Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Nurul Aprianti
Universitas Brawijaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dualisme Model Pengujian Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Nurul Aprianti; Muchamad Ali Safa’at; Indah Dwi Qurbani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.919

Abstract

Tulisan bertujuan untuk menguraikan secara khusus tentang validitas norma dalam Pasal 181 ayat (2) Bab XIII Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikaitkan dengan model pengujian peraturan daerah melalui judicial review. Ketentuan tersebut mengatur mengenai harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah. Adapun menurut Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang berada di tangan Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan norma pengujian peraturan daerah oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang terkait. Hasil kajian penelitian ini adalah bahwa norma Pasal 181 ayat (2) Bab XIII Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut invalid. Konsep mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah alangkah sebaiknya dibatasi pada saat masih berupa rancangan peraturan daerah. Hal tersebut guna untuk mewujudkan kepastian hukum sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien.
Dualisme Model Pengujian Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Nurul Aprianti; Muchamad Ali Safa’at; Indah Dwi Qurbani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.919

Abstract

Tulisan bertujuan untuk menguraikan secara khusus tentang validitas norma dalam Pasal 181 ayat (2) Bab XIII Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikaitkan dengan model pengujian peraturan daerah melalui judicial review. Ketentuan tersebut mengatur mengenai harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah. Adapun menurut Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang berada di tangan Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan norma pengujian peraturan daerah oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang terkait. Hasil kajian penelitian ini adalah bahwa norma Pasal 181 ayat (2) Bab XIII Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut invalid. Konsep mekanisme harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah alangkah sebaiknya dibatasi pada saat masih berupa rancangan peraturan daerah. Hal tersebut guna untuk mewujudkan kepastian hukum sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien.
Co-Authors Indah Dwi Qurbani Muchamad Ali Safaat