Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

POTENSI WAKAF MENJADI LEMBAGA KEUANGAN PUBLIK (Kajian Kritis terhadap Konsep dan Praktik Wakaf dalam Hukum Islam) Amin Muhtar
Asy-Syari'ah Vol 17, No 2 (2015): Jurnal Asy-Syari'ah
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v17i2.645

Abstract

Waqf is one means to make people more prosperous, it is pointed out that Islam as a religion that always offers mankind to live a more prosperous by way of organizing and managing the waqf. However, several decades after the dissolution of the revelation that explains about waqf, it does not really appear as an offer religion that leads to prosperity. Then Islamic law needs to legitimize waqf back into the practice of more productive endowments and to be a source of public finance.
Strategi Peningkatan Kualitas Produk UMKM melalui Sertifikasi Halal di Desa Neglasari: Peran Pendampingan Nunung Uswatun Habibah; R. Ruheli R. Ruheli; Amin Muhtar; Hedi Wijayanti; Lisnawati Lisnawati
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v5i1.7103

Abstract

Mengembangkan gaya hidup dan usaha berbasis keberlanjutan dan halal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis mengenai sertifikasi halal suatu produk guna meningkatkan nilai produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pencapaian tersebut dilakukan melalui seminar ekonomi syariah dengan metode penyampaian narasumber mengenai strategi peningkatan kualitas produk UMKM  sekaligus pendampingan proses sertifikasi halal dan diteruskan sesi tanya jawab. Hal ini dikarenakan perlunya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai standar halal suatu produk. Peserta sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Melalui seminar ekonomi syariah ini diharapkan masyarakat di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis memahami manfaat sertifikasi halal dan proses produksi yang dibuat sesuai standar halal, sehingga mampu meningkatkan penjualan dari peningkatan nilai produk yang pada akhirnya dapat meningkatkan pula kepercayaan para konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbesar yang sudah seharusnya memiliki potensi dan kesempatan yang besar dalam industri halal, dari Desa untuk Indonesia. Akhlak dalam menjalankan usaha sesuai nilai-nilai Islam, sehingga diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar dengan tujuan keberadaannya sebagai upaya agar para pelaku usaha muslim terhindar dari yang dilarang oleh Allah SWT dan menjalankan yang telah diperintahkan atau diajarkan sesuai syariah-Nya.
Ijtihad Hukum Kontemporer Melalui Metode Ta‘Līl Maqāshid Ahmad Raisuni Amin Muhtar
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 1 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i1.6987

Abstract

Islamic law is always required to respond to various life phenomena, so scholars need to design alternative methods to overcome these problems. This study analyzes Ahmad Raisuni's Ijtihad method which uses the maqāsid shari'ah paradigm in the context of contemporary fiqh. The method used is descriptive qualitative with a critical discourse analysis approach. The results of this study indicate that Ahmad Raisuni's Ijtihad method culminates in the ta'līl maqāshidī paradigm, namely the process of tracing the 'illat of law through the maqashid shari'ah framework, where law is understood based on universal values. This ijtihad process can be used to solve practical fiqh problems and decide on the law of new phenomena that do not have a text. There are two steps in applying this method, first, Identifying Legal Problems through Tahqîq al-Manâth, I'tibar al-Maâl, Murâ'ah at-Taghayyurât; second, determining the Priority Scale of Maslahat-Mafsadat by categorizing legal problems into one of the five dharûriyyah maslahat, namely religion, life, descendants, reason, property. The priority scale is determined based on the weight of the dharûriyyah maslahat (Necessities), hâjiyyah (Needs), tahsîniyyah (Luxuries). This method is relevant for new cases, such as in this study, in the case of the Prohibition of Hajj during Covid-19 is legally valid according to sharia law and can even be included in the status of darūrī, and the case of asking for no rain is something that is permissible according to sharia, and can even be sunnah on the same level as the law of asking for rain (istisqā).