<![CDATA[IMMANUEL CHRISTIAN M. SINAGA* PROF. Dr. SYAFRUDDIN KALO S.H, M.Hum** Dr. MOHAMMAD EKAPUTRA S.H, M.Hum*** A B S T R A K S I Seseorang yang melakukan kejahatan pada umumnya menggunakan suatu benda atau barang untuk mempermudah dirinya melakukan sesuatu hal yang dikehendakinya, barang tersebut ialah yang biasa disebut dengan Barang Bukti. Kejaksaan adalah lembaga independen yang memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan serta eksekusi terhadap putusan Hakim. Dalam melakukan tugasnya untuk melakukan eksekusi terhadap putusan hakim terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan khususnya dalam melakukan eksekusi terhadap barang bukti yang dapat berupa dikembalikan, dimusnahkan, digunakan untuk perkara lain atau dirampas untuk negara. Jika barang bukti tersebut diputus oleh hakim agar dirampas untuk negara maka Kejaksaan memiliki beberapa metode atau cara dalam melakukan pengelolaan terhadap barang hasil rampasan tersebut. Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Pengaturan Hukum Didalam Maupun Diluar KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terkait Barang Bukti dan sejauh mana Wewenang Kejaksaan Terkait Barang Bukti serta Mekanisme Pengelolaan Barang Rampasan Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Tujuan dilakukannya penelitian yang dilakukan pada penulisan ini ialah untuk mengetahui secara garis besar dasar hukum terkait barang bukti baik didalam KUHAP maupun diluar KUHAP, wewenang Kejaksaan terkait eksekusi barang bukti maupun pengelolaan barang rampasan, serta tentang cara dalam pengelolaan barang rampasan. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti serta mempelajari implementasi dari peraturan perundang-undangan serta bagaimana bekerjanya hukum tersebut didalam masyarakat dengan melakukan wawancara serta observasi. Data sekunder yang didapat berupa berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, media cetak dan elektronik dan sebagainya. Kemudian data tersebut diolah secara kualitatif. Barang bukti memiliki beberapa sumber hukum. Barang bukti yang dipersidangan ditetapkan hakim untuk dirampas oleh negara wajib untuk dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan memiliki wewenang dalam melaksanakan eksekusi putusan hakim, serta melakukan pengelolaan terhadap barang rampasan tersebut. Pengelolaan barang rampasan yakni terdiri dari dijual langsung, penetapan status penggunaan, hibah dan lelang KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Kata Kunci: Kejaksaan, Pengelolaan dan Eksekusi, Barang Bukti *Mahasiswa Fakultas Hukum USU **Dosen Pembimbing I ***Dosen Pembimbing II]]>
