Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Mas'udi Mas'udi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH YANG DI PEROLEH MELALUI JUAL BELI (Studi di Kecamatan Jonggat) Mas'udi Mas'udi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.882 KB) | DOI: 10.29303/ius.v5i2.457

Abstract

Untuk memperoleh kepastian hukum hak atas tanah, maka perlu dilakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran hak atas tanah diatur dalam pasal 19 UUPA, dan lebih lanjut di atur dalam PP No. 24 tahun 1997, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan pendaftaran tanah yang diperoleh melalui jual beli di kecamatan jonggat. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang di peroleh melalui jual beli dikecamatan jonggat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu melihat bagaimana hukum dalam realitasnya dilapangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang, Konseptual dan sosiologis. Dan dianalisis dengan menggunakan Analisis Kualitatif Deskriptif yang didukung dengan Pendekatan Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah yang diperoleh melalui jual beli di kecamatan jonggat belum berjalan sesuai dengan harapan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak melakukan pendaftaran tanah setelah mereka melakukan transaksi jual beli, yang disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya sertipikat sebagai jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak yang baru. Sedangkan factor yang menjadi kendalanya adalah factor penegak hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan sarana dan prasarana.
Co-Authors