Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Ria Tri Vinata
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGGUNAAN TEORI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP CONFLICT OF LAW DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Ria Tri Vinata
Perspektif Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (698.045 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v15i1.40

Abstract

Kegiatan sipil bisa lewat transaksi elektronik dalam bentuk keberadaan kontrak elektronik dan tort perkelahian. Karakter kaya transaksi elektronik tanpa batas (borderless), dapat menghasilkan hukum konflik. Konflik terjadi jika hukum tunduk pada hukum yang berbeda dalam domisili atau kebangsaan, perbuatan hukum yang dilakukan di negara asing, dan konsekuensi hukum yang terjadi di negara-negara asing. Menjelang konflik hukum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 mengatur konflik hukum. Statuta pertama memberikan pihak kebebasan untuk membuat pilihan yang baik dari hukum dan juga forumnya. Kedua, jika pilihan hukum tidak dibuat oleh aturan yang diterapkan dan forum yang bertanggung jawab yang disampaikan pada Teori Hukum Perdata Internasional.Civil activity can pass transaction of electronic in the form of existence of electronic contract and deed fights against law. Transaction of The electronic haves the character of without bound of state (borderless), hence can generate conflik of law. Conflik of law happened if law subject to differ in domicile or civic, deed of law is done in foreign state, and legal consequences happened in foreign state. Toward conflict of law, Information and electronic transaction Act 2008 arranges about conflict of law. Firstly the statuta gives freedom of the parties to do choice of law either and also its the forum. Second, if choice of law is not done by the parties hences, rule applied and forum in charge delivered at the International Private Law Theory.
PRINSIP-PRINSIP PENENTUAN LAUT TERITORIAL REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 Ria Tri Vinata
Perspektif Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.483 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v15i3.53

Abstract

Obyek dari Penelitan ini, adalah Penentuan Laut Teritorial antara Negara dengan seberangnya atau berjajar berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 untuk mentukan titik pangkal dan batas wilayah diantara dua negara. Berdasarkan hasil dari penelitian Penentuan Laut Teritorial antara Negara tersebut adalah merupakan posisi antara dua negara, yang berseberangan, penentuan garis, kecuali bila mereka mempunyai perjanjian antar negara. Perjanjian tersebut bisa berlaku mengingat sejarah atau kondisi letaknya, untuk penentuan titik garis pangkal antar dua negara terdapat berbagai variasinya.The objective of this research is to find out the Delimitation of the territorial sea between States with opposite or adjacent coasts based of united nation convention law of the sea 1982 in order to determine the basepoint and draw the base line between two countries Based of the result of this research the Delimitation of the territorial sea between States with opposite or adjacent coasts  based on the united Nation Convention law of the sea 1982 is the posisition of two countries who opposite each other  or to border on, not the other countries competent except have agreement of that countries. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith. 
PENGGUNAAN TEORI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP CONFLICT OF LAW DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Ria Tri Vinata
Perspektif Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v15i1.40

Abstract

Kegiatan sipil bisa lewat transaksi elektronik dalam bentuk keberadaan kontrak elektronik dan tort perkelahian. Karakter kaya transaksi elektronik tanpa batas (borderless), dapat menghasilkan hukum konflik. Konflik terjadi jika hukum tunduk pada hukum yang berbeda dalam domisili atau kebangsaan, perbuatan hukum yang dilakukan di negara asing, dan konsekuensi hukum yang terjadi di negara-negara asing. Menjelang konflik hukum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 mengatur konflik hukum. Statuta pertama memberikan pihak kebebasan untuk membuat pilihan yang baik dari hukum dan juga forumnya. Kedua, jika pilihan hukum tidak dibuat oleh aturan yang diterapkan dan forum yang bertanggung jawab yang disampaikan pada Teori Hukum Perdata Internasional.Civil activity can pass transaction of electronic in the form of existence of electronic contract and deed fights against law. Transaction of The electronic haves the character of without bound of state (borderless), hence can generate conflik of law. Conflik of law happened if law subject to differ in domicile or civic, deed of law is done in foreign state, and legal consequences happened in foreign state. Toward conflict of law, Information and electronic transaction Act 2008 arranges about conflict of law. Firstly the statuta gives freedom of the parties to do choice of law either and also its the forum. Second, if choice of law is not done by the parties hences, rule applied and forum in charge delivered at the International Private Law Theory.
PRINSIP-PRINSIP PENENTUAN LAUT TERITORIAL REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 Ria Tri Vinata
Perspektif Vol. 15 No. 3 (2010): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v15i3.53

Abstract

Obyek dari Penelitan ini, adalah Penentuan Laut Teritorial antara Negara dengan seberangnya atau berjajar berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 untuk mentukan titik pangkal dan batas wilayah diantara dua negara. Berdasarkan hasil dari penelitian Penentuan Laut Teritorial antara Negara tersebut adalah merupakan posisi antara dua negara, yang berseberangan, penentuan garis, kecuali bila mereka mempunyai perjanjian antar negara. Perjanjian tersebut bisa berlaku mengingat sejarah atau kondisi letaknya, untuk penentuan titik garis pangkal antar dua negara terdapat berbagai variasinya.The objective of this research is to find out the Delimitation of the territorial sea between States with opposite or adjacent coasts based of united nation convention law of the sea 1982 in order to determine the basepoint and draw the base line between two countries Based of the result of this research the Delimitation of the territorial sea between States with opposite or adjacent coasts  based on the united Nation Convention law of the sea 1982 is the posisition of two countries who opposite each other  or to border on, not the other countries competent except have agreement of that countries. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith. 
Co-Authors