<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN BIBIT LOBSTER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1484/Pid.B/2015/PN.Bdg) GRACIA EILERTA TELAUMBANUA, ALVI SYAHRIN, SYAFRUDDIN SULUNG HASIBUAN* Dalam era ekonomi global yang semakin maju, tiap-tiap negara berusaha mendapatkan penghasilan lebih untuk pemasukan negaranya. Salah satunya dengan melakukan pengambilan bea dan cukai terhadap barang yang hendak di ekspor maupun di impor.Namun, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak tunduk terhadap aturan pemerintah ini. Masyarakat enggan untuk melaporkan barang yang hendak di impor maupun di ekspor karena hal tersebut akan mempengaruhi biaya akomodasi maupun laba masyarakat tersebut. Cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari bea dan cukai yakni dengan melakukan penyelundupan. Penyelundupan diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Barang gelap yang dimaksud yakni barang yang tidak ada pemberitahuan pabeannya.Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006.Pelaksanaan sanksi atau hukuman terhadap pelaku penyelundupan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana demi penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai proses, yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang secara ketat diatur dalam kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral dalam arti yang sempit.Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku penyelundupan dinyatakan dalam putusan pengadilan yang merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana. Maka dalam melakukan penegakan hukum dibutuhkan orang-orang yang mampu berkomitmen dan mengemban tugas dengan baik dalam jabatan yang diperoleh sebagai penegak hukum, atau pun masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya sikap kejujuran dalam melakukan suatu hal agar tidak merugikan negara, orang lain, dan dirinya sendiri. Kata Kunci : Penyelundupan, Pabean, Penegakan Hukum *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan-Indonesia ABSTRACT CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ON SHRIMP FRY LOBSTER SMUGGLING (A STUDY ON THE RULING NO. 1484/Pid.B/2015/PN.Bdg) GRACIA EILERTA TELAUMBANUA, ALVI SYAHRIN, SYAFRUDDIN SULUNG HASIBUAN* In an era of increasingly advanced global economies, each country is trying to get more income for its country's income. One of them is by taking customs and excise on goods to be exported or imported.However, in reality there are still many people who are not subject to this government regulation. People are reluctant to report goods to be imported or exported because this will affect the cost of accommodation and the profit of the community. The method used by the community to avoid customs and excise is by smuggling. Smuggling is defined as the illegal entry of goods to avoid import duties or for smuggling prohibited goods. The intended illicit goods are goods for which there is no customs notification. Customs notification is a statement made by a person in order to carry out customs obligations in the form and conditions stipulated in Law No. 17 of 2006.Imposition of sanctions or penalties for smugglers must be carried out in accordance with the provisions of criminal law for the sake of law enforcement. Law enforcement as a process, which in essence is the application of discretion that involves making decisions that are strictly regulated in the rule of law but has an element of personal judgment (Wayne La-Favre 1964). By quoting Roscoe Pound's opinion, LaFavre states that in essence discretion exists between law and morals in the narrow sense. The sentence handed down to the smuggler is stated in a court decision which is an important milestone for the reflection of justice, including a court decision in the form of a criminal sentence. So in carrying out law enforcement, it takes people who are able to commit and carry out their duties properly in positions obtained as law enforcers, or even people who have an awareness of the importance of honesty in doing things so as not to harm the country, others, and themselves . Keywords: Smuggling, Customs, Law Enforcement *Criminal Law Departement of Faculty of Law University of Sumatera Utara Medan, Indonesia]]>
