Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Zairin Harahap
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penerapan Sanksi Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Menurut UUPLH Zairin Harahap
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 12 No. 30: September 2005
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol12.iss30.art9

Abstract

The implementation of criminal sanction committed by the corporations is not regulated clearly on the Act No. 23/1997. It does not determine definitely, who must be responsible, whether the director of the corporation orthe people who has the authority that can be threaten by prison sentence. Besides that, the sanction to individual who damages or pollutes the environment is higher than it's committed by the corporation. However, it isnecessarily to develop the Environmental Management Act.
Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi Dalam Peraturan Daerah Zairin Harahap
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 13 No. 1: Januari 2006
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol13.iss3

Abstract

Most of by laws consistofpenal sanction whether fine or Imprisonment. It is veryrarely, the enforcement of by laws proposes administrative sanction. Although most of by laws relate to administrative matters. Are by laws not allowed to impose other sanctions, such as administrative sanction ?
Menggugat Hukum yang Bias Gender Zairin Harahap
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 10 No. 22: Januari 2003
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol10.iss22.art8

Abstract

Law put women in inequitable position. One of the reasons is strong patriarchy culture in our community up to this time. Such culture out women in weak and domestic position and the positioning is on the basis of destiny where gender issue is merely connoted with sex.
Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH Zairin Harahap
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol11.iss27.art2

Abstract

The enforcement o fenviroment law according to the Enviromentalt management Law can be implemented both in a preventive and repressive manner. The enforcement of enviromental law in a preventive manneraims to directly prevent the occurrence of enviromental damage or pollution. The legal instrument used is administrative law, in the format an obligation imposed upon each person who intends toruna business, to first obtain an environmental impact assessment of the proposed business. The represiveenforcement of law alms toreduce and a bateexisting environmentald a mage of pollution by using administrative law civil law and criminal law
Beberapa Masalah Hukum Amdal dan Implikasinya terhadap Sistem perizinan dan Penegakan Hukum Lingkungan Zairin Harahap
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 4 No. 7 (1997)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AMDAL tetaplah instrumen yang merupakan sekumpulan data mengenai keadaan awal lingkungan sebelum proyek berjalan dan menurut Zairin kesuksesan AMDAL bergantung pada kelengkapan peraturan dan mental dari aparat. Tanpa keduanya niscaya AMDAL hanya dokumen kertas belaka.
PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA TIDAK CUKUP HANYA MENGANDALKAN KEBIJAKAN REMUNERASI Zairin Harahap
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.425 KB)

Abstract

Kebijakan remunerasi pada dasarnya adalah ditujukan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi para pegawai dan pejabat, karena penghasilan dan berbagai fasilitas yang telah diberikan dianggap secara relatif belum cukup. Sebagai konsekuensinya, maka diharapkan kebijakan itu dapat berimbas kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, cepat, dan jujur. Namun, meskipun kebijakan bagus, apabila aparat atau pejabatnya tidak memiliki mental yang baik, jujur, dan cemerlang, maka kebijakan remunerasi hanya akan dipahami sebagai “hak legal” semata. Oleh karena itu, memperbaharui lembaga, hukum, dan orang tidaklah begitu penting dibandingkan dengan ketepatan memilih orang yang akan ditempatkan pada posisi-posisi kunci dan vital tersebut. Pengawasan sebagai bagian awal dari penegakan hukum haruslah dilakukan terlebih dahulu secara baik dan benar oleh aparat pengawas sebelum sanksi dijatuhkan bagi pegawai atau pejabat yang melakukan pelanggaran hukum. Pengawasan bukanlah upaya untuk mencaricari kesalahan, apalagi bersifat “menjebak”, tetapi merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Kondisi tersebut hanya dapat terwujud, apabila mereka-mereka yang menduduki jabatan-jabatan sebagai pengawas dan penegak hukum memiliki kriteria sebagaimana yang disebutkan di atas. Begitu juga dalam penjatuhan hukuman, harus tanpa pandang bulu dan memberikan efek jera bukan hanya sekedar basa-basi namun tentu saja hukuman tersebut harus profesional, dengan begitu kebijakan remunersasi akan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Kata Kunci: remunerasi, pelayanan publik, pengawasan
Co-Authors