Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies
Ahmad Syakirin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGELOLAAN PASAR DESA TANJUNG SAWIT KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017-2018 Ahmad Syakirin; Rury Febrina
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6: Edisi II Juli - Desember 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Decree of the Kampar Regent No. 414-98 / I / 2018 regarding the surrender of the village market and the local government market in the village to the village government in Kampar District stated that Tapung District has 13 village markets whose management has been fully delegated to the local village government. One of them is the Tanjung Sawit village market. In 2017 the management of the village market in Kampar Regency is still under the authority of the local government of Kampar Regency. Entering 2018, the Kampar Regent's decision issued that village market management be left entirely to the village government. Tanjung Sawit village market has an area of 3 hectares (Ha) and is the oldest village market in Tapung District, Kampar Regency. Although the Tanjung Sawit village market is the oldest and widest market in Tapung Kanb Kecamatan Kampar District, its management is still not optimal in terms of planning, utilization, security and maintenance, as well as guidance and supervision.This study aims to determine the market management of Tanjung Sawit village in Tapung Subdistrict, Kampar Regency in 2017-2018 and find out and analyze the factors that are hampering the management of the Tanjung Sawit village market, namely: Vaccine management of Tanjung Sawit village market, the absence of village regulations regarding management village market, lack of budget for village market management, and lack of market management structureThe results of this study indicate that the management of the village market of Tanjung Sawit Tapung District, Kampar Regency is not optimal. Can be proven by the number of village market buildings that were badly damaged due to the absence of village market development planning, the lack of utilization of market infrastructure that caused the market retribution results in 2017 and 2018 to not reach the target, market security and maintenance that were not carried out optimally and the lack of guidance and supervision towards market management. Keywords : Management, Village Market
RELEVANSI MEDIASI PENAL DALAM PENERAPAN DIVERSI KASUS ANAK Ahmad Syakirin
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2602

Abstract

ABSTRAK: Undang-undang sistem peradilan pidana anak no 11 tahun 2011 memberi batasan terhadap usia kapan anak bisa dikenai sanksi, baik berupa sanksi pidana ataupun tindakan. Dalam segala hal terkait penanganan anak ini akan mendapatakan prioritas yang berbeda bila dibandingkan dengan orang dewasa pada umumnya. Mulai dari penyidikan, penuntutan,dan persidangan rangkaiannya akan nampak beda, hal demikian akaibat sebagai konsekwensi terhadap implementasi lex spesialis (lex specialis legi superior). Konsep sistem peradilan pidana anak ini (Juvenile Justice System) hakikatnya adalah keselurahan proses penyelesaian perkara berkaitan anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahapan pembimbingan setelah menjalani pemidanaan. Jadi, konsep mediasi penal ini sangat relevan dalam menangani segala permasalahn terkait dengan dunia anak, dengan megedepankan ide-ide proses perdamaian sebagai upaya mengedepakan penyelesaian perkara pidana anak diluar pengadilan.
DUALISME ABORTUS PROVOCATUS DALAM PERSPEKTIF REGULASI (PERUNDANG-UNDANGAN) DI INDONESIA Ahmad Syakirin
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3008

Abstract

The development of the pattern of people's lives that are increasingly rapidly giving various positive or negative impacts from various perspectives. Free association without being based on the order of science and morals will cause damage to the order of life without looking at the prevailing norms. Free relationship or free sex is becoming an increasingly free lifestyle among teenagers or the community, of course this has an impact on the occurrence of unwanted pregnancies which in the end takes an action to have an abortion or abort the fetus in the womb. Abortion is an act that is prohibited in various laws in Indonesia and threatens with strict sanctions from the act of aborting the fetus. There are two legal regulations that both prohibit abortion, the first is in Law No. 36 of 2009 concerning Health and the second is contained in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Even though these two laws do not have the same name, they have a purpose and carry the same mission and threat of criminal sanctions as seen in the articles of the two laws that regulate. Two different views (dualism) contained in the law provide guidance later in applying criminal acts to abortionists. There are several things that are allowed in this abortion ban, namely an indication of a medical emergency if it is dangerous for the pregnant mother and the second is a victim of rape. The determination of the prohibition of abortion as under the legal umbrella of the two regulations provides evidence that the existence of this life is guaranteed and protected by the state.Perkembangan pola kehidupan masyarakat yang semakin cepat memberikan berbagai dampak positif ataupun negatif dari berbagai sudut pandang. Pergaulan bebas tanpa dilandasi dengan tatanan ilmu dan moral akan menjadi menjadikan rusaknya tatanan kehidupan tanpa melihat lagi norma-norma yang berlaku. Hubungan bebas atau free sex menjadi gaya hidup yang semakin bebas dikalangan remaja ataupun masyarakat, tentu hal ini memberikan imbas akibat terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki dimana pada akhirnya mengambil sebuah tindakan untuk melakukan aborsi atau mengugurkan janin yang ada dalam kandungan. Aborsi merupakan perbuatan dilarang dalam berbagai perundang-undangan yang ada di Indonesia serta mengancam dengan sanksi yang tegas dari tindakan pengguguran janin tersebut. Ada dua regulasi undang-undang yang keduanya sama-sama melarang tindakan aborsi ini, pertama terdapat pada Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan yang kedua terdapat pada Undang-Undag No 35 Tahun 2014 Tetang Perlindungan Anak. Sekalipun kedua undang-undang ini tidak memiliki nama yang sama akan tetapi mempunyai tujuan dan membawa misi serta ancaman penjatuhan sanksi pidana yang sama seperti terlihat dalam pasal-pasal kedua undang-undang tersebut mengatur. Dua pandangan (dualisme) berbeda yang terdpat dalam undang-undang memberikan petunjuk nantinya dalam menerapkan perbuatan tindak pidana pada pelaku aborsi. Ada beberapa hal yang diperbolehkan dalam larangan aborsi ini yakni indikasi kedaruratan medis apabila membahayakan bagi ibu yang mengandung dan kedua merupakan korban pemerkosaan. Penentuan larangan aborsi sebagaimana di payung hukumi kedua regulasi tersebut memberikan bukti bahwa adanya kehidupan ini dijamin serta di lindungi oleh negara.
Co-Authors Rury Febrina