Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mediator Mediator: Jurnal Komunikasi
Dedy Djamaluddin Malik
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Bandung
Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Badan Regulasi Penyiaran: Sebuah Kontroversi Malik, Dedy Djamaluddin
Mediator Vol 2, No 2 (2001)
Publisher : FIkom Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendirian badan penyiaran senantiasa menimbulkan gejolak, sebagaimana kebebasan pers disikapi dengan kontroversi di tengah masyarakat. Persoalannya di sini adalah bagaimana menemukan model regulasi penyiaran yang demokratis. Model yang demokratis bertumpu pada pemberian peluang yang sama kepada setiap warganegara untuk memperoleh akses informasi dari khalayak dan dari sudut pelaku, terdiri dari kepemilikan publik, swasta, dan komunitas lokal. Di Indonesia, terjadi tarik-menarik kepentingan terhadap badan regulator penyiaranyang akan dibentuk. Secara kategorik, ada dua kecenderungan yang saling berbeda dalam menyikapi empat isu kunci regulator: siapa yang berwenang mengatur, bagaimana pertanggungjawaban badan regulator, siapa yang berhak memberi izin frekuensi, bolehtidaknya intervensi pemerintah. Kecenderungan dalam merespon empat isu kunci tersebut diwakili oleh dua kubu: Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) yang bersifat progresif-liberalistik dan Departemen Perhubungan yang bersifat konservatif. Di antara kedua pandangan yang saling berhadapan itu, muncul mazhab ketiga yang cenderung moderat. Pijakan berpikirnya didasarkan pada harmoni dan rasionalitas yang realistik.
Public Information Disclosure and Crisis Communication in the Time of the COVID-19 Outbreak Safaria, Anne Friday; Malik, Dedy Djamaluddin; Rachmiatie, Atie
Mediator: Jurnal Komunikasi Vol. 18 No. 1 (2025): Mediator: Jurnal Komunikasi (Sinta 2)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mediator.v18i1.4956

Abstract

This article aims to determine how the government implemented public information disclosure and crisis communication management during the COVID-19 pandemic. Theoretically, crisis communication is divided into three phases: pre-crisis, crisis phase, and post-crisis. This article uses a qualitative approach by framing  (qualitative content analysis) issues related to crisis communication. Data collection comes from government media outlets as primary data and non-government media, books, journal articles, and other documents as secondary data. This study found that the content of the information conveyed is divided into three phases of crisis communication. Still, the government has been unable to handle crisis communication during the COVID-19 pandemic optimally. This is due to a lack of preparation in collecting pandemic data, a lack of coordination between institutions and elites, and the failure to disseminate public information that has not been widespread across all regions/provinces. This research is expected to contribute to the theory and practice of Public Administration and Communication, particularly in formulating and implementing public policies for crisis communication management in dealing with future crises.
Co-Authors Anne Friday Safaria Atie Rachmiatie