Garuda - Garba Rujukan Digital

GAGASAN REFORMASI KEBIJAKAN PEMASYARAKATAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM UPAYA MENCEGAH PRAKTEK KORUPSI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN Nansi, Wencislaus Sirjon
Justitia et Pax Vol 34, No 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract his paper aims to initiate the reform of corruption prisoner penal policies due to the practice of corruption and irregularities in prisons. This paper uses the normative approach method that is studying and analyzing secondary data in the form of journals and the results of previous research and analyzing various laws and regulations relating to socialization institutions and criminal acts of corruption. From the results of the analysis, the author argues that reconstructing the regulation of correctional prisoners in corruption is urgent, by integrating its eradication in a criminal justice system flow specifically for corruption ranging from the investigation stage to the correctional stage under the coordination or supervision of a strong, clean and independent institution. Therefore, the authorâ€™s idea is to revise the existing laws and regulations in the field of correctional and corruption enforcement or create new regulations that regulate the integration of handling corruption from the investigation to correctional stages under an independent institution Keywords: Policy Reform, Correctional, Prisoners, CorruptionIntusariTulisan ini betujuan menggagas reformasi kebijakan pemasyarakatan narapidana korupsi akibat praktek korupsi dan penyimpangan pada Lembaga pemasyarakatan. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan normative yakni mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya serta menganaliis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga pemsayarakatan dan tindak pidana korupsi. Dari hasil analisis,penulis berpendapat bahwa merekonstruksi ulang regulasi bidang pemasyarakatan narapidana korupsi adalah hal urgen,dengan mengintegrasikan pemberantasannnya dalam sebuah alur sistem peradilan pidana khusus tindak pidana korupsi mulai tahap penyelidikan sampai tahap pemasyarakatan dibawah koordinasi atau pengawasan satu Lembaga yang kuat,bersih dan independent. Oleh karena itu gagasan penulis adalah merevisi peraturan perundang-undangan yang ada baik di bidang pemasyarakatan maupun dibidang penegakan korupsi atau meciptakan regulasi baru yang mengatur integrasi penanganan korupsi mulai tahap penyelidikan sampai pemasyarakatan dibawah satu lembaga independent Kata Kunci: Reformasi Kebijakan, Pemasyarakatan, Narapidana,Korupsi

PENCEGAHAN KORUPSI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN MELALUI PELEMBAGAAN KHUSUS PERS PENJARA Wencislaus Sirjon Nansi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Tulisan dengan judul Pencegahan Korupsi Pada Lembaga Pemasyarakatan Melalui Pelembagaan Khusus Pers Penjara merupakan sumbangan pemikiran terhadap pembenahan lembaga pemasyarakatan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada lembaga pemsayarakatan. Tulisan ini membedah dua hal yakni peran pers terhadap upaya pemberantasan korupsi dan urgensitas pelembagaan pers penjara sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada lembaga pemasyarakatan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah pentingnya pelembagaan khsusus pers penjara dengan diatur dalam regulasi khusus atau revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik undang-undang pers atau undang-undang lembaga pemasyarakatan. Tulisan ini merupakan kajian normatif dengan pendekatan data sekunder.

GAGASAN REFORMASI KEBIJAKAN PEMASYARAKATAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM UPAYA MENCEGAH PRAKTEK KORUPSI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN Wencislaus Sirjon Nansi
Justitia et Pax Vol. 34 No. 2 (2018): Justitia et Pax Volume 34 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v34i2.1877

Abstract his paper aims to initiate the reform of corruption prisoner penal policies due to the practice of corruption and irregularities in prisons. This paper uses the normative approach method that is studying and analyzing secondary data in the form of journals and the results of previous research and analyzing various laws and regulations relating to socialization institutions and criminal acts of corruption. From the results of the analysis, the author argues that reconstructing the regulation of correctional prisoners in corruption is urgent, by integrating its eradication in a criminal justice system flow specifically for corruption ranging from the investigation stage to the correctional stage under the coordination or supervision of a strong, clean and independent institution. Therefore, the author’s idea is to revise the existing laws and regulations in the field of correctional and corruption enforcement or create new regulations that regulate the integration of handling corruption from the investigation to correctional stages under an independent institution Keywords: Policy Reform, Correctional, Prisoners, CorruptionIntusariTulisan ini betujuan menggagas reformasi kebijakan pemasyarakatan narapidana korupsi akibat praktek korupsi dan penyimpangan pada Lembaga pemasyarakatan. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan normative yakni mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya serta menganaliis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga pemsayarakatan dan tindak pidana korupsi. Dari hasil analisis,penulis berpendapat bahwa merekonstruksi ulang regulasi bidang pemasyarakatan narapidana korupsi adalah hal urgen,dengan mengintegrasikan pemberantasannnya dalam sebuah alur sistem peradilan pidana khusus tindak pidana korupsi mulai tahap penyelidikan sampai tahap pemasyarakatan dibawah koordinasi atau pengawasan satu Lembaga yang kuat,bersih dan independent. Oleh karena itu gagasan penulis adalah merevisi peraturan perundang-undangan yang ada baik di bidang pemasyarakatan maupun dibidang penegakan korupsi atau meciptakan regulasi baru yang mengatur integrasi penanganan korupsi mulai tahap penyelidikan sampai pemasyarakatan dibawah satu lembaga independent Kata Kunci: Reformasi Kebijakan, Pemasyarakatan, Narapidana,Korupsi

