Haryo Sulistiriyanto
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENAFSIRAN DAN PROSEDUR SITA ATAS HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK MENURUT PERATURAN PERBANKAN DI INDONESIA Haryo Sulistiriyanto
Perspektif Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.456 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v16i1.67

Abstract

Pajak telah sangat berperan penting bagi Negara. Tapi, tidak bisa disangkal bahwa negara sering mengalami kesulitan untuk mengumpulkan itu karena jumlah besar wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Para wajib pajak kurang menyadari arti penting pajak, di mana mereka sering dalam tunggakan pajak sampai hutang pajak mereka menjadi akumulasi. Setelah hutang pajak yang dilakukan menekan mengklaim jika belum dibayar maka dilakukan kejang yang salah satunya adalah dibuat beku. Di mana, setelah pembekuan itu adalah membuat pembukaan rekening untuk mengetahui jumlah saldo Wajib Pajak atau Pajak Pembawa. Sementara, perbankan memiliki ketentuan Rahasia Bank mewajibkan pihak bank untuk menjaga informasi nasabah dan deposito mereka rahasia. Perumusan masalah dalam penulisan tugas terakhir adalah Apa adalah tindakan hukum Pelayanan Pajak Point pada pembukaan rekening pembayar pajak orang individu bank dalam rangka penyitaan kekayaan di bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jenis penelitian yang digunakan adalah satu normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Kisah Para Rasul. Data yang digunakan adalah data primer dengan cara wawancara langsung dengan pihak terkait dalam hal ini adalah KPP Pratama (Pelayanan Pajak Point) Sidoarjo Selatan dan data sekunder yang diperoleh dari data literature. Hasil penelitian ini adalah tindakan hukum Pelayanan Pajak Point pada orang pembayar pajak pembukaan rekening bank individu dalam rangka penyitaan kekayaan menurut Kisah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu dalam pelaksanaan pembukaan rekening di budi dari perpajakan diperbolehkan untuk mengungkapkan rahasia bank, bahwa kasus ini sesuai dengan pasal 40 dan 41 dari Kisah Para Rasul Perbankan.Tax have very important role for State. But, it is undeniable that the state frequently has difficulties to collect it due to the great numbers of tax payers who do not obedient in making the tax payments. The tax payers less aware of the important meaning of tax, in which they are often in delinquent tax until their tax debts become accumulated. Upon the tax debt conducted the pressing a claim if it have not been paid then conducted the seizures that one of those is made the freezing. In which, after the freezing it is made the account opening to know the balance amount of Tax Payer or Tax Bearer. While, the banking have the Bank Secret provision obligating the bank side to keep the information of depositors and their deposits secret. The problems formulation in this last assignment writing were What is the legal act of Tax Service Point upon the opening of individual person tax payer bank account in the framework of wealth seizure in bank according to the Acts No. 10 of 1998 about Banking. The research type used was the normative one using the research approach namely the Acts approach. Data used were the primary data by means direct interview with the related parties in this case was the Pratama KPP (Tax Service Point) ofSouth Sidoarjoand the secondary data obtained from the literature data. Result of this research was the legal act of the Tax Service Point upon the individual person tax payer bank account opening in the framework of wealth seizure according to the Acts No. 10 of 1998 about the Banking namely in the implementation of account opening in the favor of taxing is allowed to reveal the bank secret, that this case is in accordance with articles 40 and 41 of the Banking Acts.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI Haryo Sulistiriyanto
Perspektif Vol 16, No 2 (2011): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.549 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v16i2.72

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan kejahatan dan usaha desertir militer yang melakukan kejahatan karena desersi bisa kembali ke kesatuan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bergantung pada norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang dan keputusan dan norma-norma hukum yang terkandung dalam keputusan-keputusan hukum dan pengadilan serta norma-norma yang ada di masyarakat. Sumber data yang diperoleh dari litelatur-litelatur, peraturan perundangan yang berlaku dan keputusan Mahkamah Militer. Analiis data menggunakan analisis deskriptif yang meliputi isi dan struktur hukum positif yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah hukum menjadi objek studi. Kajian ini menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pidana dapat desersi pidana barang yang membentuk kalimat dasar dari penjara, itu dimaksud pada ayat 2 Pasal 6a KUHPM dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, ini ditur dalam ayat 1 Pasal 6b KUHPM. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh desertir militer yang melakukan kejahatan itu diminta untuk didampingi oleh pengacara hukum.This study aims to determine the form of criminal liability for military members who committed the crime and the efforts of military deserters who committed the crime for desertion could return to unity. This research used normative research that relies on the legal norms contained in the legislation and the decisions and the legal norms contained in legislation and court decisions as well as the norms that exist in community. Source data obtained from litelatur-litelatur, applicable legislation and decisions of theMilitary Court. Analiis data using descriptive analysis covering the content and structure of positive law that is an activity undertaken by the authors to determine the content or meaning of the rule of law which is used as a reference in resolving legal issues become the object of study. The results of this study show that this form of criminal liability may be criminal desertion of goods which form the basic sentence of imprisonment, it is stipulated in paragraph 2 of Article 6a KUHPM and an additional penalty of dismissal from military service, this is ditur in paragraph 1 of Article 6b KUHPM. And efforts that can be done by military deserters who committed the crime is asked to be accompanied by legal counsel.
PENAFSIRAN DAN PROSEDUR SITA ATAS HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK MENURUT PERATURAN PERBANKAN DI INDONESIA Haryo Sulistiriyanto
Perspektif Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v16i1.67

