleh WHO dalam penyediaan pangan yang aman, yaitu: menjaga kebersihan, mencegah terjadinya pencemaran, menyimpan makanan pada suhu yang aman, memanaskan makanan pada suhu yang tepat, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman dikonsumsi. Jaminan terselenggaranya perlindungan bagi masyarakat dari pangan yang tidak aman merupakan faktor utama yang harus selalu diupayakan oleh semua pihak terkait.
Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen Lestari, Tri Rini Puji
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1523

Abstract

Consuming unsafe food can endanger the health and lives of consumers. But until now, the circulation of unsafe food is still a problem for Indonesia. Even though the provisions regarding food safety have been regulated in the Law on Food and the Law on Health. This paper uses a literature study. The analysis uses theories and concepts in the literature as the main object to answer questions related to the conditions of the implementation of food safety in Indonesia and various factors that need to be considered in the implementation of food security so that the rights of the community as consumers can be protected. The findings show that at this time Indonesia adheres to multiple agency systems where the application of this system involves a long bureaucratic path and prone to the occurrence of sector egos in the implementation of food security. There are five technical factors recommended by the WHO in providing safe food, namely: maintaining cleanliness, preventing pollution, storing food at safe temperatures, heating food at the right temperature, and using water and raw materials that are safe for consumption. Guaranteed implementation of protection for the community from unsafe food is a major factor that must always be sought by all parties concerned.AbstrakMengonsumsi pangan yang tidak aman dapat membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen. Namun, hingga saat ini peredaran pangan yang tidak aman masih menjadi permasalahan bagi Indonesia. Meskipun ketentuan mengenai keamanan pangan sudah diatur dalam Undang- Undang (UU) tentang Pangan dan UU tentang Kesehatan. Tulisan ini menggunakan studi pustaka. Analisis menggunakan teori dan konsep pada literatur sebagai objek utama untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana kondisi penyelenggaraan keamanan pangan di Indonesia dan berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan keamanan pangan agar hak masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi. Hasil temuan menunjukkan bahwa saat ini Indonesia menganut multiple agency system di mana penerapan sistem ini melibatkan jalur birokrasi yang panjang dan rawan terjadinya ego sektoral dalam penyelenggaraan keamanan pangan. Ada lima faktor teknis yang direkomendasikan oleh WHO dalam penyediaan pangan yang aman, yaitu: menjaga kebersihan, mencegah terjadinya pencemaran, menyimpan makanan pada suhu yang aman, memanaskan makanan pada suhu yang tepat, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman dikonsumsi. Jaminan terselenggaranya perlindungan bagi masyarakat dari pangan yang tidak aman merupakan faktor utama yang harus selalu diupayakan oleh semua pihak terkait.
PENDIDIKAN KEPERAWATAN: UPAYA MENGHASILKAN TENAGA PERAWAT BERKUALITAS Lestari, Tri Rini Puji
Jurnal Aspirasi Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.965 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v5i1.452

Abstract

Arrangements regarding the establishment and organization of nursing education are still not decisive and visible. As a result, general recognition of nursing as a profession and the number of nurses that dominates the health workforce have not been optimal. This paper uses descriptive qualitative analysis method as an approach to the study of literature. The purpose of this study is to determine the current condition of and the future hope for nursing education system, as to create quality nurses. Based on the results of the study, in order to create quality nurses there is a need for quality nursing education. It is because nursing education is an important process that every nurse must undertake. This is an effort for quality assurance of nursing education which required necessary standards of research and development of nursing education.
Evaluasi Kebijakan dan Strategi Penurunan Angka Stunting pada Tahun 2024 Lestari, Tri Rini Puji
Jurnal Aspirasi Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v16i1.4800

