<![CDATA[Abstract: Indonesia has many island countries with different geographical regions each, this condition then becomes a very important issue to be investigated considering new problems will arise in the implementation of procedural law because, of course, is very different from the land area of the islands. This thesis examines how the judges in religious courts run Tarempa proceedings and how the force of law against the decision of the judge in the Religious Tarempa with the aim to find out how the judges in religious courts run Tarempa proceedings until a case is completed. From the research it can be concluded that in general the proceedings in the Religious follow procedural law and policies taken some very positive for both parties, especially in speeding up the process of completion of the case, while when referring to the principle of procedural law, then there is no legally binding decision on the grounds one of the parties is not in calling for execution. Highly recommended for personnel Tarempa religious courts to more carefully in conducting the proceedings, and it is fitting as the parent of a Supreme Court justice agencies to pay more attention to the Court in the archipelago both in the manufacture of technical manuals, application of formal law, supervision and facilities for personnel court order procedural mechanisms in the islands can run smoothly. Keywords: Procedings Islands Region. Abstrak: Negara Indonesia memiliki banyak Pulau dengan geografis tiap wilayah yang berbeda, kondisi ini kemudian menjadi hal yang urgen untuk di teliti mengingat akan timbul masalah baru dalam implementasi hukum acara karena sudah barang tentu wilayah daratan sangatlah berbeda dengan wilayah kepulauan. Tesis ini akan mengkaji tentang bagaimanakah majelis hakim di Pengadilan Agama Tarempa menjalankan proses beracara dan bagaimanakah kekuatan hukum terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Tarempa dengan tujuan agar dapat mengetahui cara majelis hakim di Pengadilan Agama Tarempa menjalankan proses persidangan hingga suatu perkara selesai. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum proses beracara di Pengadilan Agama mengikuti hukum acara dan beberapa kebijakan yang di ambil sangat positif bagi para pihak terutama dalam mempercepat proses penyelesaian perkara, sementara bila mengacu pada azas hukum acara maka ada putusan yang tidak berkekuatan hukum dengan alasan salah satu pihak tidak di panggil untuk eksekusi. Sangat disarankan bagi aparatur Pengadilan Agama Tarempa agar lebih cermat lagi dalam melaksanakan proses beracara dan sudah sepatutnya Mahkamah Agung sebagai induk dari lembaga peradilan untuk lebih memperhatikan Pengadilan di wilayah kepulauan baik dalam pembuatan buku pedoman teknis, penerapan hukum formil, pengawasan dan fasilitas bagi aparatur Pengadilan agar mekanisme beracara di daerah kepulauan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kata kunci : Proses Beracara di wilayah Kepulauan.]]>
