Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Sri Handajani
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
HUKUM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA: MAKNA DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Sri Handajani
Perspektif Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i4.537

Abstract

Dalam suatu negara antara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa adanya dari satu bagian tersebut maka negara akan mengalami ketimpangan, adanya otoriter serta kediktatoran dalam menyelenggarakan suatu negara. Untuk itu implementasinya perlu kearifan dari setiap komponen bangsa.
KEWARGANEGARAAN GANDA ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Leonora Bakarbessy; Sri Handajani
Perspektif Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.459 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v17i1.89

Abstract

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberlakukan dua kewarganegaraan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Berdampak dalam Hukum Perdata Internasional dimana mereka tunduk pada dua yurisdiksi dari dua Negara yang berbeda. Permasalahan yang timbul dalam hukum perdata internasional yakni hukum dari negara mana yang berlaku terhadap status personal mereka. Solusi bagi anak yang berkewarganegaraan ganda yaitu bila ia mempunyai habitual residence di Indonesia yang jatuh bersamaan dengan salah satu kewarganegaraannya yaitu Indonesia, maka hukum Indonesia berlaku bagi status personalnya. Bagi yang mempunyai habitual residence di luar negeri maka dia diperlakukan sebagai orang asing. Hak waris atas rumah dan tanah dapat diturunkan misalnya dari hak milik menjadi hak pakai.The promulgation of Law No 12 Year 2006 about Republic Indonesia of Citizenship executing dual citizenship to children of mixed marriage gives impact to International Civil Law in which they have to obey to the law of two different countries. The raising problem in the International Civil Law is which law can be used to give their personal status. The solution used by children who have dual citizenship is since they have habitual residence inIndonesiaautomatically they are the citizenship ofIndonesiaand the law ofIndonesiaused to give their personal status. On the other hand, those who have habitual residence in overseas country, they are considered as foreigners. Inheritances rights of land and house are the proprietary can be changed become use rights.
TELAAH BEBERAPA PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN BISNIS DI INDONESIA DALAM MENYONGSONG ERA GLOBAL Sri Handajani
Perspektif Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i1.246

Abstract

Kebijakan ekonomi dan hukum yang dituangkan dalam GBHN yaitu mengembangkan perekonomian yang berorientasi global dan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar serta mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional, membawa konsekuensi terhadap peraturan perundang-undangan pranata bisnis di Indonesia dewasa ini. Konsekuensinya, diperlukan perubahan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan Perjanjian Putaran Uruguaydalam kerangka WTO yang telah ditandatangani dan diratifikasi. Beberapa telaah terhadap Undang-Undang dan rancangan Undang-Undang diutarakan demi mendukung konsep sustainable development.
PERKEMBANGAN PRINSIP TANGGUNG GUGAT PRODUK DI BELANDA Sri Handajani
Perspektif Vol 9, No 2 (2004): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v9i2.345

Abstract

Recently, product tanggung gugat is often spurng on surface because of the development or new technology and consumptive behaviour on the community. Therefore, it necessarily needs understanding on some principles of product tanggung gugat. These principles cover: Open Norm principle, relationship of tanggung renteng principle, risk tanggung gugat principle, and own mistakes principle.
KEWARGANEGARAAN GANDA ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Leonora Bakarbessy; Sri Handajani
Perspektif Vol. 17 No. 1 (2012): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v17i1.89

Abstract

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberlakukan dua kewarganegaraan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Berdampak dalam Hukum Perdata Internasional dimana mereka tunduk pada dua yurisdiksi dari dua Negara yang berbeda. Permasalahan yang timbul dalam hukum perdata internasional yakni hukum dari negara mana yang berlaku terhadap status personal mereka. Solusi bagi anak yang berkewarganegaraan ganda yaitu bila ia mempunyai habitual residence di Indonesia yang jatuh bersamaan dengan salah satu kewarganegaraannya yaitu Indonesia, maka hukum Indonesia berlaku bagi status personalnya. Bagi yang mempunyai habitual residence di luar negeri maka dia diperlakukan sebagai orang asing. Hak waris atas rumah dan tanah dapat diturunkan misalnya dari hak milik menjadi hak pakai.The promulgation of Law No 12 Year 2006 about Republic Indonesia of Citizenship executing dual citizenship to children of mixed marriage gives impact to International Civil Law in which they have to obey to the law of two different countries. The raising problem in the International Civil Law is which law can be used to give their personal status. The solution used by children who have dual citizenship is since they have habitual residence inIndonesiaautomatically they are the citizenship ofIndonesiaand the law ofIndonesiaused to give their personal status. On the other hand, those who have habitual residence in overseas country, they are considered as foreigners. Inheritances rights of land and house are the proprietary can be changed become use rights.
Co-Authors Leonora Bakarbessy