Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Good Corporate Governance, Dalam Pengaturan Sistim Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Layang Sardana
Jurnal Dosen Universitas PGRI Palembang PROSIDING DOSEN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG EDISI 19
Publisher : Jurnal Dosen Universitas PGRI Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMelemahnya nilai tukar rupiah telah menimbulkan kesulitan likuiditas yang besar pada perbankan diperberat oleh lemahnya kondisi internal sektor perbankan, terutama sebagai dampak lemahnya manajemen, konsentrasi kredit berlebihan, moral hazard, terbatas dan kurang transparannya informasi kondisi keuangan bank, dan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia. hal initercermin dalam ketentuan perbankan sebagai berikut Perlindungan nasabah kurang; Pengaturan kejahatan bank ragu-ragu; Pengaturan rahasia bank overacting; Pengaturan kewajiban bank kurang tegas; Bank terlalu bebas;Pengawasan bank kurang ketat. Maka diperlukannnya Good Corporate Governance, dalam pengaturan sistim Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank. Bank Indonesia telah menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagaisalah satu pilar Arsitektur Perbankan Indonesia terdiri dari enam pilar mewujudkan visi sistem perbankan yang sehat, kuat,efisien guna menciptakan kesetabilan sistem keuangan dalam membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur yang mencukupi, dan perlindungan nasabah.Kata Kunci: Sistem Perlindungan Nasabah, Good Corporate Governance
PENGARUH PUTUSAN PAILIT TERHADAP TANGGUNG JAWAB ORGAN SUATU PERUSAHAAN Layang Sardana; Ermini; Suryati
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v29i2.104

Abstract

Abstrak Sebuah kepailitan pada sebuah perusahaan dapat mengakibatkan hubungan kerja akan berakhir atau diakhiri oleh seseorang. Berdasarkan hal tersebut sering terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja. Perselisihan antara para pihak biasanya disebabkan adanya perasaan kurang puas. Pengusaha memberikan kebijakan yang menurutnya sudah baik, namun pekerja yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan sendiri sehingga tidak puas dengan kebijakan yang diberikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh putusan pailit terhadap tanggungjawab organ suatu perusahaan. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitianini bahwa efek dari pernyataan pailit berdampak bagi Direksi dan Komisaris yang dijelaskan dalam Pasal 93 dan Pasal 110 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan direksi dan komisaris tidak dapat diangkat kembali dalam jabatannya tersebut jika dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 95 dan Pasal 112 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan pengangkatan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut batal demi hukum sejak saat anggota Direksi atau Dewan Komisaris mengetahui persyaratan tersebut. Kata Kunci: Putusan Pailit, Tanggung Jawab Organ Perusahaan Abstract A bankruptcy to a company may result in a working relationship being ended or terminated by a person. Based on this there are often disputes between employers and workers. Disputes between the parties are usually caused by feelings of dissatisfaction. Employers provide policies that they think are good, but the workers in question have their own considerations and views so are not satisfied with the policy given. The purpose of this research is to find out the effect of bankruptcy rulings on a company's organ responsibilities. The type of legal research used in research is normative juridical research. The result of this research is that the effect of the bankruptcy statement has an impact on the Board of Directors and Commissioners described in Article 93 and Article 110 of Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Company which states that the board of directors and commissioners cannot be reappointed in such positions if within 5 years before his appointment has been declared bankrupt. This is reaffirmed in Article 95 and Article 112 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies stating that appointments that do not meet the requirements are null and void from the moment a member of the Board of Directors or Board of Commissioners is aware of the requirement. Keywords : Bankruptcy Verdict, Corporate Organ Responsibility