Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MUSLIM HERITAGE: JURNAL DIALOG ISLAM DENGAN REALITAS Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Muslim Heritage Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Laila Afni Rambe
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Pengaruh Spin-Off Bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia Laila Afni Rambe; Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq; Uswatun Khasanah
Muslim Heritage Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2851

Abstract

Abstract Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mandates that every Sharia Business Unit (UUS) which becomes a sharia unit in a Conventional Commercial Bank (BUK) separates itself (spin-off). The spin-off time is no later than 15 (fifteen) years since the law is enacted, namely in 2023. If the spin-off order is not carried out by each UUS, then Bank Indonesia as the central bank will impose sanctions in the form of revocation of operating licenses. However, the problem that arises is that in facing the spin-off period, many UUS are overwhelmed in preparing capital so that they have not been able to stand on their own after separating. The purpose of this paper is to find out the impact of the spin-off on UUS by analyzing the solutions that can be offered. The results of the study indicate that it is necessary to review Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah by considering the financial condition of UUS. In addition, UUS that has carried out a spin-off by becoming a new BUS can optimize the utilization of Third Party Funds in the form of financing and other services. In order to encourage the growth of BUS, support from the government is needed, such as the provision of tax incentives and simplification of regulations on equity participation. In addition, the new BUS needs to carry out various innovations by adding financing products and developing existing products.  Abstrak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengamanahkan bahwa setiap Unit Usaha Syariah (UUS) yang menjadi unit syariah pada Bank Umum Konvensional (BUK) memisahkan diri (spin-off). Waktu spin-off paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan yakni pada tahun 2023. Apabila perintah spin-off tidak dilaksanakan oleh setiap UUS maka Bank Indonesia sebagai bank sentral akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin operasional.  Namun permasalahan yang muncul adalah dalam menghadapi masa spin-off tidak sedikit UUS kewalahan dalam mempersiapkan modal sehingga belum mampu untuk berdiri sendiri setelah memisahkan diri. Tujuan dari penulisan untuk mengetahui dampak spin-off bagi UUS dengan menganalisis solusi yang dapat ditawarkan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukannya peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan mempertimbangkan kondisi finansial UUS. Selain itu UUS yang telah melaksanakan spin-off dengan menjadi BUS baru dapat mengoptimalkan pemanfaatan Dana Pihak Ketiga dalam bentuk pembiayaan dan layanan lainnya. Dalam rangka mendorong pertumbuhan BUS maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah seperti pemberian insentif pajak dan penyederhanaan regulasi pada penyertaan modal. Selain itu, BUS baru perlu melakukan berbagai inovasi dengan penambahan produk pembiayaan maupun pengembangan produk yang telah dijalankan.
Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 Laila Afni Rambe
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v6i2.3548

Abstract

This article describes the cooperation agreement of the Sawahlunto Relious Court whit the BRI Bank. The backgroud of this research is the cooperation  agreement between Sawahlunto Religious Court and BRI Bank in financing the cost of case down-payment and capital expenditure that contradicts the fatwa DSN MUI Number 1 of 2004 concerning bank interest which prohibits conducting transactions with Conventional Banks based on interest caalculation. This research is a field research with data analysis method using a qualitative descriptive approach. Based on research result, the Sawahlunto Religious Court cooperation agreement with BRI Bank is included in the permiitted cooperation agreement (mubah), because it sees an emergency aspect and does not conflict with the treaty law.   Artikel ini menjelaskan tentang perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI. Latar belakang penelitian ini adalah adanya perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI dalam pembiayaan biaya perkara uang muka dan belanja modal yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank yang melarang melakukan transaksi dengan Bank Konvensional berdasarkan perhitungan bunga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI termasuk dalam perjanjian kerjasama yang diperbolehkan (mubah), karena melihat aspek darurat dan tidak bertentangan dengan hukum perjanjian.
Analisis Pengaruh Spin-Off Bagi Unit Usaha Syariah di Indonesia Laila Afni Rambe; Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq; Uswatun Khasanah
Muslim Heritage Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.275 KB) | DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2851

Abstract

Abstract Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mandates that every Sharia Business Unit (UUS) which becomes a sharia unit in a Conventional Commercial Bank (BUK) separates itself (spin-off). The spin-off time is no later than 15 (fifteen) years since the law is enacted, namely in 2023. If the spin-off order is not carried out by each UUS, then Bank Indonesia as the central bank will impose sanctions in the form of revocation of operating licenses. However, the problem that arises is that in facing the spin-off period, many UUS are overwhelmed in preparing capital so that they have not been able to stand on their own after separating. The purpose of this paper is to find out the impact of the spin-off on UUS by analyzing the solutions that can be offered. The results of the study indicate that it is necessary to review Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah by considering the financial condition of UUS. In addition, UUS that has carried out a spin-off by becoming a new BUS can optimize the utilization of Third Party Funds in the form of financing and other services. In order to encourage the growth of BUS, support from the government is needed, such as the provision of tax incentives and simplification of regulations on equity participation. In addition, the new BUS needs to carry out various innovations by adding financing products and developing existing products.  Abstrak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengamanahkan bahwa setiap Unit Usaha Syariah (UUS) yang menjadi unit syariah pada Bank Umum Konvensional (BUK) memisahkan diri (spin-off). Waktu spin-off paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan yakni pada tahun 2023. Apabila perintah spin-off tidak dilaksanakan oleh setiap UUS maka Bank Indonesia sebagai bank sentral akan memberikan sanksi berupa pencabutan izin operasional.  Namun permasalahan yang muncul adalah dalam menghadapi masa spin-off tidak sedikit UUS kewalahan dalam mempersiapkan modal sehingga belum mampu untuk berdiri sendiri setelah memisahkan diri. Tujuan dari penulisan untuk mengetahui dampak spin-off bagi UUS dengan menganalisis solusi yang dapat ditawarkan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukannya peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan mempertimbangkan kondisi finansial UUS. Selain itu UUS yang telah melaksanakan spin-off dengan menjadi BUS baru dapat mengoptimalkan pemanfaatan Dana Pihak Ketiga dalam bentuk pembiayaan dan layanan lainnya. Dalam rangka mendorong pertumbuhan BUS maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah seperti pemberian insentif pajak dan penyederhanaan regulasi pada penyertaan modal. Selain itu, BUS baru perlu melakukan berbagai inovasi dengan penambahan produk pembiayaan maupun pengembangan produk yang telah dijalankan.
Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 Laila Afni Rambe
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v6i2.3548

Abstract

This article describes the cooperation agreement of the Sawahlunto Relious Court whit the BRI Bank. The backgroud of this research is the cooperation  agreement between Sawahlunto Religious Court and BRI Bank in financing the cost of case down-payment and capital expenditure that contradicts the fatwa DSN MUI Number 1 of 2004 concerning bank interest which prohibits conducting transactions with Conventional Banks based on interest caalculation. This research is a field research with data analysis method using a qualitative descriptive approach. Based on research result, the Sawahlunto Religious Court cooperation agreement with BRI Bank is included in the permiitted cooperation agreement (mubah), because it sees an emergency aspect and does not conflict with the treaty law.   Artikel ini menjelaskan tentang perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI. Latar belakang penelitian ini adalah adanya perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI dalam pembiayaan biaya perkara uang muka dan belanja modal yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Bank yang melarang melakukan transaksi dengan Bank Konvensional berdasarkan perhitungan bunga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI termasuk dalam perjanjian kerjasama yang diperbolehkan (mubah), karena melihat aspek darurat dan tidak bertentangan dengan hukum perjanjian.
Co-Authors Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq Uswatun Khasanah