Abstract

Pajak telah sangat berperan penting bagi Negara. Tapi, tidak bisa disangkal bahwa negara sering mengalami kesulitan untuk mengumpulkan itu karena jumlah besar wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Para wajib pajak kurang menyadari arti penting pajak, di mana mereka sering dalam tunggakan pajak sampai hutang pajak mereka menjadi akumulasi. Setelah hutang pajak yang dilakukan menekan mengklaim jika belum dibayar maka dilakukan kejang yang salah satunya adalah dibuat beku. Di mana, setelah pembekuan itu adalah membuat pembukaan rekening untuk mengetahui jumlah saldo Wajib Pajak atau Pajak Pembawa. Sementara, perbankan memiliki ketentuan Rahasia Bank mewajibkan pihak bank untuk menjaga informasi nasabah dan deposito mereka rahasia. Perumusan masalah dalam penulisan tugas terakhir adalah Apa adalah tindakan hukum Pelayanan Pajak Point pada pembukaan rekening pembayar pajak orang individu bank dalam rangka penyitaan kekayaan di bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jenis penelitian yang digunakan adalah satu normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Kisah Para Rasul. Data yang digunakan adalah data primer dengan cara wawancara langsung dengan pihak terkait dalam hal ini adalah KPP Pratama (Pelayanan Pajak Point) Sidoarjo Selatan dan data sekunder yang diperoleh dari data literature. Hasil penelitian ini adalah tindakan hukum Pelayanan Pajak Point pada orang pembayar pajak pembukaan rekening bank individu dalam rangka penyitaan kekayaan menurut Kisah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu dalam pelaksanaan pembukaan rekening di budi dari perpajakan diperbolehkan untuk mengungkapkan rahasia bank, bahwa kasus ini sesuai dengan pasal 40 dan 41 dari Kisah Para Rasul Perbankan.Tax have very important role for State. But, it is undeniable that the state frequently has difficulties to collect it due to the great numbers of tax payers who do not obedient in making the tax payments. The tax payers less aware of the important meaning of tax, in which they are often in delinquent tax until their tax debts become accumulated. Upon the tax debt conducted the pressing a claim if it have not been paid then conducted the seizures that one of those is made the freezing. In which, after the freezing it is made the account opening to know the balance amount of Tax Payer or Tax Bearer. While, the banking have the Bank Secret provision obligating the bank side to keep the information of depositors and their deposits secret. The problems formulation in this last assignment writing were What is the legal act of Tax Service Point upon the opening of individual person tax payer bank account in the framework of wealth seizure in bank according to the Acts No. 10 of 1998 about Banking. The research type used was the normative one using the research approach namely the Acts approach. Data used were the primary data by means direct interview with the related parties in this case was the Pratama KPP (Tax Service Point) ofSouth Sidoarjoand the secondary data obtained from the literature data. Result of this research was the legal act of the Tax Service Point upon the individual person tax payer bank account opening in the framework of wealth seizure according to the Acts No. 10 of 1998 about the Banking namely in the implementation of account opening in the favor of taxing is allowed to reveal the bank secret, that this case is in accordance with articles 40 and 41 of the Banking Acts.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA MILITER TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI Haryo Sulistiriyanto
Perspektif Vol. 16 No. 2 (2011): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v16i2.72

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan kejahatan dan usaha desertir militer yang melakukan kejahatan karena desersi bisa kembali ke kesatuan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bergantung pada norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang dan keputusan dan norma-norma hukum yang terkandung dalam keputusan-keputusan hukum dan pengadilan serta norma-norma yang ada di masyarakat. Sumber data yang diperoleh dari litelatur-litelatur, peraturan perundangan yang berlaku dan keputusan Mahkamah Militer. Analiis data menggunakan analisis deskriptif yang meliputi isi dan struktur hukum positif yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah hukum menjadi objek studi. Kajian ini menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pidana dapat desersi pidana barang yang membentuk kalimat dasar dari penjara, itu dimaksud pada ayat 2 Pasal 6a KUHPM dan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, ini ditur dalam ayat 1 Pasal 6b KUHPM. Dan upaya yang dapat dilakukan oleh desertir militer yang melakukan kejahatan itu diminta untuk didampingi oleh pengacara hukum.This study aims to determine the form of criminal liability for military members who committed the crime and the efforts of military deserters who committed the crime for desertion could return to unity. This research used normative research that relies on the legal norms contained in the legislation and the decisions and the legal norms contained in legislation and court decisions as well as the norms that exist in community. Source data obtained from litelatur-litelatur, applicable legislation and decisions of theMilitary Court. Analiis data using descriptive analysis covering the content and structure of positive law that is an activity undertaken by the authors to determine the content or meaning of the rule of law which is used as a reference in resolving legal issues become the object of study. The results of this study show that this form of criminal liability may be criminal desertion of goods which form the basic sentence of imprisonment, it is stipulated in paragraph 2 of Article 6a KUHPM and an additional penalty of dismissal from military service, this is ditur in paragraph 1 of Article 6b KUHPM. And efforts that can be done by military deserters who committed the crime is asked to be accompanied by legal counsel.