Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Goentur Akhmad Febrianto
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Surabaya
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 50 P/HUM/2018 Goentur Akhmad Febrianto
Perspektif Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.678 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v24i1.701

Abstract

Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, Ujian Pengangkatan Notaris dihapus sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris. Pengangkatan dan pemberhentian notaris tidak perlu menjadi kewenangan organisasi notaris sebab pada hakikatnya salah satu karakteristik notaris sebagai pejabat umum adalah diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Tidak tepat apabila kewenangan tersebut dilimpahkan kepada organisasi notaris yang notabene bukan organ pemerintah karena akan menghilangkan karakteristik yang melekat pada notaris sebagai pejabat umum. Kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan notaris adalah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan organisasi notaris sendiri dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, pertemuan ilmiah, ceramah, seminar, dan sebagainya.Post Supreme Court verdict Number 50 P/HUM/2018, Notary Assignment Exam removed as one of the requirements to be assigned a notary. The assignment and dismissal of the notary public does not need to be Notary Public Organization authority for the fact that one of the characteristics of the notary public is assigned and dismissed by the government. Less precise when the authority delegated to the Notary Public Organization which is not an organ of the government because it will eliminate the characteristics inherent in a notary public. The authority to assign and dismiss notary public is in the hands of the Minister of Laws and Human Rights. While the presence of Notary Public Organization in general only aims to improve the quality of the profession of notary public through educational activities and training, scientific meetings, lectures, seminars, and so on.
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR 50 P/HUM/2018 Goentur Akhmad Febrianto
Perspektif Vol. 24 No. 1 (2019): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i1.701

Abstract

Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018, Ujian Pengangkatan Notaris dihapus sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris. Pengangkatan dan pemberhentian notaris tidak perlu menjadi kewenangan organisasi notaris sebab pada hakikatnya salah satu karakteristik notaris sebagai pejabat umum adalah diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Tidak tepat apabila kewenangan tersebut dilimpahkan kepada organisasi notaris yang notabene bukan organ pemerintah karena akan menghilangkan karakteristik yang melekat pada notaris sebagai pejabat umum. Kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan notaris adalah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan organisasi notaris sendiri dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, pertemuan ilmiah, ceramah, seminar, dan sebagainya.Post Supreme Court verdict Number 50 P/HUM/2018, Notary Assignment Exam removed as one of the requirements to be assigned a notary. The assignment and dismissal of the notary public does not need to be Notary Public Organization authority for the fact that one of the characteristics of the notary public is assigned and dismissed by the government. Less precise when the authority delegated to the Notary Public Organization which is not an organ of the government because it will eliminate the characteristics inherent in a notary public. The authority to assign and dismiss notary public is in the hands of the Minister of Laws and Human Rights. While the presence of Notary Public Organization in general only aims to improve the quality of the profession of notary public through educational activities and training, scientific meetings, lectures, seminars, and so on.
Co-Authors