Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Suara Hukum Journal of Islamic Business Law
Ramadhita Ramadhita
UIN Maulana Malik Ibrahim
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj Ramadhita Ramadhita; Sahlan Roy Matua Hasibuan
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wanprestasi merupakan salah satu problem yang dihadapi para pihak dalam sebuah penjanjian. Para pihak dapat menyelesaikan wanprestasi melalui berbagai cara seperti musyawarah, mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Jalur pengadilan sering dianggap hanya mengutamakan nilai kepastikan hukum dan mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Namun hal ini tidak terjadi dalam penanganan kasus PT. DSF melawan AH di Pengadilan Negeri Lumajang. Artikel ini bertujuan mendiskripsikan kewenangan Pengadilan Negeri Lumajang dalam memutus perkara Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. Selain itu, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan inventarisasi berupa putusan No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj dan bahan hukum kepustakaan. Metode pengolahan bahan hukum menggunakan analysis interactive dengan membagi dalam tiga tahap yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan verifikasi kesimpulan (conclutions). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lumajang tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi relatif dalam mengadili perkara No. 5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj. Majelis Hakim dalam pertimbanggana lebih mengutamakan asas keadilan daripada asas kepastian hukum sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian lease (sewa guna usaha).
Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersil Frisca Indra Rukmana; Ramadhita Ramadhita
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemahaman hukum dan faktor-faktor penyebab maraknya pembelian akun premium Netflix tidak resmi yang diperjualbelikan secara bebas lewat sosial media. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan fenomologi yang berhubungan dengan pemahaman tentang kehidupan keseharian dan menggunakan sumber data primer berupa wawancara dengan penjual dan pembeli akun Netflix premium di sosial media. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa pembelian akun premium Netflix yang diperjualbelikan secara komersil dengan harga yang lebih murah tidak sesuai dengan harga resmi dalam aplikasiNetflix menyalahi hak ekonomi. Hal tersebut dikatakan menyalahi hak ekonomi karena Netflix merupakan sebuah ciptaan yang dilindungi oleh Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dalam Pasal 9 menjelaskan sangat rinci tentang hak ekonomi bagi pencipta. Dalam hal tersebut adabeberapa faktor penyebab dan kurangnya pemahaman hukum tentang minat pembelian lebih banyak memilih membeli akun Netflix premium tidak resmi atau lewat di sosial media.Kata Kunci : Pemahaman Hukum; Akun Premium; Netflix; Undang-Undang Hak Cipta ; Pembelian
Co-Authors Frisca Indra Rukmana Sahlan Roy Matua Hasibuan