Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sawwa: Jurnal Studi Gender Isamic Communication Journal
Maya Rini Handayani
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
RESPONS MASYARAKAT TERHADAP TWEET USTADZ FELIX SIAUW: ”LAYAKKAH WANITA BEKERJA MENDAPAT SEBUTAN SEBAGAI IBU?” Maya Rini Handayani
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 11, No 2 (2016): April 2016
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1221.091 KB) | DOI: 10.21580/sa.v11i2.1453

Abstract

Islam is a perfect religion. A religion which is always honor a woman. In Islam there is no prohibition of a woman to work for a living, as long as follow the terms and conditions according to Islam. Ustad Felix Siauw once twote some statement which was associated with working mothers in his Twitter on 28 May 2013. The amount of the tweet is 25, but the spotlight later evolved into the conversation is tweet #22. It became viral since a working mother wrote an open letter to comment the tweet #22 . This article discusses the phenomenon of public response from various backgrounds and religions to the #22 tweet, and also comments and reasons of ustad Felix Siauw write that tweet.
AUDIOBOOK SEBAGAI ALAT BANTU MEMPERLANCAR KOMUNIKASI DALAM PENYEBARAN DAKWAH ISLAM PENYANDANG TUNANETRA Maya Rini Handayani
Islamic Communication Journal Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/icj.2016.1.1.1243

Abstract

Disabilities people, especially muslim who are blind have the same desire with other Muslims. The similarity desire is become da’i or propagator of Islam despite having physical limitations. The main obstacle for them in the spread of Islam is communication. In  order  to  establish  the  communication  between  the  sender  and the recipient should both have the same transmission and symbols. Transmission and the same symbol will be created if both of them have the same knowledge.Unfortunately, the blind Muslims often have difficulty in gaining knowledge of Islam. This is because they can not read Islamic books. Therefore,  in  this  article  will  discuss  the  audiobook,  which  is  a voiced book that can be used blind Muslim to deepen knowledge of Islam. The benefits to be gained by the Islamic audiobook is facilitate communication  between  blind  Muslims  and  not  the  blind  one.--------------------------------------------------------------------------Penyandang disabilitas khususnya tunanetra yang beragama Islam mempunyai keinginan yang sama dengan umat Islam awas lainnya. Persamaan keinginan tersebut antara lain ingin menjadi dai atau penyebar agama Islam meskipun dalam keterbatasan. Kendala utama bagi mereka dalam penyebaran Islam adalah komunikasi. Agar komunikasi dapat terjalin dengan baik antara pengirim dan penerima pesan hendaknya keduanya mempunyai transmisi dan simbol yang sama. Transmisi dan simbol yang sama akan tercipta jika keduanya mempunyai pengetahuan yang sama.Sayangnya, muslim tunanetra sering mengalami kesulitan dalam memperoleh pengetahuan keislaman. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat membaca buku-buku Islam. Oleh sebab itu dalam artikel ini akan membahas audiobook yang merupakan sebuah buku bersuara yang dapat digunakan saudara muslim tunanetra untuk memperdalam ilmu Islam. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya audiobook Islami akan memperlancar komunikasi di antara muslim tunanetra dan muslim awas.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF (Studi Kasus Pemblokiran terhadap Situs Radikal oleh Kemenkominfo Tahun 2015) Najahan Musyafak; Maya Rini Handayani; Kumarudin .
Islamic Communication Journal Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/icj.2017.2.1.2111

Abstract

At the end of March 2015 the Ministry of Communications and Informatics (Kemenkominfo) blocking 22 internet sites that are considered radically charged or sympathizers of  radicalism. Kemenkominfo serves to keep sites  that  campaignradicalism can be minimized. This authority is contained in the "Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology Number 19 Year 2014. About Handling Negatively Lacked Websites". Under the regulations, Kemenkominfo is authorized to block or normalize sites that are negatively charged. Related to that, the researcher examines the implementation of "Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology Number 19 Year 2014. he blocking measures are analyzed using relevant regulations from the legal normative side of juridical, and analyzed using capital policy implementation theory of Van Meter and Van Horn. Obtained result of research that in doing the blocking, mechanism which apply not fully executed by Kemenkominfo. Kemenkominfo put the BNPT report in urgency, so Kemenkominfo directly asked internet service providers to block sites.-------------------------------------------------------------------------------------Pada akhir Maret 2015 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran terhadap 22 situs internet yang dinilai bermuatan radikal atau  simpatisan radikalisme. Kemenkominfo berfungsi menjaga agar situs-situs yang mengampanyekan radikalisme dapat diminimalisir. Kewenangan ini tertuang dalam Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif‖. Dalam peraturan tersebut dijelaskan, Kemenkominfo berwenang untuk melakukan pemblokiran atau normalisasi terhadap situs yang bermuatan negatif. Terkait hal tersebut, peneliti mengkaji implementasi ―Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. Pemblokiran tersebut dianalisis menggunakan peraturan terkait dari sisi mekanisme normatif yuridis, dan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan modal Van Meter dan Van Horn. Diperoleh hasil penelitian bahwa  dalam melakukan pemblokiran, mekanisme yang berlaku tidak sepenuhnya dijalankan oleh Kemenkominfo. Kemenkominfo menempatkan laporan BNPT dalam keadaan mendesak, sehingga Kemenkominfo langsung meminta penyedia layanan internet untuk memblokir situs-situs.
Co-Authors Kumarudin . Najahan Musyafak