Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik POLITICO
Ratnawati Ratnawati
Departemen Politik Dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dam Politik, Universitas Gadjah Mada
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TWO HOUSEHOLD ISSUES IN ONE AGENDA SETTING Fighting for the Protection of Domestic Workers through Settlement of Domestic Issues in Yogyakarta Palace Ratnawati, Ratnawati Ratnawati; Santosa, Purwo
POLITICO Vol 20, No 2 (2020): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v20i2.4370

Abstract

This study focuses on the meeting of two issues in one agenda setting. On the one hand, there is an issue of protection of domestic workers, and on the other hand, there is an issue of power succession in the Yogyakarta Palace. It is about two different issues; it is not only to settle them in one process, but also to save one of the policy agendas.  This study uses a case study. Data was collected using interviews, focus group discussions (FGD) and secondary sources. In-depth interviews and FGDs were conducted with internal parties, kingdom relatives, community leaders and activists for women's movements outside the palace. The findings of this study show that the agenda point, which brings the two issues, is gender issue, especially the role of women in the public domain. The meeting of these two issues, which leads to the opening of the policy window, involves various dynamics, including advocacy coalition, succeeded in moving policy-making rails from higher level of government, and focused more on issues at the practical-operational level. The special features of Yogyakarta actually act as a platform for actualizing local wisdom, showing the strength of cultural factors. This cultural aspect accelerates the encounter of problem streams, policy streams, and political streams, which open a window of opportunity (policy windows) for the success of a policy agenda in the agenda setting process.
Penguatan Kapasitas Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Banaran dan Brosot, Galur, Kulon Progo Ratnawati Ratnawati; Ambar Teguh Sulistyani; Oberlin Silalahi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) Vol 6, No 2 (2020): Juni
Publisher : Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.552 KB) | DOI: 10.22146/jpkm.40683

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang membuat desa menjadi arena pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, tidak lagi seperti pada beberapa waktu lalu yang menjadikan desa hanya sebagai lokasi program pembangunan. Konsekuensi dari posisi dan peran desa yang seperti itu adalah setiap desa diberi alokasi dana desa sebesar maksimal 1 milyar rupiah. Salah satu syarat untuk mencairkan dana desa tersebut adalah adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) , dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Terkait hal tersebut, Pemerintah Desa Banaran dan Pemerintah Desa Brosot menghadapi masalah, yaitu belum mampu menyusun dokumen RPJMDes berdasarkan peraturan dari Kementrian Dalam Negeri. Untuk itu, dilaksanakan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang bertujuan  memberikan penguatan kapasitas atau kemampuan kepada pemerintah desa dalam menyusun dokumen RPJMDes sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut, diselenggarakan pelatihan penyusunan dan dokumen RPJMDes, serta pendampingan, advokasi dan konsultasi dalam penyusunan dokumen RPJMDes. Melalui kegiatan PKM tersebut Pemeritah Desa Banaran dan Brosot berhasil menyusun dokumen RPJMDes tahun 2019-2024.
Potret Kuota Perempuan di Parlemen - Ratnawati
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7, No 3 (2004): MARET (Peran dan Konstruksi Sosial tentang Perempuan)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.009 KB) | DOI: 10.22146/jsp.11062

Abstract

In response to the slow progress in improving women role in politics, an affirmative action has been adopted in Indonesia. A scheme, which popularly known as "quota 30% for women in parliament," has been well-advocated, despite it retains controversy. This article makes a brief look at the respond of political parties to that scheme and identifes the challenge lays ahead.
Co-Authors Ambar Teguh Sulistiyani Oberlin Silalahi Santosa, Purwo