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan nasional penurunan stunting pada tahun 2024 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaiannya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan telaah kebijakan berbasis dokumen dan data sekunder dari kementerian dan lembaga terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen pada 2024, menandai kemajuan dari tahun sebelumnya. Strategi nasional berbasis lima pilar dan pendekatan holistis, integratif, tematik, and spasial (HITS) telah memberikan kontribusi signifikan, terutama melalui intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan dan kampanye edukasi. Namun, tantangan masih ditemukan dalam aspek koordinasi lintas sektor, keterbatasan tenaga kesehatan, pemanfaatan data yang belum optimal, serta kesenjangan antardaerah. Pembelajaran dari praktik terbaik, baik di dalam maupun luar negeri, menunjukkan bahwa penggunaan data real-time, digitalisasi intervensi, dan kolaborasi multisektor menjadi kunci keberhasilan. Untuk mendukung keberlanjutan kebijakan, direkomendasikan agar DPR RI, khususnya Komisi IX, memperkuat pengawasan anggaran, mendorong integrasi sistem pemantauan, dan memperluas cakupan edukasi masyarakat berbasis kearifan lokal guna mempercepat pencapaian target 18,8 persen pada tahun 2025 dan mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Pelayanan Rumah Sakit bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Enam Wilayah Indonesia) Lestari, Tri Rini Puji
Kesmas Vol. 5, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan kepada pasien miskin yang diberikan secara berbeda masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi tentang pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat miskin di enam wilayah Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitiannya adalah masyarakat miskin yang sedang dan/atau pernah mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit di enam wilayah Indonesia. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pasien miskin di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, umumnya memiliki tingkat kepuasan yang kurang memadai, di antaranya pada pelayanan administrasi yang dinilai rumit, berbelit, kurang informasi, petugas yang kurang ramah, tidak diberikan resep obat generik, dan pelayanan yang memakan waktu cukup lama. Selain itu, keharusan membayar uang muka juga menjadi penghalang bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. The differences in service delivery to poor patients often occurs. This study aimed to get information about health services provided by hospitals on poor communities in six regions of Indonesia. The research uses a qualitative approach with subjects of the study is the poor who are and/or never get the health services in hospitals in six regions of Indonesia. It experimental results showed that poorer patients in government hospitals or private hospitals, which generally have inadequate levels of satisfaction, among others the ministry assessed administrative complex, convoluted, ill-informed, less friendly officers, not given a prescription of generic drugs, and service that takes long enough. Besides, having to pay advances also became a barrier for the poor to health services in hospitals.
Implementasi Program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin di Nusa Tenggara Timur Lestari, Tri Rini Puji
Kesmas Vol. 3, No. 6
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga upaya pelayanan pengobatan untuk penduduk miskin tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang konsumsi, tetapi sebagai investasi untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi tentang akses penduduk miskin pada pelayanan rumah sakit melalui program Askeskin di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan kunci adalah pejabat di RSU Prof. DR. W.Z. Johannes NTT dan PT Askes cabang Kupang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa jumlah kartu yang diterbitkan tidak sesuai dengan realita jumlah maskin dan ada oknum tidak maskin yang menggunakan fasilitas Askeskin. Juga ditemukan beberapa obat yang tercantum dalam formularium Askeskin tidak tersedia pada saat dibutuhkan. Sehingga pasien miskin terpaksa diberi obat sejenis dari luar formularium dengan konsekuensi harga yang lebih mahal dan harus ditanggung oleh pihak rumah sakit karena tidak dapat diklaim. Selain itu, ketiadaan dukungan dana dari pemerintah daerah, mengakibatkan segala pembiayaan di luar pertanggungan Askeskin harus dibebankan pada rumah sakit penyelenggara pelayanan kesehatan. Public health improvement, especially for underprivilege, needs more attention. Health issues should not be considered as a matter of mere consumption. Health should be viewed as an investment in order to achieve welfare as one of many faces of human rights. This research was aim at gathering information on the improvement of health access at the hospital designated for under-privilege through Askeskin by PT Askes in East Nusa Tenggara (NTT). The research used qualitative approach with key informants of official at Prof. DR. W.Z. Johannes General Hospital of NTT and PT Askes Kupang branch. The research shows that the total number of distributed cards was not a reflection of the actual number of poor people and there were individuals that not fall into poor category using Askeskin facilities. There were also finding on drugs other than formularium, which brought it to an increase in price and the hospital has to be responsible for the additional cost for they could not claim it. Moreover, there were no financial support from local government, causing a delay on the payment other than Askeskin and the health service provider, e.i. hospital held responsible to it.
Analisis Kesehatan Kerja Pembantu Rumah Tangga di Surabaya Lestari, Tri Rini Puji