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA Wencislaus Sirjon Nansi
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 2, No 1 (2012): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Maraknya konflik di Indonesia khususnya dalam bidang penguasaan tanah di satu sisi dan memburuknya sistem penegakan hukum serta lemahnya moralitas aparat penegak hukum di sisi lain, menuntut terobosan baru dalam penyelesaian konflik tersebut. Salah satu cara yang efektif dalam menyelesaikan konflik pertanahan adalah dengan cara mediasi. Dengan cara mediasi maka diharapkan proses penyelesaian sengketa tidak sulit, murah, dan kedua belah pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan (win-win solution). Tulisan ini merupakan kajian kajian teoritis normatif kepustakaan tentang konflik pertanahan di Indonesia dan bagaimana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan. Hasil daripenulisan ini adalah mengharapkan pihak-pihak yang terlibat konflik pertanahan menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, sehingga persaudaraan tetap terjaga dan terbentuk serta tidak ada pihak yang merasa kehilangan atau dirugikan. Kata Kunci: Sengketa, Pertanahan dan Mediasi.ABSTRACTThe rise of the conflict in indonesia especially in the field of land tenure in one side and a worsening of a system of law enforcement and the lack of morality law enforcement officials on the other side, demanding a new breakthrough in the settlement of the conflict. One of the effective ways in resolving land conflict is by way of mediation.By way of mediation then expected dispute resolution process is not difficult, inexpensive, and both parties to the dispute does not feel harmed (win-win solution). This paper is a study of normativetheoretical study of literature with about of land conflicts in Indonesia and how mediation as an alternative to the settlement of land dispute. The result of this paper is to expect the parties involved conflict of land to use mediation as an alternative means of dispute resolution, so that the fraternity is maintainedand formed and neither side felt lost or harmed.Keywords: Disputes, Land and Mediation.

Peran Hukum dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Tinjauan Terhadap Aspek Penanaman Modal Asing) Wencislaus Sirjon Nansi
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 1, No 1 (2011): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Presence of Economic opportunities, political stability and legal certainty are important in order for foreign capital can enter a country; and the aspect of legal certainty is the key word which is the main consideration of foreign investors. any change made in the regulation of foreign investment in Indonesia, is one of the goverment's efforts to create an open and conducive climate for foreign investments, overseeing the contruction of national unity, which ultimately aims for the walfare of the people of Indonesia.

Analisis Pengaturan Hukum Bagi Anak-Anak Kelompok Minoritas di Indonesia Dalam Upaya Mencegah Kekerasan dan Diskriminasi Wencislaus Sirjon Nansi
Jurnal Bedah Hukum Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i2.917

Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan yuridis tentang perlindungan anak dari kelompok minoitas di Indonesia dalam upaya perlindungan dan pencegahan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normative ini menemukan bahwa telah ada instrument hukum, baik internasional maupun nasional yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak dari kelompok minoritas di Indonesia. Namun masih ada sedikit kelemahan dalam pengaturan regulasi khususnya dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tantang perlindungan Anak yang belum konsisten menggunakan terminologi “anak kelompok minoritas” dalam beberapa pasalnya, yang tentunya akan berdampak pada penerapan hukum oleh aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut umum dalam mengkostruksi dakwaannya. Oleh Karena itu, bagi penulis, perlu dikaji kembali beberapa pasal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak kelompok minoritas sehingga dapat mencegah kekekrasan dan diskriminasi. Kata Kunci: Hukum, Anak, Minoritas, Kekerasan, Diskriminasi Abstract This paper intends to examine and analyze the juridical arrangements regarding the protection of children from minority groups in Indonesia in an effort to protect and prevent violence and discrimination. This research using a normative juridical approach finds that there are legal instruments, both international and national, that regulate the legal protection of children from minority groups in Indonesia. However, there are still some weaknesses in regulatory arrangements, especially in Law no. 35 of 2014 concerning the protection of children who have not consistently used the term "minority group children" in several articles, which of course will have an impact on the application of the law by law enforcement officials, especially the public prosecutor in constructing their indictments. Therefore, for the author, it is necessary to review several articles relating to the protection of children from minority groups so as to prevent violence and discrimination. Keywords: Law, Children, Minority, Violence, Discrimination

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search