Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Moch. Choirul Huda
Kantor Advokat Huda dan Associates Surabaya
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGATURAN PERIZINAN REKLAMASI PANTAI TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP Moch. Choirul Huda
Perspektif Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.929 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v18i2.121

Abstract

Reklamasi merupakan bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis. Perubahan ini akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi dan sedimentasi pantai, berpotensi meningkatkan bahaya banjir. Kajian cermat dan komprehensif tentu bisa menghasilkan area reklamasi yang aman terhadap lingkungan di sekitarnya. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perizinan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.Reclamation is a form of human intervention to the balance of the natural environment which are always in a dynamic state of balance. This change will resulting changes in ecosystems such as changes in current patterns, coastal erosion and sedimentation, and potentially increasing the danger of flooding. Careful and comprehensive assessment can certainly produce a reclaimed area that is safe for the surrounding environment. Regional autonomy as set forth in the legislation is a strong foundation for the local governments to implement the construction of the marine areas development from aspects of permitting, planning, utilization, monitoring and control.
PENGATURAN PERIZINAN REKLAMASI PANTAI TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP Moch. Choirul Huda
Perspektif Vol. 18 No. 2 (2013): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v18i2.121

Abstract

Reklamasi merupakan bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis. Perubahan ini akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi dan sedimentasi pantai, berpotensi meningkatkan bahaya banjir. Kajian cermat dan komprehensif tentu bisa menghasilkan area reklamasi yang aman terhadap lingkungan di sekitarnya. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perizinan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.Reclamation is a form of human intervention to the balance of the natural environment which are always in a dynamic state of balance. This change will resulting changes in ecosystems such as changes in current patterns, coastal erosion and sedimentation, and potentially increasing the danger of flooding. Careful and comprehensive assessment can certainly produce a reclaimed area that is safe for the surrounding environment. Regional autonomy as set forth in the legislation is a strong foundation for the local governments to implement the construction of the marine areas development from aspects of permitting, planning, utilization, monitoring and control.
Co-Authors