<![CDATA[Errors in identity data recorded in marriage certificates frequently create legal and administrative obstacles, particularly in relation to civil registration and public services. This study aims to examine the jurisdiction of the Banjarbaru Religious Court in adjudicating applications for the correction of identity data in marriage certificates and to analyze the legal considerations underlying its decisions. This research employs a normative juridical approach using a statutory, conceptual, and case approach. Primary data consist of decisions of the Banjarbaru Religious Court concerning applications for identity correction, complemented by relevant legislation and legal literature. The findings indicate that the court consistently prioritizes the principle of legal certainty by referring to identity documents issued prior to the marriage certificate, such as birth certificates, educational certificates, population administration documents, and witness testimony regarding the applicant's identity. The court's legal reasoning emphasizes chronological consistency and the authenticity of documentary evidence to ensure conformity between the marriage certificate and other official identity documents. The study concludes that the Religious Court possesses the authority to adjudicate applications for correcting identity data in marriage certificates, with legal considerations primarily grounded in the validity and consistency of pre-existing identity documents, thereby strengthening legal certainty and administrative order.Kesalahan identitas yang tercantum dalam akta nikah berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum dan administratif, terutama dalam kaitannya dengan administrasi kependudukan serta pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kompetensi Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memeriksa permohonan perbaikan identitas pada akta nikah serta mengkaji dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam penetapannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai permohonan perbaikan identitas, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru mendasarkan penetapannya pada asas kepastian hukum dengan mengutamakan identitas yang telah diterbitkan sebelum akta nikah, seperti akta kelahiran, ijazah, dokumen administrasi kependudukan, maupun keterangan saksi yang mengetahui identitas pemohon. Pertimbangan hukum tersebut menekankan konsistensi kronologis dan keotentikan alat bukti sehingga tercapai kesesuaian antara akta nikah dan dokumen identitas resmi lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan perbaikan identitas pada akta nikah dengan mendasarkan pertimbangannya pada keabsahan dan konsistensi identitas yang telah ada sebelumnya guna mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi.]]>