Kesmas Vol. 2, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perempuan pembantu rumah tangga (PRT) dipandang sebagai potret buram perempuan saat ini. Keberadaan PRT diselimuti oleh berbagai persoalan struktural seperti kemiskinan, diskriminasi, ideologi patriarki, feodalisme dan kelas. Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi kesehatan kerja PRT di Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kerja, beban kerja, dan beban tambahan yang diterima PRT menjadikan PRT disebut sebagai “pekerja yang serba bukan” karena posisi “marginal” dari status sekaligus posisi PRT. Selain itu, sampai saat in, di Surabaya PRT belum mendapat perlindungan hukum. Sebagai gambaran bahwa pekerjaan PRT masih belum dianggap sebagai profesi yang layak yang diatus secara khusus sebagaimana profesi-profesi yang lain. Housemaid (PRT) has been viewed as dark portrait of woman condition at the present. Structural problems such as poverty, discrimination, patriarchic ideology, feudalism and class conflict were surrounded PRT problem. The purpose of this study was to understand the health condition of PRT in Surabaya. The method used in this study was qualitative method by conducting in-depth interview to key informants. Result of this study indicates that capacities of work, work load, and additional burden of PRT its make PRT conceived of “worker whose none at all“ because of “marginal” position and status of PRT. Besides, there is no law protection for PRT in Surabaya and PRT job has not been viewed as a proper employment.
Pengendalian Malaria dalam Upaya Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals Lestari, Tri Rini Puji
Kesmas Vol. 7, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Provinsi Maluku Utara, malaria berada pada level endemi tinggi dengan total Annual Parasite Incidence (API) > 5‰ dan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembanganpengendalian penyakit malaria di Provinsi Maluku Utara dalam upaya percepatan pencapaian target 6C Millennium Development Goals (MDGs). Penelitian menggunakan metode studi kualitatif yang dilakukan pada informan terpilih meliputi petugas kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, petugas kesehatan Malaria Center, dan tokoh masyarakat pemerhati malaria. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 10 - 16 April 2011 dengan menggunakan metode wawancara mendalam. Ditemukan bahwa program pengendalian malaria telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, tetapi belum mampu secara efektif menurunkan angka kesakitan malaria sebab pengendalian yang dilakukan tidak komprehensif. Penanganan masih lebih banyak ditujukan untuk memutuskan mata rantai penularan pada manusia, sementara pada nyamuk sebagai "mesin perang" serta habitatnya belum tersentuh secara maksimal. Malaria is one of public health problem in North Maluku Province because endemic levels are high with a total Annual Parasite Incidence (API) > 5 ‰. The purpose of this study was to determine the development of malaria controlin North Maluku in order to accelerate the achievement of Millennium Development Goals (MDGs) target related to malaria 6C. The study design used is qualitative that been done on selected informants. Informants consisted of health workers in Departement of Health North Maluku Province, health official Malaria Center, and community leaders who observe malaria. Retrieval of data time is 10 - 16 April 2011 by in-depth interviews. It was found that malaria control programs have been implemented by the Departement of Health North Maluku Province, but have not been able to effectively reduce malaria morbidity. This is because malaria control is performed is not comprehensive. Handling is more directed to break the chain transmission to human, their habitats have not been touched up.
Kebijakan Pengendalian HIV/AIDS di Denpasar Lestari, Tri Rini Puji
Kesmas Vol. 8, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara nasional, Indonesia telah mengantisipasi epidemi HIV/AIDS, tetapi jumlah kasus HIV/AIDS di Provinsi Bali dari tahun ke tahun memperlihatkan peningkatan yang semakin mengkhawatirkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan jumlah kasus dan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di Denpasar pada tanggal 11-17 September 2011. Sampel penelitian ini menggunakan informan terpilih yaitu kepala bappeda, pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Denpasar, direktur rumah sakit, puskesmas, ketua komisi penanggulangan AIDS di kabupaten/kota dan pemerhati HIV/AIDS termasuk ODHA. Penelitian menemukan jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Denpasar yang tertinggi dan penularan terbesarnya melalui hubungan seks. Namun, dukungan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS terlihat belum maksimal. Padahal kebijakan penanggulangan HIV/AIDS sangat ditentukan oleh cara pandang pemerintah terhadap penyakit HIV/AIDS. Untuk itu, perlu peningkatan pemahaman tentang HIV/AIDS serta pencegahan dan penanganan semua pihak terkait sehingga penanggulangan HIV/AIDS dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Nationally, Indonesia anticipated HIV/AIDS epidemic, but the number of cases of HIV/AIDS in Bali province from year to year showed an increase in the increasingly alarming. This study aimed to determine the number of cases and the development of policies on HIV / AIDS in Denpasar. This research was conducted using qualitative methods in Denpasar on 11-17 September 2011. The study sample was selected using the informant is head of planning, Denpasar District health officers, the director of the hospital, health center, chairman of the commission on AIDS in the district/city and observer of HIV / AIDS, including people living with HIV. The study found the number of cases of HIV / AIDS in the city of Denpasar is the highest and greatest transmission through sexual intercourse. However, the support of local governments in efforts to prevent and control HIV/AIDS looks not maximized. In fact the policy of HIV/AIDS is largely determined by the government perspective on HIV / AIDS. To that end, should be an increased understanding of HIV/AIDS as well as prevention and treatment of all parties concerned. So that HIV/ AIDS can be more effective, efficient, and targeted.
Co-Authors