Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2020 - 2025

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- Pratikno

Universitas Gadjah Mada

Author-ID : 3096410

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Calon Independery Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol - Pratikno
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 10, No 3 (2007): MARET (Kebijakan Sosial Politik)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Direct elections of the regional head of 2005-2006 were widely criticized due to the persistence of money politics practices and elites dominance in the electoral processes. To minimize the problems, there are strong pressures to open opportunity for independent candidates to provide an alternative for the party proposed candidates. This article argues that the possible impact of independent candidacy for reforming electoral processes and democratizing political party institution will be very limited. Deeply rooted internal conflicts and pragmatic coalition between political parties will be significant constraints for reform. Initiation of independent candidate will be meaningless unless to be integrated into a wider electoral and party reform.

'Good Governance' dan 'Governability' - Pratikno
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 8, No 3 (2005): MARET (Democratic Governance)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

The article endeavors to trace the outset of governance concept, its dominant meanings and discourse, and its implication towards governability. The central role of government in the governing processes has predominantly been adopted. The concept of governance was emerged precisely in the context of the failure of government as key player in regulation, economic redistribution and political participation. Governance is therefore aimed to emphasize pattern of governing which are based both on democratic mechanism and sound development management. However, practices of such good governance concept –which are mainly adopted and promoted by donor states and agencies– tend to degrade state and/or government authority and legitimacy. Traditional function of the state as sole facilitator of equal societal, political and legal membership among citizens has been diminished. The logic of fair competition has been substituted almost completely by the logic of free competition in nearly all sectors of public life. The concept and practices of good governance have resulted in decayed state authority and failed state which in turn created a condition for "ungovernability". By promoting democratic and humane governance, the article accordingly encourages discourse to reinstall and bring the idea of accountable state back in.

Komnas HAM Dan HAM Di Bawah Rejim Otoritarian - Pratikno; Cornelis Lay
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 2, No 3 (1999): MARET
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Pada saat pernbentukannya, Komnas HAM dipandang tidak berbeda dengan lembaga korparads negara Iainnya, yakni menjadi agen pemerintah untuk para anggotanya. khususnya para aktivis HAM dan meted tuntutan penegakkan HAM di Indonesia yang saat itu terus menguat. Melalui tulisan ini ditunjukkan bahwa Komnas HAM mampu mandiri dari penetrasi pernerintah, dan bersikap kritis terhadap pernerintah dalam kasus politik yang sangat senskif sekalipun. Sumbangan energi untuk membangun kemandirian tersebut terutama terletak pada komitmen dan kredibilitas individu anggota Komnas HAM, variasi keahlian dan akses, serta kemampuan untuk mengembangkan etika organisasi yang kondusif bagi pelaksanaan togas penegakkan HAM Namun demikian, penulis berargumentasi bahwa demi menjaga komitmen dan kemandinan lembaga, Komnas HAM menghadapi beberapa permasalahan serius yang harus segera ditangani. Pertama, menyangkut status hukum lembaga itu. Kedua, menyangkut sumber energi yang selama ini masih menekankan pada kapasitas individual Ketiga, menyangkut perlunya pengembangan mekanisme rekrutmen anggota baru yang lebih terbuka di mana opini publik Baru terhambat

Keretakan Otoritarianisme Orde Baru Dan Prospek Demokratisasi - Pratikno
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 2, No 2 (1998): NOVEMBER
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Tulisan ini membahas dua pertanyaan utama, yaitu mengapa otoritarianisme Orde Baru mengalami keretakan, dan bagaimana prospek demokratisasi di Indonesia herangkat dan puing-puing politik yang diwariskan Orde Baru. Penulis mengajukan argumentasi bahwa keretakan otoritarianisme Orde Baru disehahkan oleh dua hal utama. Pertama, negara pada rejim Orde Baru mengalami krisis sumber kekuasaan politik secara sigmfikan, negara tidak mempunyai energi yang cukup untuk mengontrol masyarakat. Kedua, peningkatan kendakpuasan masyarakat yang tahun-tahun terakhir dan pada saat yang sama pengua tan kelembagaan dalam masyarakatakhirnya mendorong proses pelemhagaan politik di tingkat masyarakat untuk melakukan resistensi dan pedawanan terbuka kepada negara.Namun demildan, demokrasi tidak sena merta menggantikan otontarianisme politik yang sedang retak, Vrang dalam kekuasaan' akan menjadi proponen kelangsungan rejim Orde Baru. Melalui sumber daya ekonomi dan akses kepada kekuasaan negara, 'orang dalam kekuasaan' ini akan dengan membangun wacana tandingan terhadap wacana demokrasi dan membeli loyalitas dari rakyat.

Co-Authors Cornelis Lay

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search